Respons Indonesia Soal Negosiasi Gagal Kim Jong-un dan Donald Trump di Vietnam

Liputan6.com, Jakarta - Delapan bulan setelah bersua di Singapura, Kim Jong-un dan Donald Trump menggelar pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam. Usai basa-basi, pamer kemesraan, dan makan malam bersama, kedua pemimpin membahas pokok permasalahan: perwujudan denuklirisasi Korut dengan ganjaran pencabutan sanksi atas Pyongyang.

Tapi, sejarah damai gagal tercipta hari itu.

Awalnya, pertemuan diharapkan bisa berujung pada pernyataan berakhirnya Perang Korea yang secara de facto masih berlangsung hingga saat ini. AS dan Korut juga digadang-gadang akan bersepakat untuk mendirikan kantor penghubung di ibu kota masing-masing. Kalaupun sanksi tak dicabut sepenuhnya, setidaknya bakal ada pelonggaran. 

Namun, pertemuan keduanya di Vietnam diakhiri secara tiba-tiba. Lebih cepat dari jadwal. Tanpa hasil. Gagal total.

Kedua pemimpin hengkang dari lokasi pertemuan di Sofitel Legend Metropole Hanoi sekitar pukul 13.30 waktu setempat, hanya 4,5 jam setelah pembicaraan dimulai.

Kim dan Trump juga batal makan siang bersama, meski meja-meja telah ditata, hidangan sudah disiapkan. Agenda penandatanganan kesepakatan tak jadi dilakukan. 

"Tak ada kesepakatan yang dihasilkan kali ini," demikian isi pernyataan tertulis Juru Bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, seperti dikutip dari CNN News. "Namun, tim masing-masing berharap untuk menggelar pertemuan kembali pada masa yang akan datang."

Tak lama kemudian, Donald Trump menggelar konferensi pers. Miliarder nyentrik itu bersikukuh, pertemuannya dengan Kim berlangsung produktif.

"Kami memiliki waktu yang sangat, sangat produktif," kata Trump. Namun, ia menambahkan, dirinya dan Menlu AS Mike Pompeo merasa, itu bukan saat yang tepat untuk menandatangani kesepakatan apapun.

Presiden AS itu menambahkan, pembicaraannya dengan Kim Jong-un berakhir karena diktator Korut itu meminta penghapusan semua sanksi AS dan internasional atas negaranya sebagai imbalan atas penutupan sebagian -- bukan keseluruhan -- fasilitas nuklir milik rezim Pyongyang. 

Tak berbuahnya kesepakatan dalam pertemuan Donald Trump dan Kim Jong-un di Vietnam pun menuai respons dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

"Indonesia sambut baik langkah Presiden AS dan pemimpin Korea Utara di Vietnam untuk mengadakan KTT ke-2 pada 27-28 Februari 2019. Tapi menyayangkan tidak adanya kesepakatan dari pertemuan tersebut," demikian menurut pihak Kemlu dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari situs resminya pada Minggu (3/3/2019).

Kendati demikian Indonesia berharap kedua pemimpin tetap berkomitmen untuk mendapatkan kesepakatan bagi tercapainya perdamaian di semenanjung Korea yang bebas senjata nuklir.

Saksikan juga video berikut ini:

"Pada dasarnya mereka ingin sanksi dicabut seluruhnya dan kami tak bisa melakukannya," kata Trump dalam konferensi pers di Hanoi. "Mereka mengaku rela melakukan denuklirisasi atas sejumlah besar area yang kita inginkan, namun tak mungkin menghapus semua sanksi untuk itu," kata suami Melania Trump tersebut seperti dikutip dari The New York Times.

Penghapusan sanksi internasional, yang membatasi kemampuan Korea Utara mengimpor minyak dan mengekspor barang-barang menguntungkan termasuk batubara dan hasil laut, adalah tujuan utama Pyongyang dalam semua negosiasi. Di sisi lain, bagi AS, sanksi-sanksi tersebut adalah alat tawar menawar yang signifikan.

Trump mengatakan, ia dan Kim mendiskusikan soal penutupan kompleks nuklir utama Korut di Yongbyon, di mana proses pengayaan plutonium, tritium, dan uranium untuk bahan bakar bom nuklir dilakukan. 

Meskipun Yongbyon adalah fasilitas nuklir terbesar Korut, tapi itu bukan satu-satunya. Dalam konferensi pers, Trump mengakui bahwa negara itu punya fasilitas pengayaan nuklir lain, yang kemampuannya mungkin lebih besar.

Belum lagi rudal balistik, hulu ledak nuklir, dan sistem senjata pemusnah massal yang belum terungkap sepenuhnya. Diduga disembunyikan rapat-rapat rezim Pyongyang.