Bagaimana Jika China Berhasil Temukan Vaksin Corona COVID-19?

Canberra - China sedang menjadi sorotan dunia internasional karena dituding menyebabkan Virus Corona (COVID-19) menyebar. Pemerintah China diketahui tidak transparan ketika awal virus ini mewabah, sehingga banyak negara yang gagal bersiap. 

Ada pula pihak-pihak yang menuntut supaya China ganti rugi atas dampak ekonomi dari virus ini. Di tengah kontroversi ini, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Madeleine Albright meminta agar tidak ada pihak saling menyalahkan.

Dalam sebuah wawancara, Albright meminta masyarakat dunia kerja sama, serta menyiratkan pesan bahwa negara di dunia mungkin membutuhkan China jika negara itu berhasil menemukan vaksin Virus Corona.

"Kita harus mengubah cara kita bekerja serta menyadari adanya keterkaitan dengan negara lain," kata Albright seperti dikutip ABC Australia, Jumat (24/4/2020).

"Kalau China berhasil membuat vaksin (COVID-19), apakah kita akan menolaknya?" tanya Albright. 

Ia turut memuji pemerintahan seperti Australia yang sukses menangkap Virus Corona dari awal. Sementara, mantan menteri di kabinet Presiden Bill Clinton ini menilai sikap menolak tanggung jawab. 

"Saya lihat yang jadi masalah yaitu terjadinya politisasi atas isu ini [di Amerika Serikat], sikap tidak mau bertanggung jawab dan justru menyalahkan pihak lain," katanya dalam wawancara dengan program Radio Nasional ABC.

"Saya salut dengan Australia, kalian telah menangani masalah ini dengan sangat baik. Sayangnya kami (di AS) tidak mengambil keputusan lebih awal," kata Albright. 

Setelah respons ceroboh Amerika Serikat, Presiden Donald Trump lantas menyalahkan China, menghentikan dana untuk Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan bertekad menghentikan migrasi ke AS.

Sejumlah politisi Australia pun juga turut dalam pertikaian ini. China telah menuduh Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton sebagai juru bicara AS dalam "perang propaganda" dengan China. Australia diketahui ingin ada investigasi terhadap asal-usul Virus Corona di China.

Albright mengatakan jika dia yang memimpin Departemen Luar Negeri AS sekarang, maka saran yang akan disampaikan ke Gedung Putih akan sangat berbeda.

"Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui perubahan iklim mempengaruhi semua orang, atau proliferasi nuklir, atau pandemi. Makanya diplomasi digunakan untuk mengembangkan kemitraan dan bekerja sama," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Pekan ini, Perdana Menteri Australia Scott Morrison berusaha membangun koalisi internasional untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada Organisasi Kesehatan Dunia WHO atau badan lain, yang setara dengan kewenangan badan pemeriksa senjata nuklir.

PM Morrison telah mengajukan usulan ini kepada sejumlah pemimpin dunia dalam beberapa hari terakhir, termasuk Presiden Trump, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Australia bertekad untuk memastikan pelajaran dari COVID-19 jangan sampai dilupakan.

Sejauh ini, sudah lebih dari 2,5 juta orang terinfeksi COVID-19 dan sekitar 177.500 meninggal dunia.

Sejumlah negara menuding China bukan hanya meremehkan virus corona pada tahap awal, tapi juga memiliki pengaruh yang tak semestinya terhadap WHO.

Tudingan ini didasarkan atas kelambanan WHO menyatakan pandemi global yang baru diumumkan pada 11 Maret 2020.

Dua minggu sebelumnya, Australia justru sudah menyatakannya sebagai pandemi.

"Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Australia, termasuk berhasil mendahului Organisasi Kesehatan Dunia, atas saran dari Dr Murphy," ujar PM Morrison pada 27 Februari.

Saran dimaksud itu berasa dari Pejabat Medis Tertingi Australia, Profesor Brendan Murphy yang secara tegas mendesak perlunya COVID-19 dinyataan sebagai pandemi.

Pemerintah Australia berpandangan untuk memahami dan menekan penyebaran penyakit di masa depan, dunia membutuhkan akses tak terbatas ke data dan informasi medis.

Salah satu hambatan WHO yang didirikan pada tahun 1948, yaitu bahwa pejabat-pejabat internasional harus diundang terlebih dahulu oleh suatu negara diizinkan untuk melakukan penyelidikan.

Pemerintah Australia meragukan upaya mereformasi WHO, karena adanya hak veto pada masing-masing 194 negara anggotanya.

Hal itulah yang melatarbelakangi dorongan dari Pemerintah Australia untuk membentuk badan pengawas kesehatan dunia yang baru.

Sejauh ini, Presiden Prancis telah secara terbuka menanggapi seruan PM Morrison untuk penyelidikan pandemi.

Menurut sumber yang dikutip kantor berita Reuters, Presiden Macron menyampaikan kepada PM Morrison jika sekarang belum waktunya untuk penyelidikan semacam itu.

Pasalnya, kata sumber itu, Presiden Macron melihat yang lebih mendesak adalah bertindak serempak dan bukannya mencari siapa yang bersalah.

"Dia mengatakan setuju bahwa memang ada sejumlah di tahap awal. Tapi yang lebih mendesak kerjasama, sehingga tidak ada waktu untuk membicarakan hal ini," katanya.