Joe Biden Bakal Diskusi dengan Pemimpin G7 Soal Sanksi untuk Rusia

Liputan6.com, Jakarta - Presiden AS Joe Biden mengatakan dia akan berbicara dengan para pemimpin lain dari negara-negara maju Kelompok Tujuh (G7) minggu ini tentang potensi sanksi tambahan terhadap Rusia atas perang yang berlanjut dan intensif di Ukraina.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Amerika Serikat terus berdiskusi dengan mitranya tentang sanksi lebih lanjut dan dapat mengambil "tindakan tambahan" untuk menekan Moskow. Demikian seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (5/5/2022).

Pada konferensi Wall Street Journal, Yellen tidak akan meninjau tindakan spesifik apa pun yang sedang dipertimbangkan, tetapi menekankan bahwa tindakan lebih lanjut mungkin dilakukan "jika Rusia melanjutkan perang ini melawan Ukraina".

Biden mengatakan kepada wartawan, "Kami selalu terbuka untuk sanksi tambahan" ketika ditanya tentang rencana AS setelah Uni Eropa mengusulkan sanksi terberatnya terhadap Rusia, termasuk embargo minyak bertahap.

"Saya akan berbicara dengan anggota G7 minggu ini tentang apa yang akan kami lakukan atau tidak lakukan," tambah Biden.

Gedung Putih menolak mengatakan kapan Biden akan berbicara dengan para pemimpin negara-negara G7 lainnya - Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Kanada, dan Italia.

Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki menolak menyebutkan nama oligarki potensial yang dapat ditambahkan ke daftar sanksi AS, tetapi mengatakan Amerika Serikat terus meninjau opsinya.

"Saya akan mengatakan, tidak ada yang aman dari sanksi kami," katanya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rusia telah mengintensifkan serangannya di Ukraina timur, kementerian pertahanan Ukraina mengatakan pada hari Rabu, hampir 10 minggu memasuki perang yang telah menewaskan ribuan orang, mencabut jutaan dan meratakan kota-kota Ukraina.

Rusia, yang menyebut tindakannya sebagai "operasi militer khusus", juga meningkatkan serangan terhadap sasaran di Ukraina barat, dengan mengatakan itu mengganggu pengiriman senjata Barat, dan sekutu dekat Rusia Belarus mengumumkan latihan tentara skala besar.

Langkah-langkah baru yang diumumkan oleh UE termasuk sanksi terhadap bank top Rusia dan larangan penyiaran Rusia dari gelombang udara Eropa, serta embargo minyak mentah dalam enam bulan.

Biden telah menghantam Rusia atas apa yang dia sebut "kejahatan perang besar" yang dilakukan di Ukraina, dan telah menggarisbawahi tekadnya untuk meminta pertanggungjawaban Moskow atas peluncuran perang darat terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua.

Washington telah menargetkan bank dan elit Rusia dengan serangkaian sanksi, termasuk langkah bulan lalu yang melarang orang Amerika berinvestasi di Rusia.

Ini bertindak pada bulan Maret untuk melarang minyak Rusia dan impor energi lainnya sebagai pembalasan atas invasi Moskow ke Ukraina, tetapi sebagian besar telah membebaskan transaksi energi dari sanksi keuangannya untuk menghindari secara tidak langsung memukul importir Eropa.

Yellen mengatakan dia yakin sanksi Barat telah berdampak besar pada ekonomi Rusia, membatasi investasi asing dan mencegahnya mengakses barang-barang yang dibutuhkannya untuk bersaing dalam ekonomi global dalam jangka panjang.

Dia mengatakan dorongan UE untuk memotong impor minyak Rusia tahun ini dapat mendorong harga minyak lebih tinggi, dan mengatakan dia perlu melihat bagaimana tepatnya hal itu harus dicapai.

Yellen menambahkan bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Eropa untuk memastikan negara-negara di sana memiliki pasokan yang mereka butuhkan. 

Rapat Umum PBB, Kamis (7/4/2022) memutuskan menskors Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Rusia dikeluarkan karena dianggap melanggar HAM secara sistematis karena menyerang Ukraina.

Dilansir Channel News Asia, dalam rapat yang dipimpin Amerika Serikat (AS), sebanyak 93 voters setuju Rusia keluar, 24 voters mengatakan tidak, dan 58 voters abstain. Rapat itu sendiri mengambil tempat di New York, AS.

Sebanyak 2/3 voting dibutuhkan untuk mengeluarkan Rusia dari anggota Dewan HAM PBB. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Gennady Kuzmin menilai voting itu ilegal dan bermuatan politis.

Selanjutnya, Gennady menegaskan Rusia keluar dari Dewan HAM PBB. Namun pernyataan itu dibalas Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslystya.

"Anda tidak mengajukan pengunduran diri setelah dipecat," ujar Sergiy.

Rusia sejatinya sedang berada dalam tahun keduanya di Dewan HAM PBB. Setiap negara mendapat jatah tiga tahun menjadi anggota.