Laporan PBB: Korea Utara Masih Menyimpan Senjata Nuklir

Liputan6.com, New York - Korea Utara sedang menggerakkan senjata nuklir dan balistiknya untuk menyembunyikannya dari kemungkinan serangan militer Amerika Serikat, menurut seorang diplomat Dewan Keamanan PBB.

Diplomat itu, mengutip "laporan dua tahunan PBB" yang rahasia, juga menyebut bahwa program nuklir dan rudal Korea Utara tetap utuh dan tidak menunjukkan perubahan dalam perilaku, demikian seperti dikutip dari CNN, Rabu (6/2/2019).

Laporan itu mengemuka ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan tanggal pertemuan tingkat tinggi kedua dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada 27 - 28 Februari 2019. Keduanya diperkirakan akan melanjutkan kesepakatan denuklirisasi hasil dari pertemuan pertama mereka di Singapura pada Juni 2018.

Pekan lalu, Trump memuji Korea Utara untuk "kemajuan luar biasa" dalam negosiasi.

Tetapi, sumber diplomatik PBB mengatakan kepada CNN bahwa "laporan dua tahunan PBB" terbaru menunjukkan Pyongyang berusaha untuk menjaga program nuklir dan balistiknya siap diluncurkan.

Diplomat PBB itu mengatakan, laporan menemukan "bukti tren yang konsisten di pihak DPRK (singkatan dari nama resmi Korea Utara) untuk membubarkan lokasi perakitan, penyimpanan, dan pengujiannya."

Panel para ahli yang menyusun laporan dibentuk setelah beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan menekan Pyongyang untuk menghentikan uji coba nuklir dan peluncuran rudal.

Laporan telah disampaikan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 orang pada Jumat 1 Februari 2019, kata sumber diplomatik PBB itu kepada CNN.

Simak video pilihan berikut:

Sanksi internasional juga tidak bekerja secara efektif untuk menghalangi pengembangan nuklir Korea Utara, kata ringkasan "laporan dua tahunan PBB" yang dilihat CNN.

Korea Utara, yang menyerukan agar sanksi-sanksi dicabut, "terus menentang resolusi Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran dalam pengiriman produk-produk minyak dan batu bara ilegal," demikian ringkasan itu.

Laporan sebelumnya juga menuduh Korea Utara melakukan pelanggaran ini.

"Bank-bank global dan perusahaan-perusahaan asuransi tanpa disadari terus memfasilitasi pembayaran dan menyediakan perlindungan bagi kapal-kapal dalam pengiriman produk-produk minyak yang lebih besar, bernilai jutaan dolar, dan ilegal," kata ringkasan itu.

Diplomat itu mengutip bank-bank AS dan Singapura yang terlibat dalam memfasilitasi pembayaran bahan bakar Korea Utara, serta "perusahaan asuransi terkemuka Inggris yang memberikan perlindungan dan perlindungan ganti rugi kepada salah satu kapal yang terlibat."

Diplomat itu mengatakan laporan itu menemukan satu transfer minyak bumi bernilai lebih dari 5,7 juta dolar AS.

Ringkasan itu juga menuduh Korea Utara melanggar embargo senjata PBB dan memasok senjata kecil, senjata ringan, dan peralatan militer lainnya ke Libya, Sudan, dan pemberontak Houthi di Yaman, melalui perantara asing.