Jokowi Minta ASEAN Terus Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin COVID-19

Jokowi mengungkap tingkat vaksinasi penuh di kawasan ASEAN masih 10 persen di bawah rata-rata dunia.

oleh Liputan6.com diperbarui 26 Okt 2021, 19:41 WIB
Diterbitkan 26 Okt 2021, 19:41 WIB
Jokowi saat menyampaikan pidatonya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 yang digelar secara virtual, Selasa (26/10/2021).
Presiden Jokowi saat menyampaikan pidatonya dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 yang digelar secara virtual, Selasa (26/10/2021).

Liputan6.com, Bogor - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 digelar secara virtual pada Selasa (26/11/2021). Dalam pidatonya di pertemuan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan penurunan angka kasus COVID-19 di kawasan ASEAN harus bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk bangkit bersama.

Jokowi pun mengajak para pemimpin ASEAN untuk melakukan sejumlah langkah percepatan dan penguatan di bidang kesehatan. Pertama, Jokowi menekankan pentingnya percepatan vaksinasi di Asia Tenggara, karena tingkat vaksinasi penuh di kawasan ASEAN masih 10 persen di bawah rata-rata dunia.

"ASEAN harus terus melakukan pembelian vaksin untuk anggotanya, terus memerangi diskriminasi dan politisasi vaksin, dan menyuarakan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi semua," kata Jokowi.

Kedua, Jokowi meminta pentingnya penguatan arsitektur kesehatan kawasan dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dia meminta ke depan harus segera dilakukan harmonisasi kebijakan darurat kesehatan publik antarnegara ASEAN, terkait dengan deteksi, mitigasi, dan cross border policy.

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar COVID-19 ASEAN Response Fund harus ditransformasikan menjadi pendanaan kesehatan kawasan yang kuat. ASEAN Emergency Health Fund yaitu untuk mendanai akses terhadap alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan, dan vaksin di masa darurat. ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies juga perlu terus diperkuat.

"Di saat yang sama, kawasan ASEAN didorong menjadi hub pusat produksi alat kesehatan, diagnostik, obat-obatan dan vaksin kawasan. Ini untuk menjamin pasokan kebutuhan negara ASEAN saat terjadi darurat kesehatan publik," ungkapnya.

Jokowi menjelaskan, keberhasilan dalam bidang kesehatan akan membuka pintu kesuksesan di bidang perekonomian. ADB Outlook 2021 memperkirakan pertumbuhan ekonomi ASEAN pada 2022 sebesar 5 persen.

"Kita harus membuktikan bahwa kita bisa mencapai lebih dari itu, dengan cara disiplin bekerjasama dan melakukan langkah bersama," ujarnya.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Travel Corridor Arrangement dan Adaptasi Ekonomi Digital Harus Dipercepat

Presiden Jokowi saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-RRT yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (26/10/2021).
Presiden Jokowi saat mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-RRT yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Selasa (26/10/2021). (Dok: Setpres)

 

Dia menjelaskan ada banyak agenda yang perlu dilakukan bersama. Sebab itu Jokowi menekankan pentingnya reaktivasi perjalanan, termasuk pariwisata, yang aman dari Covid-19, dan dipercaya oleh masyarakat global.

"Penerapan koridor perjalanan berdasar ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework (ATCAF) perlu segera diimplementasikan dengan tertib," bebernya.

Selain itu, adaptasi menuju ekonomi digital harus dipercepat di semua negara untuk menyiasati keterbatasan pergerakan manusia. Sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tercepat di dunia, potensi ekonomi digital ASEAN sangat besar.

"Selama pandemi, ekonomi digital tumbuh mencapai 100 miliar dolar AS di tahun 2020. Hal ini menjadi batu lompatan kemajuan ekonomi di kawasan kita dan menjadi kontribusi ASEAN untuk pemulihan ekonomi global," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

 

Reporter: Intan Umbari Prihatin 

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya