Bantuan Kemiskinan Program Keluarga Harapan RI Dipaparkan di Depan Pimpinan Bank Dunia

Liputan6.com, Washington DC - Transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH), menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), merupakan karya inovatif pertama di antara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat --atau dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).

"Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan", ungkap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat di hadapan pimpinan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, melalui keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Sabtu (22/9/2018).

Seminar tersebut dipimpin oleh Senior Director Social Protection and Jobs World Bank, Michal Rutkowski. Adapun yang menjadi pembahas yaitu Senior Advisor Social Protection and Jobs, Margaret Grosh dan Global Lead SPJ Delivery System, Kathy Lindert.

Dalam forum yag dihadiri oleh 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank, Harry menjelaskan bahwa KKS merupakan media penyaluran bansos PKH sekaligus sebagai platform program bantuan dan layanan sosial lainnya.

Kartu yang dikeluarkan oleh Himbara (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dapat merekam data penerima manfaat, berfungsi sebagai basic saving acount (tabungan) dan memiliki dompet elektronik (e-wallet). Harry menekankan kartu kombo tersebut dapat mengintegrasikan seluruh program bantuan sosial, seperti BPNT dan program perlindungan sosial lainnya berdasar pada Basis Data Terpadu.

Harry --yang juga ahli analisis kebijakan dan statistik sosial-- mengklaim bahwa sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif, baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program.

"Pada awal diluncurkan tahun 2007, Program Keluarga Harapan menyasar 392 KPM dengan anggaran 843 miliar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 Juta KPM dengan anggaran bansosnya Rp 17,4 triliun," terangnya.

Di tataran kebijakan, lanjut Harry, Program Keluarga Harapan telah diperkuat dengan pembaruan melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Target sasaran PKH juga mencakup komponen kesejahteraan, yakni penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

Harry mengungkapkan, Indonesia merupakan negara maritim dengan lebih dari 70% wilayah perairan dan 13.667 pulau. Oleh karena itu, Himbara merespons tantangan ini dengan meluncurkan teknologi interoperability, yang memfasilitasi KPM untuk mencairkan bantuan di daerah terpencil melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) (BNI, BRI, BTN dan Mandiri) tanpa pemotongan biaya administratif.

Tidak hanya itu, Electronic Data Capture (EDC) offline juga dikembangkan untuk merespon blank spot berbasis android, serta layanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil seperti BRI Ship Deck dan program distribusi ke masyarakat langsung lanjutnya.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sementara itu, Harry menuturkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sukses menekan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Hal tersebut ia sampaikan pada kegiatan South South Knowledge Exchange PROSPERA Mexico-PKH Indonesia di Kota Meksiko, Sabtu 14 September 2018.

Melalui keterangan resmi dari KBRI di Meksiko yang diterima Liputan6.com pada Sabtu 14 September 2018, Harry mengatakan, profil kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan cukup signifikan selama 19 tahun terakhir. Angka kemiskinan Indonesia pada Maret 2018, menurutnya menjadi 9,82%.

"Ini merupakan sejarah bagi Indonesia, karena mampu menekan angka kemiskinan menjadi satu digit," ungkap Harry di hadapan delegasi kedua negara.

Harry menyampaikan resep keberhasilan PKH sebagai program Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat di Indonesia. "Bantuan sosial PKH telah terintegrasi dengan seluruh bantuan sosial di Indonesia, seperti beasiswa sekolah, jaminan kesehatan dan bantuan pangan," jelas Harry.

Ia menambahkan selain penyaluran bantuan tepat waktu, PKH juga mampu meningkatkan daya beli penerima manfaat. "Selain itu, PKH juga meningkatkan kualitas SDM penerima manfaat dan mendorong kreativitas keluarga dalam pengembangan usaha ekonomi."

Harry juga menyampaikan, turunnya angka ketimpangan atau gini ratio sebesar 0.004 poin pada tahun 2018 menjadi 0.389, dibandingkan tahun 2017 sebesar 0.393.

Upaya menurunkan kemiskinan dan ketimpangan dilakukan dengan membangun pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, meningkatkan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan (social justice for all), dan membangun perlindungan sosial yang terintegrasi.