India Cabut Otonomi Khusus Kashmir, Warga Lokal Siapkan Perlawanan?

Liputan6.com, Kashmir - Keputusan India baru-baru ini untuk mencabut undang-undang mengenai otonomi khusus terhadap wilayah Kashmir yang kontroversial, telah menuai amarah dari warga lokal.

Sebelumnya, pada Senin 5 Agustus 2019, pemerintah India yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) mencabut Pasal 370 yang menjamin status otonomi khusus Kashmir wilayah India.

Pasal itu memungkinkan Kashmir India, bernama resmi negara bagian Jammu dan Kashmir, memiliki konstitusinya sendiri, bendera yang terpisah dan kebebasan untuk membuat undang-undang. Sementara urusan luar negeri, pertahanan dan komunikasi tetap menjadi milik pemerintah pusat.

Itu juga memungkinkan Jammu dan Kashmir membuat aturan sendiri terkait dengan tempat tinggal permanen, kepemilikan properti dan hak-hak dasar. Pasal itu juga bisa menjadi justifikasi untuk melarang orang India dari luar negara bagian membeli properti atau menetap di sana.

Pemerintah mengatakan Pasal 370 perlu dihapus untuk menempatkan negara pada tataran yang sama dengan negara bagian India lainnya.

Tetapi banyak warga Kashmir percaya bahwa BJP pada akhirnya ingin mengubah karakter demografis wilayah mayoritas Muslim dengan mengizinkan orang non-Kashmir membeli tanah di sana.

Setelah pencabutan Pasal 370 dari undang-undang yang dimaksud, New Delhi dilaporkan menerapkan pembatasan akses komunikasi dan ruang gerak bagi masyarakat di sana. Muncul pula diskusi di parlemen India untuk menurunkan status wilayah itu sebagai union terriotries, yang hanya menikmati otonomi dengan sangat terbatas ketimbang negara bagian.

Kehadiran Militer India di Kashmir

Militer India dilaporkan telah menginjakkan kaki di negara bagian tersebut --yang secara resmi bernama Jammu dan Kashmir.

Rashid Alvi, yang mengelola sebuah toko obat di Srinagar mengatakan bahwa kehadiran militer telah mengubah kawasan itu menjadi "penjara terbuka".

Seperti dikutip dari BBC, Rabu (7/8/2019), Alvi mengatakan bahwa "Orang-orang tidak bisa keluar dari rumah mereka karena jam malam" yang diterapkan oleh militer.

Namun, Alvi mengatakan bahwa setelah jam malam diangkat, warga "akan turun ke jalan" untuk memprotes langkah terbaru India.

Sentimen itu juga digaungkan oleh politisi muslim anonim dari partai yang memerintah India saat ini, Bharatiya Janata (BJP).

"Orang-orang Kashmir dalam keadaan terkejut dan mereka masih memproses apa yang terjadi. Tampaknya lembah itu akan segera meletus," katanya.

Ada beberapa laporan sporadis di Kashmir tentang pemrotes yang melemparkan batu ke pasukan keamanan tetapi belum ada konfirmasi resmi atas insiden tersebut hingga saat ini.

Simak video pilihan berikut:

Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan telah berjanji untuk menentang keputusan India yang mencabut hak otonomi wilayah Kashmir yang dikelola New Delhi.

Perlawanan, kata Khan, termasuk dengan membawa isu tersebut ke ranah Dewan Keamanan PBB.

Sebelumnya, pada Senin 5 Agustus 2019, pemerintah India yang dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) mencabut Pasal 370 yang menjamin status otonomi khusus Kashmir wilayah India.

Khan juga mengkhawatirkan pembersihan etnis oleh India usai pencabutan hak otonomi khusus wilayah tersebut.

Khan mengatakan dia ingin "memberi tahu dunia" tentang keputusan yang diumumkan oleh pemerintah India pada hari Senin.

"Melalui Dewan Keamanan PBB, kami mempelajarinya sekarang, kami akan mengangkatnya di Majelis Umum (PBB), kami akan berbicara dengan para kepala Negara di setiap forum ... kami akan mengangkatnya di media dan memberi tahu dunia," katanya.

Khan berpendapat bahwa penghapusan status khusus akan memungkinkan India untuk mengubah susunan demografis negara mayoritas Muslim.

"Saya khawatir bahwa (India) sekarang akan melakukan pembersihan etnis di Kashmir," katanya.

"Mereka akan mencoba untuk menghilangkan penduduk lokal dan membawa orang lain dan menjadikan mereka mayoritas, sehingga penduduk setempat menjadi budak."

Sebelumnya, kepala militer Pakistan yang berkuasa mengatakan pasukannya berdiri di tangan warga Kashmir dalam "perjuangan mereka yang adil".

Negara tetangga China juga telah menyuarakan oposisi terhadap langkah India, menggambarkannya sebagai "tidak dapat diterima".

Kashmir adalah wilayah di Himalaya yang telah lama dipersengketakan oleh India dan Pakistan, namun keduanya hanya memerintah masing-masing separuh dari wilayah tersebut.

Daerah itu dulunya adalah negara pangeran yang disebut Jammu dan Kashmir, tetapi bergabung dengan India pada tahun 1947 ketika anak benua itu dibagi pada akhir kekuasaan Inggris.

India dan Pakistan kemudian berperang untuk itu dan masing-masing datang untuk mengendalikan berbagai bagian wilayah. Pada akhirnya garis demarkasi gencatan senjata disetujui, efektif membagi wilayah tersebut menjadi dua, satu untuk India dan lainnya Pakistan.

Tetapi, telah terjadi kekerasan di pihak yang dikelola India selama 30 tahun karena pemberontakan separatis terhadap pemerintahan India. New Delhi menuduh Pakistan sebagai penyulut separatisme di sana. Islamabad membantah, namun mengatakan bahwa mereka mendukung "warga Kashmir India yang ingin menentukan nasib sendiri."