China Rilis Video Militer Bubarkan Demonstran, Ancaman untuk Hong Kong?

Liputan6.com, Hong Kong - Tentara China di Hong Kong, pada Kamis 1 Agustus 2019, telah merilis video kampanye berdurasi tiga menit yang memperlihatkan pasukan melakukan latihan "anti-huru hara" dan pembubaran demonstran.

Kampanye publikasi visual itu, yang diposting di media sosial Weibo, bertepatan dengan periode eskalasi ketegangan di Hong Kong menyusul rangkaian demonstrasi berkepanjangan, demikian seperti dikutip dari BBC, Kamis (1/8/2019).

Rangkaian protes telah menimbulkan keresahan publik dan menuai ketegangan, antara para demonstran yang dikenal sebagai massa pro-demokrasi dengan pemerintah administratif Hong Kong serta Bejing.

Protes dipicu oleh penolakan massa terhadap RUU Ekstradisi Hong Kong, yang memungkinkan seorang pelanggar hukum untuk dikirim ke China guna menjalani proses peradilan. Massa menilai RUU itu sebagai bentuk pelunturan terhadap nilai-nilai independensi wilayah otonom eks-koloni Inggris tersebut.

Menyikapi protes berlarut, Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam telah menunda RUU tersebut "hingga batas waktu yang tidak ditentukan." Bahkan menyebutnya, "telah mati" demi menenangkan massa.

Namun, demonstran tak puas. Protes terus berlanjut dan bermanifestasi menjadi bentuk protes secara luas terhadap pemerintahan Hong Kong serta China.

Demonstrasi memicu bentrokan antara massa pro-demokrasi dengan aparat, serta massa dengan gerombolan pihak ketiga, yang terjadi di sejumlah titik kota.

Awal pekan ini, Kepolisian Hong Kong telah menahan hingga 49 orang yang dituduh "melakukan kerusuhan dan tindakan kriminal" selama protes.

Simak video pilihan berikut:

Video diawali dengan seorang tentara berteriak: "Semua konsekuensi adalah risiko Anda sendiri."

Cuplikan lain menunjukkan barisan tentara yang membawa perisai dan pentungan melakukan latihan anti huru hara. Itu menampilkan tank, peluncur roket, meriam air dan kawat berduri sebelum menampilkan pasukan bersenjata lengkap turun dari helikopter dan menyerbu jalan dan rumah-rumah orang.

Para pengunjuk rasa dalam video juga terlihat ditangkap dan berjalan, dengan tangan terikat di belakang, ke "titik-titik penahanan".

Para pengamat yakin video itu kemungkinan telah difilmkan di Hong Kong karena dialek Kanton setempat digunakan, dan menampilkan taksi Hong Kong dan bendera yang hampir identik dengan yang digunakan oleh polisi Hong Kong.

BBC di Beijing mengatakan bahwa postingan video itu akan memicu kekhawatiran bahwa China pada akhirnya bisa menggunakan kekuatan militer untuk mengakhiri protes kekerasan.

Terlebih, video itu juga dirilis beberapa hari setelah pemerintah pusat China di Beijing menyatakan "dukungan penuh pada kepemimpinan pemerintahan dan kepolisian Hong Kong."

Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) sejauh ini telah menjaga jarak dari protes yang telah berlangsung selama delapan pekan berturut-turut dan membuat beberapa bagian dari pusat Hong Kong mengalami instabilitas.

Kekisruhan juga menyebabkan polisi di wilayah tersebut konstan berjaga untuk mengatasi kerusuhan. Kepolisian juga telah mengeluhan mengenai kekurangan personel dalam meredam amuk massa.

Tetapi, pada sebuah resepsi untuk menandai peringatan 92 tahun PLA pada Rabu 31 Juli 2019, komandan garnisun tentara Tiongkok di Hong Kong mengatakan protes telah "secara serius mengancam kehidupan dan keselamatan warga Hong Kong, dan melanggar prinsip 'satu negara, dua sistem'."

Tingkat otonomi spesial yang dinikmati Hong Kong sebagai bagian dari wilayah administratif khusus China telah memberikan batasan tertentu pada sejauh mana PLA mampu melakukan intervensi atas masalah keamanan domestik.

Berdasarkan tradisi, kehadiran PLA di Hong Kong adalah demi melaksanakan tugas pertahanan atas ancaman yang datangnya dari luar wilayah kepulauan tersebut. Mereka juga diwajibkan untuk mematuhi pemerintahan serta hukum yang berlaku di sana.

Namun, Pemimpin Garnisun PLA Hong Kong mengatakan bahwa rangkaian demonstrasi di Hong Kong "Tidak ditoleransi dan kami menyatakan kecaman keras kami," kata Chen Daoxiang, dalam komentar yang dilaporkan oleh South China Morning Post, sebuah surat kabar Hong Kong.