Dukungan Indonesia Tak Goyah, Retno Marsudi Akan Temui Menlu Palestina

Liputan6.com, Amman - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi akan bertemu Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki pada Rabu 10 Februari. Ia akan menyampaikan dukungan pada perjuangan Palestina. 

Rencana itu diungkap Menlu Retno saat sedang berkunjung ke Amman, Yordania.

"Besok, saya akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (9/2/2021).

Menlu Retno mengapresiasi komitmen negara-negara Arab di Kairo untuk mendukung Palestina. Ia menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung Palestina.

"Dukungan Indonesia bagi perjuangan Palestina tidaklah goyah," ujarnya.

Menlu Retno tak mengungkap topik-topik apa yang akan dibahas dengan pihak Palestina.

Saat ini sudah mulai ada negara-negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui Perjanjian Abraham yang diinisiasi Amerika Serikat. Indonesia juga sempat ditawari hal serupa dengan iming-iming investasi, namun menolak.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sementara, Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden menegaskan dukungan pada solusi dua negara antara Palestina dan Israel. 

Joe Biden juga akan membatalkan beberapa keputusan pemerintahan Presiden Donald Trump. Pejabat utusan AS untuk PBB meyakinkan Dewan Keamanan terkait keputusan itu. 

Palestina menginginkan sebuah negara di Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem timur sebagai ibukotanya - wilayah direbut oleh Israel pada 1967. Namun, di bawah proposal perdamaian saat pemerintahan Trump, AS mengakui wilayah tersebut sebagai bagian dari Israel.

Dilansir US News, Rabu (27/1/2021) utusan AS untuk PBB, Richard Mills, mengatakan kepada Dewan Keamanan Washington bahwa AS akan mendesak Israel dan Palestina "untuk menghindari langkah sepihak yang membuat solusi dua negara lebih sulit, seperti aneksasi wilayah, aktivitas pemukiman, pembongkaran, hasutan untuk melakukan kekerasan dan memberikan kompensasi bagi individu yang dipenjara atas tindakan terorisme."

Mills menuturkan kepada badan yang beranggotakan 15 orang tersebut, bahwa "Kami berharap untuk memungkinkan dimulainya bekerja secara perlahan-lahan dalam persoalan di kedua sisi untuk menciptakan lingkungan di mana kita sekali lagi dapat membantu memajukan solusi."