Uni Eropa Sepakat Memperpanjang Sanksi Ekonomi ke Rusia Hingga 2020

Liputan6.com, Brussels - Para pemimpin Uni Eropa sepakat pada Kamis 20 Juni, untuk memperpanjang sanksi ekonomi terhadap Rusia --atas kekacauan di Ukraina-- hingga akhir Januari 2020, kata seorang jurubicara blok itu.

Uni Eropa pertama kali menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah Moskow mencaplok Semenanjung Krimea dari Ukraina pada Maret 2014, dan mendukung pemberontak yang memerangi pasukan Kiev di timur negara itu.

Dikutip dari The Straits Times pada Jumat (21/6/2019), Konflik itu menewaskan 13.000 orang, dan masih "mendidih" tensinya hingga sekarang.

"Sanksi terhadap Rusia diperpanjang dengan suara bulat selama enam bulan karena kurangnya implementasi Perjanjian Minsk," kata jurubicara itu, Preben Aman, merujuk pada perjanjian perdamaian yang terhambat oleh insiden ditembak jatuhnya sebuah pesawat komersial di Ukrainan timur.

Sebagaimana diketahui pada Juli 2014, pesawat milik maskapai Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 jayuh ditembak oleh pemberontak setempat, yang mengiranya sebagai armada Rusia.

Seluruh 298 orang di dalam kabin pesawat tewas, banyak dari mereka adalah orang Belanda, di mana hal itu memicu respons keras dari Uni Eropa.

Sebuah tim investigasi internasional yang dipimpin Belanda pada Rabu 19 Juni, mengatakan tiga orang Rusia dan seorang Ukraina akan menghadapi dakwaan pembunuhan karena menjatuhkan penerbangan MH17.

Para pemimpin UE juga memberikan "dukungan penuh untuk semua upaya dalam menghadirkan kebenaran, keadilan dan pertanggungjawaban bagi para korban dan kerabat mereka".

Pernyataan bersama Uni Eropa menyerukan "Rusia untuk bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan yang sedang berlangsung".

Sanksi ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia mencakup pembatasan pada sektor energi, pertahanan, dan keuangan Negeri Beruang Merah, yang sebelumnya diberlakukan hingga akhir Juli.

Perpanjangan resmi sanksi terkait akan dibahas oleh Uni Eropa dalam beberapa hari mendatang.

Selain itu, Uni Eropa juga memperpanjang hingga Juni 2020 untuk sanksi terpisah lainnya terhadap Rusia, yang melarang blok terkait melakukan kerja sama bisnis dengan wilayah Krimea yang dicaplok Rusia.

Blok itu juga menyatakan "sangat prihatin" tentang keputusan Vladimir Putin, yang memungkinkan penduduk Ukraina timur mendapatkan paspor Rusia di bawah prosedur yang disederhanakan.

Setiap sanksi baru dari Uni Eropa membutuhkan kebulatan suara di antara semua 28 pemimpin nasional setempat, namun faktanya saat ini, banyak negara besar di blok tersebut menentang usulan di atas, termasuk Italia, Jerman, dan Prancis.

Namun, para pemimpin sepakat bahwa Uni Eropa akan "mempertimbangkan opsi lebih lanjut, termasuk tidak mengakui paspor Rusia" yang dikeluarkan di Ukraina timur, yang dituding merusak proses perdamaian.

Sementara itu di Moskow, Putin mengatakan dalam sesi tanya jawab televisi tahunannya pada hari Kamis, bahwa nasib 24 pelaut Ukraina yang dipegang oleh Rusia sejak tahun lalu, harus dikaitkan dengan pembebasan warga Rusia yang ditahan di Ukraina.

Pertemuan para pemimpin Uni Eropa di Brussels pada hari Kamis menuntut agar Rusia melepaskan prajurit Ukraina "tanpa syarat", demikian bunyi pernyataan bersama mereka.