Di Bawah Kendali Partai Buruh, Inggris Segera Akui Palestina Sebagai Negara Berdaulat

Partai Buruh berjanji segera mengakui Palestina sebagai negara berdaulat penuh, jika pihaknya memenangi pemilu di Negeri Ratu Elizabeth II.

oleh Happy Ferdian Syah Utomo diperbarui 24 Jun 2018, 16:02 WIB
Diterbitkan 24 Jun 2018, 16:02 WIB
Ribuan Pelayat Iringi Pemakaman Perawat Palestina Razan Najjar
Pelayat menyuarakan slogan kemarahan saat pemakaman perawat Palestina, Razan Najjar di Kota Khan Younis, Jalur Gaza Selatan, Sabtu (2/6). Setelah ditembak, Razan sempat dilarikan ke rumah sakit meski nyawanya tidak tertolong. (AP Photo/Khalil Hamra)

Liputan6.com, Amman - Pemimpin Partai Buruh di Inggris, Jeremy Corbyn, mengatakan akan dengan cepat "mengakui Palestina sebagai sebuah negara berdaulat", jika pihak oposisi itu berhasil memenangkan pemilu Negeri Ratu Elizabeth II.

Corbyn mengatakan, dia akan mengambil langkah-langkah menuju "solusi dua negara yang asli", sebagai penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

Dikutip dari Independent.co.uk, Minggu (24/6/2018), pernyataan itu disampaikan oleh Corbyn saat berbicara di tengah kunjungannya ke Yordania, yang merupakan perjalanan internasional pertamanya di luar Eropa sejak terpilih sebagai pemimpin Partai Buruh pada 2015.

Dalam perjalanan tersebut, Corbyn juga melakukan kunjungan ke sebuah kamp penampungan orang Palestina, yang telah berdiri selama puluh tahun sejak Perang Arab-Israel.

"Saya pikir harus ada pengakuan hak-hak rakyat Palestina terhadap negara mereka sendiri, yang kami sebagai Partai Buruh katakan, akan mengakui sebagai negara berdaulat penuh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Corbyn.

Corbyn diketahui pernah berkali-kali menyerukan kepada pemerintah Inggris untuk secara sepihak, mengakui negara Palestina di Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, yang diduduki Israel sejak 1967.

Pada bulan April, ia menyerang "keheningan" Barat atas pembunuhan para pengunjuk rasa Palestina di perbatasan Gaza.

Ia juga mendesak Inggris untuk mempertimbangkan penghentian penjualan senjata ke Israel, karena dituding "dapat digunakan melanggar hukum internasional".

"Harus ada proses perdamaian, dan harus ada hak rakyat Palestina untuk hidup dalam damai, serta hak Israel," tambahnya.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

 

Peningkatan Mandat Kebijakan Luar Negeri

Ilustrasi Bendera Inggris
Ilustrasi (iStock)

Sementara itu, menurut beberapa pengamat, perjalanan Corbyn ke Yordania dipandang sebagai upaya meningkatkan mandat kebijakan luar negerinya.

Pada Jumat, 22 Juni 2018, Corbyn mengunjungi Zaatari, kamp terbesar Yordania untuk pengungsi Suriah. Di sana, ia menjawab pertanyaan dari wartawan, bahwa pemerintah Buruh akan "bekerja sangat, sangat sulit untuk meregenerasi proses perdamaian" di Suriah.

"Tanpa solusi, konflik akan terus berlanjut, lebih banyak orang akan mati di Suriah dan banyak lagi yang akan pergi ke kamp-kamp pengungsi, baik di sini di Yordania atau datang ke Eropa atau di tempat lain," jelasnya.

Lebih dari enam juta warga Suriah telah melarikan diri dari perang di tanah air mereka, dengan mayoritas menemukan tempat perlindungan di negara-negara tetangga seperti Yordania. Ratusan ribu lainnya telah bermigrasi ke Eropa, di mana umumnya diterima oleh Jerman.

Corbyn mengatakan bahwa Inggris bisa melakukan lebih banyak untuk melindungi pengungsi Suriah, terutama anak-anak tanpa pendamping.

Ia beralasan bahwa kuota penerimaan migran oleh pemerintah Inggris adalah sebanyak 20.000 pengungsi, di mana hal itu ia nilai "sangat, sangat kecil dibandingkan dengan negara Eropa lainnya".

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya