Dubes Palestina Tuduh Israel Rampas Uang Milik Anak-Anak Yatim di Negaranya

Liputan6.com, Jakarta - Kedutaan Besar Palestina mengadakan konferensi pers pada Rabu (26/6/2019) yang membahas situasi di Palestina dan Timur Tengah. Dalam kesempatan tersebut disinggung beberapa poin sentral, yakni proposal perdamaian negara itu dengan Israel yang diusulkan Donald Trump dan kondisi terkini di Ramallah.

Duta Besar Zuhair mengatakan, pemerintah Israel mengambil paksa pendapatan yang telah dikumpulkan oleh negaranya. Pemasukan yang dimaksud berasal dari berbagai sektor, seperti hasil bumi, harta, dan pajak yang sebetulnya adalah hak warga Palestina.

"Kita tetap tegar di tanah kita sendiri. Kita tidak akan pernah memberikan tanah kita berikut pajak dan hasil buminya kepada Israel," kata Zuhair.

Dubes melanjutkan, di antara yang dirampas adalah sumber uang santunan milik anak-anak yatim - yang ditinggal oleh ayah mereka karena tewas di medan konflik. 

"Lebih buruk lagi, Israel telah menghalangi santunan yang berhak diberikan kepada anak-anak dari korban (Palestina) yang gugur dalam mempertahankan tanah airnya, dengan tuduhan keji bahwa mereka adalah anak-anak teroris," kata Dubes.

Dalam kesempatan itu Duta Besar Palestina kembali menegaskan, satu-satunya tuntutan negaranya adalah kemerdekaan. Dengan dihapuskannya penjajahan, maka Palestina akan bangkit secara ekonomi.

"Palestina memiliki kemampuan untuk bangkit seperti bangsa-bangsa lain," tegas Zuhair.

Keinginan untuk mandiri secara ekonomi itu berkaitan dengan sikap tegas Palestina yang menolak proposal perdamaian Donald Trump. Sebagaimana diketahui, dalam inisatif pedamaian Israel-Palestina yang bernama Deal of the Century itu, disinggung proyek pembangunan bernilai US$ 50 miliar.

Dalam investasi berharga sangat mahal tersebut, terdapat banyak proyek seperti pengembangan jalan, penyeberangan perbatasan, pembangkit listrik, dan pariwisata. Donald Trump juga mengklaim proposalnya bertujuan untuk menciptakan satu juta pekerjaan bagi Palestina.

Otoritas Palestina telah mengecam inisiatif ekonomi dalam kerangka proposal damai Deal of the Century yang dibahas dalam Konferensi Bahrain pada 25-26 Juni 2019.

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu, terkait dengan konferensi yang tengah berlangsung di Bahrain, Dubes Zuhair Al Shun mengatakan, hal itu adalah langkah Amerika Serikat untuk bermain licik di tanah Palestina.

Ia menyayangkan, bagaimana bisa mendiskusikan satu hal penting tentang Palestina, namun negaranya tidak ikut serta dalam konferensi.

"Hal itu menjadi tanda yang jelas, bagaimana terdapat pernikahan, namun tidak dihadiri oleh salah satu mempelai," kata Dubes mengibaratkan.

Dengan demikian, konferensi di Manama yang telah berlangsung berpotensi akan "mengambil hak orang-orang Palestina."

Dalam lokakarya di Bahrain itu, dibahas inisiatif ekonomi bagian ari proposal perdamaian Deal of the Century yang bernilai US$ 50 miliar yang akan mengalir ke Timur Tengah, khususnya Palestina.

Zuhair mengatakan, tanah Palestina bukanlah tempat yang dapat diperjual-belikan. "Oleh karenanya kita menolak (Konferensi Bahrain)," tandas Zuhair.

Jika inisiatif tentang pembangunan ekonomi itu disepakati oleh negara-negara peserta Konferensi Bahrain, Palestina mengatakan, justru Israel yang diuntungkan. Tel Aviv disinyalir akan menjadi pihak yang nantinya akan memasarkan proyek-proyek tersebut kepada negara-negara Arab.