DK PBB Akan Bertemu Pada 31 Maret 2021 Bahas Kisruh Kudeta Militer Myanmar

15 anggota Dewan Keamanan PBB akan melakukan pertemuan pada 31 Maret 2021 untuk membahas situasi kericuhan di Myanmar.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 30 Mar 2021, 12:32 WIB
Diterbitkan 30 Mar 2021, 12:32 WIB
Makin Mencekam, Demonstran Myanmar Lawan Polisi Pakai Busur Panah
Seorang pengunjuk rasa anti-kudeta berdiri di dekat api selama demonstrasi di kotapraja Dala, Yangon, Myanmar (27/3/2021). Kepala junta Myanmar menggunakan kesempatan Hari Angkatan Bersenjata untuk mencoba membenarkan penggulingan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. (AP Photo)

Liputan6.com, Yangon - Inggris telah menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Myanmar, di mana sejumlah demonstran anti-kudeta tewas selama akhir pekan.

Hal itu disampaikan oleh sebuah sumber diplomatik pada Senin (29/3).

Ke-15 anggota Dewan Keamanan akan memulai pertemuan secara tertutup pada hari Rabu, 31 Maret 2021 dengan pengarahan tentang situasi oleh utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, menurut sumber tersebut.

Namun, belum diketahui secara jelas apakah Dewan Keamanan PBB akan dapat menyetujui deklarasi baru di akhir pertemuan - sesuatu yang membutuhkan kebulatan suara di antara anggota termasuk Rusia dan China.

Pada 10 Maret 2021, Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya mengeluarkan deklarasi yang mengecam keras "penggunaan kekerasan terhadap demonstran damai" oleh pasukan keamanan Myanmar. 

Diketahui bahwa kematian yang terjadi di Myanmar selama kisruh akibat kudeta mencakup perempuan dan anak-anak.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Saksikan Video Berikut Ini:


Penentangan dari Sejumlah Negara

FOTO: Potret Kerasnya Protes Menentang Kudeta Militer Myanmar
Para pengunjuk rasa berdiri dekat ban yang terbakar selama tindakan keras oleh pasukan keamanan terhadap demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Myanmar, 16 Maret 2021. (STR/AFP)

Deklarasi itu dipimpin oleh Inggris, tetapi dewan keamanan tidak akan setuju untuk merujuk pada "kudeta" atau kemungkinan sanksi internasional jika militer Myanmar melanjutkan serangannya terhadap demonstran.

Hal ini terutama karena penentangan dari China dan Rusia, tetapi juga dari anggota dewan Asia lainnya seperti India dan Vietnam.

Pada Februari 2021, dewan keamanan menyuarakan "keprihatinan yang mendalam" atas kudeta militer di Myanmar dan menyerukan "pembebasan semua tahanan" termasuk Aung San Suu Kyi.

Sedikitnya 107 orang, termasuk tujuh anak-anak di Myanmar, tewas pada 27 Maret dalam kisruh yang terjadi karena menolak kudeta militer, menurut PBB.


Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya