Liputan6.com, Panama City - Panama akan melarang maskapai Venezuela beroperasi di wilayahnya selama 90 hari. Langkah tersebut adalah respons Panama atas larangan dagang dan diplomatik yang baru-baru ini diumumkan oleh Venezuela.
Seperti dikutip dari Aljaeera, Kamis (12/4/2018), kantor Presiden Juan Carlos Varela mengumumkan pada hari Selasa bahwa larangan penerbangan pesawat penumpang dan kargo akan dimulai pada 25 April. Kebijakan tersebut dilaporkan memengaruhi 10 perusahaan Venezuela.
Panama mengumumkan tindakan balasan ini setelah Venezuela melarang sejumlah perusahaan strategisnya untuk beroperasi di wilayah Venezuela. Sikap Venezuela tersebut dipicu langkah Panama yang memasukkan nama Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam daftar pejabat yang dianggap "berisiko tinggi" terkait dengan pencucian uang.
Advertisement
Larangan yang diterapkan Venezuela dilaporkan berdampak pada sejumlah entitas bisnis yang terkait dengan Presiden Varela dan salah satu maskapai yang masih beroperasi di Venezuela, Copa.
Baca Juga
Panama diketahui telah menarik Duta Besarnya dari Venezuela dan meminta Venezuela memanggil pulang perwakilannya. Sementara itu, Kedutaan Besar Panama di Caracas hanya beroperasi dengan staf yang berjumlah sedikit.
Di lain sisi, sejumlah maskapai internasional dikabarkan telah menarik diri dari Venezuela, dengan alasan ekonomi dan keamanan. Sejumlah maskapai yang tersisa, termasuk di antaranya Air France, American Airlines, Cubana, Iberia of Spain, Swift Air, dan Turkish Airlines.
Saksikan video pilihan berikut ini:
Krisis Venezuela
Ketegangan antara Venezuela dan sejumlah negara lain di kawasan dinilai akan semakin tajam menyusul tidak diundangnya Presiden Nicolas Maduro dalam pertemuan para pemimpin Amerika Latin.
Krisis ekonomi di Venezuela terus memburuk setelah rakyat di negara itu kekurangan makan menyusul kebijakan membatasi impor pangan, sementara inflasi membuat harga bahan pokok melonjak drastis. Kekacauan yang melanda Venezuela dinilai disebabkan sejumlah faktor, yakni anjloknya harga minyak, kesalahan pengelolaan keuangan, dan utang.
Sementara, pada saat bersamaan, negara-negara Amerika Latin melontarkan kritik atas kepemimpinan Nicolas Maduro. Teranyar, mereka mengkritik keputusan Venezuela untuk menyelenggarakan pemilu pada akhir April mendatang.
Menurut Brasil, Argentina, Peru, dan Meksiko, pemilu yang diadakan di tengah kondisi krisis tidak akan memiliki legitimasi. Demikian seperti dilansir Antaranews.com. Sebagian kalangan memandang Nicolas Maduro sebagai diktator yang telah menghancurkan perekonomian negaranya.
Advertisement