China Lontarkan Kritikan Terkait Kunjungan Presiden Taiwan ke AS

Liputan6.com, New York - Tiongkok mengritik kunjungan singkat presiden Taiwan ke Amerika Serikat, dengan menyatakan hal itu melanggar prinsip “satu China.”

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang, Jumat mendesak AS agar menghentikan kontak resmi dengan Taiwan, dan tidak mengizinkan Presiden Tsai Ing-wen singgah.

Presiden Taiwan kini berada di New York, tinggal selama dua malam dalam perjalanan resmi ke empat negara di Karibia.

Ia dikabarkan berpidato dalam acara KTT bisnis Amerika Taiwan pada hari Jumat.

DIa juga dijadwalkan menghadiri makan malam bersama dengan komunitas Amerika keturunan Taiwan.

Amerika Serikat mengakui pemerintah China, tetapi memberi bantuan militer dan dukungan lainnya bagi Taiwan.

Pulau berpemerintahan sendiri itu memisahkan diri dari China sewaktu berlangsung perang saudara tahun 1949.

Tahun depan adalah tahun politik bagi Taiwan.

Penunjukkan Tsai Ing-wen beberapa waktu lalu --oleh partai yang berkuasa di Taiwan-- untuk masa jabatan kedua akan memulai musim kampanye, yang ditandai oleh hubungan antara pulau itu dengan China daratan yang sulit dan makin tegang.

Tsai tidak akan berbicara dengan para pejabat di Beijing kecuali jika pemerintah Komunis Tiongkok membatalkan permintaannya, agar dia menyatakan Taiwan sebagai bagian dari satu China.

Tsai yang berusia 62 tahun itu, diperkirakan akan mencalonkan diri bersama Partai Progresif Demokrat, melawan kandidat Partai Nasionalis oposisi yang lebih menyukai keterlibatan dengan Beijing.

Pandangan mereka akan mewarnai kampanye yang akan berlangsung sampai warga Taiwan pergi ke tempat-tempat pemungutan suara pada Januari mendatang.

China telah mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak perang saudara tahun 1940-an, ketika kaum Nasionalis dikalahkan oleh Komunis dan melarikan diri ke pulau itu serta mendirikan pemerintahan mereka sendiri di sana.

China menegaskan bahwa kedua pihak pada akhirnya nanti akan bersatu.

Taiwan mulai berdemokrasi pada 1980-an, dan pada Januari lalu sebuah jajak pendapat pemerintah mendapati bahwa sekitar 80 persen warga setempar menentang penyatuan dengan China daratan.