New Jersey Krisis Kertas Toilet

Ibu kota Negara Bagian New Jersey, AS menghadapi kekurangan kertas toilet menyusul perselisihan mengenai masalah harga.

oleh Liputan6 diperbarui 13 Mar 2012, 22:23 WIB
Diterbitkan 13 Mar 2012, 22:23 WIB
120313ctissue.jpg
Liputan6.com, New Jersey: Ibu kota Negara Bagian New Jersey, AS menghadapi kekurangan kertas toilet menyusul perselisihan mengenai masalah harga. Dewan Kota Trenton menolak untuk menyetujui kontrak senilai US$ 42.000 atau Rp 384.888.000 untuk produk kertas, setelah sebelumnya menolak keras pengadaan cangkir kertas dengan biaya US$ 4.000 atau Rp 36.656.000.

Kertas toilet, bersama dengan pasokan lain, biasa digunakan di gedung pemerintah seperti balai kota. Dihilangkannya cangkir kertas dari kontrak belum menyingkirkan kecurigaan anggota dewan terhadap proses penawaran untuk pengadaan barang-barang tersebut.

Salah seorang anggota Dewan mengatakan kepada Bloomberg News bahwa "Kami tidak akan mengirimkan cek kosong". George Muschal mengatakan dewan tidak ingin menyetujui keputusan Wali Kota Tony Mack untuk memasukan biaya sebesar US$ 4.000 atau lebih dari Rp 36 juta untuk cangkir kertas untuk minuman panas, dan menyebut anggaran itu tidak masuk akal.

Kontrak dibahas dan diputuskan selama tiga kali, sebagian besar dilakukan pada Januari lalu. Menurut laporan, cangkir kertas disingkirkan tanpa proses penawaran yang baru. Anggota dewan juga mempertanyakan mengapa kota tidak berusaha mengajak para pemasok di Trenton untuk mengajukan penawaran.

Anggota Dewan Kathy McBride, yang memutuskan kontrak pada pemungutan suara Januari lalu, mengatakan langkah itu menimbulkan kecurigaan dari Dewan. "Terdapat banyak kesalahan dari dua pihak," kata dia. "Saya selalu berpatokan pada satu tujuan, dan saya mewakili penduduk kota."

Wali Kota Mack, yang menjabat sejak 2010, hampir mengalami pemecatan menyusul pertanyaan mengenai praktik penyewaannya. Kota itu telah kehilangan tujuh administrator bisnis sejak masa pemerintahannya, termasuk satu orang yang mengundurkan diri karena tuduhan penyalahgunaan dana kampanye, dan satu lagi mundur sebelum mulai bekerja di pemerintahan kota.(BBC/ADO)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya