Taliban Haramkan Mata Uang Asing di Afghanistan

Liputan6.com, Kabul - Taliban pada Selasa (2/11) memutuskan untuk mengharamkan pemakaian mata uang asing. Pihaknya mengumumkan larangan total penggunaan tersebut di Afghanistan.

Kebijakan itu diyakini dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut terhadap ekonomi negara yang sedang di ambang kehancuran akibat penarikan dukungan internasional secara tiba-tiba.

Pengumuman itu terjadi beberapa jam setelah sedikitnya 25 orang tewas dan lebih dari 50 orang terluka ketika orang-orang bersenjata menyerang rumah sakit militer terbesar Afghanistan, setelah dua ledakan besar terjadi di lokasi di Kabul tengah.

"Situasi ekonomi dan kepentingan nasional di negara itu mengharuskan semua warga Afghanistan menggunakan mata uang Afghanistan dalam setiap perdagangan mereka," kata Taliban dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada wartawan oleh salah satu juru bicara mereka, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (4/11/2021).

Penggunaan mata uang dolar AS tersebar luas di pasar Afghanistan, sementara daerah perbatasan menggunakan mata uang negara tetangga seperti Pakistan untuk perdagangan.

Taliban mendesak untuk melepaskan miliaran dolar cadangan bank sentral ketika negara yang dilanda kekeringan itu menghadapi krisis uang tunai, kelaparan massal, dan krisis migrasi baru.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Afghanistan memarkir aset miliaran dolar di luar negeri, termasuk di Federal Reserve AS dan bank sentral lainnya di Eropa. Namun uang itu dibekukan sejak Taliban menggulingkan pemerintah yang didukung Barat pada Agustus.

Pasukan AS dan banyak lembaga donor internasional meninggalkan negara itu tanpa hibah yang membiayai tiga perempat belanja public Afghanistan.

Kementerian Keuangan mengatakan pihaknya mengambil pajak harian sekitar 400 juta Afghani yang setara dengan $4,4 juta.

Meskipun kekuatan Barat ingin mencegah bencana kemanusiaan di Afghanistan, tetapi mereka menolak untuk secara resmi mengakui pemerintah Taliban.