Pemilu Malaysia Digelar 9 Mei 2018

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pemungutan suara untuk memilih anggota parlemen dan legislatif negara bagian di Malaysia akan berlangsung pada 9 Mei 2018. Kelak, parlemen akan mengumumkan nama perdana menteri baru.

Selain petahana, PM Najib Razak (64), pemimpin oposisi Malaysia, Mahathir Mohamad (92) diperkirakan akan turun ke arena pemilihan.

Mahathir yang memimpin Malaysia selama 22 tahun sebelum pensiun pada 2003, memutuskan terjun kembali ke dunia politik dan bertekad menggulingkan partai berkuasa yang dulu pernah dipimpinnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia bergabung dengan musuh bebuyutannya yang juga mantan Wakil Perdana Menteri, Anwar Ibrahim.

Mahathir dan Anwar disebut-sebut telah mengesampingkan persaingan untuk fokus mengalahkan Najib dan United Malays National Organisation (UMNO), yang membentuk konstituen terbesar lewat koalisi Barisan Nasional.

Sebelum PM Najib mengumumkan pembubaran parlemen pada Jumat 6 April 2018 lalu, koalisi Barisan Nasional menguasai 131 dari 222 kursi di parlemen. Demikian seperti dilansir CNN, Selasa (10/4/2018).

Sejumlah kebijakan kontroversial bergulir jelang pemilu Malaysia. Pada Senin, 2 April 2018, Parlemen Malaysia mengesahkan undang-undang yang melarang berita palsu atau hoaks. Sejumlah pihak mengkhawatirkan pengesahan itu akan disalahgunakan untuk membungkam kelompok yang berseberangan dengan pemerintah sekaligus membawa negara itu lebih dekat dengan kediktatoran.

Selain itu, pada Kamis, 5 April 208, otoritas Malaysia membekukan sementara partai oposisi yang dipimpin Mahathir, Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). Registrar of Societies (RoS) -- lembaga di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang menangani urusan organisasi politik -- menyatakan PPBM gagal menyerahkan dokumen registrasi wajib yang merupakan syarat untuk mengikuti pemilu.

Sebagian melihat pembekuan sementara tersebut upaya untuk menghambat oposisi. Petugas RoS, Surayati Ibrahim, mengatakan bahwa pihak Mahathir dapat mengajukan banding atau menghapus putusan pembekuan sementara "jika menyediakan dokumen yang dimaksud atau jika gagal putusan berlaku permanen".

Mahathir sudah menegaskan, pihaknya akan mengajukan banding. Ia juga menyatakan akan terus berkampanye. "Kami memiliki hak untuk menggunakan logo dan nama kami sampai kami terdaftar."

Wong Chin Huat, ilmuwan politik di Penang Institute berpendapat bahwa Mahathir tidak akan melawan keputusan pembekuan sementara atas partainya. Tidak menutup kemungkinan pula Mahathir akan maju di bawah panji-panji partai oposisi lain.

"Dia tidak akan dan tidak bisa (menentang putusan) karena komisi pemilu tidak akan menerima nominasi kandidat di bawah partai yang tidak terdaftar," ucap Wong.

Menurut Wong, Mahathir akan tetap memimpin kubu oposisi dalam pemilu Malaysia 2018.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Ketidakpuasan publik atas kepemimpinan PM Najib meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah skandal 1MDB terungkap.

1MDB adalah lembaga investasi yang didirikan Pemerintah Negeri Jiran untuk memberikan manfaat pada rakyatnya. Gagasannya, 1MDB akan berinvestasi dalam sejumlah proyek di seluruh dunia, kemudian keuntungannya akan dikembalikan pada rakyat Malaysia.

Namun, dalam praktiknya, organisasi ini dituduh telah menyedot dana negara ke rekening pribadi PM Najib dan orang-orang dekatnya.

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat mengatakan, setidaknya US$ 4,5 miliar telah dicuri dari 1MDB, dan dana sebesar US$ 1,7 miliar telah digunakan untuk membeli aset di Negeri Paman Sam -- hal ini berpotensi menjadi penyitaan aset terbesar yang pernah ada.

Skandal 1MDB membantu menggembleng oposisi dan mendorong Mahathir untuk membentuk aliansi dengan Anwar, yang kembali dipenjara setelah dinyatakan bersalah melakukan sodomi pada tahun 2015.

Mereka sepakat bahwa jika oposisi menang, Mahathir akan menjadi Perdana Menteri sementara sampai Anwar memperoleh pengampunan kerajaan atas perbuatan sodomi yang dituduhkan padanya.

Meningkatnya biaya hidup dan keretakan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat multi-ras dan multi-agama di Negeri Jiran dinilai turut berperan merusak popularitas Najib.