Indonesia Desak Solusi Permanen untuk Palestina dalam Pertemuan Gerakan Non Blok

Liputan6.com, Jakarta - Pertemuan Lu​ar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) mengenai Palestina, telah diselenggarakan secara virtual tanggal 22 Juni 2021.

Pertemuan tersebut diselenggarakan atas inisiasi Indonesia. 

Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI sampaikan kekerasan-kekerasan Israel sudah menjadi suatu hal yang rutin. Hal tersebut akan terus berlangsung jika dunia tidak dapat menemukan solusi dari akar masalah, yaitu penghentian pendudukan Israel atas Palestina. Demikian seperti mengutip laman Kemlu, Rabu (23/6/2021). 

Ada pun sejumlah hal yang disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi termasuk dorongan agar GNB melakukan negosiasi multilateral yang kredibel.

"Proses politik yang kredibel adalah satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan-kekerasan Israel. Telah lama sekali tidak ada negosiasi damai yang substantif antara Israel dan Palestina,” kata Menlu.

Dukungan GNB terhadap pelaksanaan kembali negosiasi damai sangat penting artinya, melalui platform multilateral yang ada dan didasarkan pada penyelesaian dua negara (two state solution) dan sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasinasional.

Selain itu, Menlu Retno juga mendukung pengakuan status untuk Palestina sebagai negara. 

Hal tersebut disampaikan oleh Menlu Retno karena jumlah besar negara anggota GNB merupakan sebuah kekuatan. Oleh karena itu, suara GNB akan diperhitungkan oleh dunia dan GNB harus satu suara dalam mendukung status Palestina sebagai negara dan perjuangan warga Palestina mencapai kemerdekaan.

"Kita juga harus mendorong negara-negara GNB dan komunitas internasional lainnya yang belum mengakui Palestina sebagai negara untuk sgera mengakui," kata Menlu.

Indonesia juga berharap agar kebrutalan Israel tidak lagi terjadi seperti beberapa waktu lalu. 

Menlu RI menyampaikan bahwa dalam Pertemuan Majelis Umum PBB bulan Mei lalu, Indonesia mengusulkan pembentukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memonitor dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama.

Indonesia mengharapkan GNB juga melakukan usulan yang sama.

“Negara anggota GNB yang menjadi anggota DK PBB harus menjadi yang terdepan dalam mendorong inisiatif ini,” kata Menlu.

Sebagai penutup, Menlu kembali menegaskan bahwa tujuan pendirian GNB adalah untuk mengakhiri imperliaisme dan kolonialisme. Oleh karena itu, GNB masih berhutang kepada rakyat Palestina sebuah negara yang merdeka dan setara dengan negara-negara lain.

“Perjuangan kita masih jauh dari selesai. Namun dengan bekerja sama, saya yakin suatu hari Palestina akan merdeka,” pungkas Menlu. Pertemuan Tingkat Menteri Luar Biasa Komite Palestina GNB menghasilkan Deklarasi Politik (Political Declaration) yang antara lain berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, penegasan bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, dorongan kepada negara-negara untuk mengakui status Palestina sebagai negara.