Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Menlu Retno Marsudi Ajak Selandia Baru Ikut Pantau Rohingya

Isu Rohingya menjadi pembahasan antara Menlu Retno dan Menlu Nanaia Mahuta dari Selandia Baru.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 15 Nov 2021, 14:35 WIB

Diterbitkan 15 Nov 2021, 14:17 WIB

FOTO: 81 Pengungsi Rohingya Terdampar di Pulau Idaman Aceh

Etnis Rohingya beristirahat di pantai setelah kapal mereka terdampar di Pulau Idaman, Aceh Timur, Aceh, Jumat (4/6/2021). Mereka sudah terombang-ambing di laut selama empat hari sebelum terdampar di Pulau Idaman. (AP Photo/Rahmat Mirza)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak Selandia Baru untuk ikut memperhatikan masalah HAM di Asia Tenggara. Dua hal yang ia sorot adalah nasib Rohingya dan gejolak di Myanmar.

Pesan itu disampaikan Menlu Retno Marsudi kepada Menlu Selandia Baru Nanaia Mahuta, yang sedang berkunjung ke Indonesia.

"Penting demokrasi dikembalikan dalam kehidupan politik Myanmar melalui dialog yang inklusif," ujar Menlu Retno dalam konferensi pers virtual, Senin (15/11/2021).

Hal yang disorot Menlu Retno adalah implementasi 5-point of consensus yang menjadi andalan ASEAN untuk membawa perdamaian di Myanmar.

Situasi Myanmar yang tak stabil makin menyulitkan Rohingya, sehingga Menlu Retno mengajak Selandia Baru, yang notabene terkenal pro-HAM, untuk ikut memberikan perhatian.

"Penting pula dunia untuk tetap memperhatikan isu Rohingya yang menjadi semakin sulit diselesaikan didtengah krisis politik Myanmar saat ini," lanjut Menlu Retno Marsudi.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

DK PBB Desak Militer Myanmar Akhiri Kekerasan

FOTO: Protes Kudeta Militer, Warga Myanmar di Thailand Bakar Gambar Jenderal Min Aung Hlaing

Warga Myanmar yang tinggal di Thailand membakar gambar Jenderal Min Aung Hlaing saat protes di depan Kedutaan Besar Myanmar di Bangkok, Thailand, Kamis (4/2/2021). Jenderal Min Aung Hlaing menjadi tokoh di balik kudeta militer Myanmar pada 1 Februari 2021. (AP Photo/Sakchai Lalit)

Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan mendalam pada Rabu (1011) atas meningkatnya kekerasan di seluruh Myanmar dan dalam sebuah pernyataan langka, yang disetujui oleh 15 anggota, menyerukan diakhirinya segera pertempuran dan agar militer menahan diri sepenuhnya.

Ada laporan tentang penumpukan senjata berat dan pasukan di negara bagian Chin, menunjukkan serangan tentara yang akan segera terjadi untuk mengusir kelompok-kelompok milisi yang dibentuk setelah militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari. Demikian seperti dilaporkan dari laman Channel News Asia, Kamis (11/10).

"Anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan lebih lanjut baru-baru ini di seluruh Myanmar. Mereka menyerukan penghentian segera kekerasan dan untuk memastikan keselamatan warga sipil," kata pernyataan itu.

Junta Myanmar tidak berkomentar mengenai situasi di Chin, wilayah perbatasan yang bergejolak yang telah menjadi garis depan perlawanan terhadap kekuasaan militer.