Donald Trump Siap Paparkan Rencana Perdamaian Timur Tengah Awal 2019

Liputan6.com, New York - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada Israel bahwa pihaknya akan mempresentasikan rencana perdamaian Timur Tengah yang telah lama ditunggu awal tahun depan, kata utusan Israel di PBB Selasa 27 November 2018.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan kepada wartawan bahwa rencana perdamaian itu sudah "selesai" dan bahwa pemerintah AS dan Israel telah membahas waktu yang tepat untuk mengumumkan proposal itu.

"Sepengetahuan kami, mereka berbicara dengan kami tentang awal 2019, yang segera datang," kata Danon dan menambahkan, "Kami tidak tahu detailnya, tetapi kami tahu rencana itu sudah selesai," demikian seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (29/11/2018).

Duta besar tersebut mengatakan awal tahun depan dianggap sebagai waktu terbaik karena beberapa bulan sebelum pemilu yang dijadwalkan di Israel.

Peluncuran rencana perdamaian pada awal 2019 akan memungkinkan Trump untuk "menyajikannya tanpa mengganggu debat politik kami di Israel," katanya.

Israel akan datang ke meja perundingan untuk membahas rencana tersebut, kata Danon, tetapi Palestina akan berusaha memblokirnya bahkan ketika Amerika Serikat berupaya mengajak negara-negara kunci lainnya seperti Arab Saudi, Mesir dan Yordania untuk ambil bagian.

Palestina telah memutuskan hubungan dengan pemerintahan Trump setelah keputusannya pada Desember 2017 untuk memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan menyatakan kota itu sebagai ibukota Israel.

Pemerintah AS juga telah memangkas lebih dari US$ 500 juta bantuan untuk Palestina.

Orang Palestina melihat kota itu sebagai ibu kota negara mereka pada masa depan.

Menurut konsensus internasional, status Yerusalem harus dirundingkan oleh kedua pihak. Trump mengatakan pada bulan September bahwa ia berencana mengumumkan rencana perdamaian pada akhir tahun ini, dan telah mengindikasikan bahwa proposal itu dapat membantu pembentukan negara Palestina.

Danon mengatakan dia tidak tahu apakah solusi dua negara dimasukkan dalam rencana AS tersebut.

Menantu Trump, Jared Kushner dan pengacara Jason Greenblatt, yang telah memimpin upaya menyusun rencana tersebut, melakukan perjalanan ke wilayah tersebut beberapa kali untuk membicarakan proposal tersebut.

Greenblatt mengatakan dalam sebuah wawancara bulan Oktober dengan situs berita Times of Israel bahwa rencana itu "sangat terfokus pada kebutuhan keamanan Israel" sementara tetap "adil kepada Palestina".

Simak video pilihan berikut:

Di lain kabar, seorang menteri senior Israel mengatakan rencana perdamaian Timur Tengah yang kembali digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai akan "buang-buang waktu".

"Kesenjangan antara Palestina dan Israel terlalu besar untuk dijembatani," kata Menteri Kehakiman, Ayelet Shaked, dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh surat kabar Jerusalem Post.

"Saya pikir, secara pribadi, itu buang-buang waktu," katanya, berbicara dalam bahasa Inggris, sebagaimana dikutip dari The Guardian pada Kamis 22 November 2018.

"Meskipun saya menginginkan perdamaian lebih dari orang lain, saya pikir saya hanya lebih realistis, dan saya tahu bahwa di masa depan tidak mungkin," katanya. "Tapi mari kita tunggu dan lihat apa yang mereka (AS) akan tawarkan."

Ditanya apakah dia akan memberitahu Donald Trump untuk tidak "membuang waktunya dengan ini", dia menjawab: "Pasti."

Oleh para pengamat, pernyataan Shaked dinilai bisa menyinggung Trump, yang sebelumnya menyebut rencana "kesepakatan damai abad ini" dan menugaskan menantunya, Jared Kushner, untuk menyusun perjanjian terkait.

Trump mengatakan pada akhir September bahwa ia mengharapkan rencana perdamaian itu terlaksana, yang memakan dua tahun dalam pembuatannya. Dia juga mengatakan akan merilis hal tersebut selambat-lambatnya awal 2019, meskipun para diplomat di Israel mengajukan penundaan.

Sementara Washington telah memfokuskan pada keberatan Palestina terhadap upaya perdamaiannya, ada juga sedikit antusiasme untuk memulai kembali perundingan di antara publik Israel dan tokoh-tokoh berpengaruh di pemerintahan setempat.

Sebuah jajak pendapat bulan lalu menemukan 73 persen warga Israel tidak percaya negosiasi akan mengarah ke perdamaian.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga mengatakan dia tidak melihat ada urgensi dalam rencana perdamaian itu.

Shaked adalah menteri kabinet senior di pemerintahan koalisi Netanyahu dan anggota Partai Home dari pihak sayap kanan, sebuah kelompok nasionalis keagamaan yang menolak gagasan Palestina merdeka.