Tak Sanggup Menampung, Turki Deportasi Ribuan Pengungsi Afghanistan

Jakarta - Turki telah mulai mendeportasi ribuan warga Afghanistan dari negaranya. Deportasi tetap dilakukan meskipun mendapat kecaman internasional, mengingat situasi kemanusiaan yang buruk yang tengah berlangsung di Afghanistan, di mana Taliban dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia serius.

Pada Januari 2022, Turki adalah negara kedua, sesudah Pakistan, yang memulihkan penerbangan langsung ke Afghanistan setelah menangguhkan semua penerbangan internasional ke negara yang terkurung oleh daratan itu, menyusul kejatuhan bekas pemerintah Afghanistan sebelumnya pada 15 Agustus 2021, seperti dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (18/6/2022). 

Menurut sejumlah pejabat Turki dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), dalam enam bulan terakhir terdapat 79 penerbangan yang disewa oleh Turki yang membawa lebih dari 18.000 warga Afghanistan. Seluruh penerbangan tersebut mendarat di Bandara Internasional Kabul.

Empat bulan sejak kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan, hampir 840.000 warga Afghanistan telah melintasi perbatasan internasional tanpa dilengkapi dokumen perjalanan. Jumlah tersebut hampir dua kali lebih banyak dari jumlah yang tercatat pada periode Januari hingga Agustus 2021, demikian data yang dikumpulkan oleh IOM.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

 Turki enggan membuka pintu terhadap potensi gelombang pengungsi dari Afghanistan. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusolgu menyebut negaranya sudah tak bisa lagi menerima pengungsi.

Sebelum Afghanistan, Turki adalah negara yang menerima banyak pengungsi dari Suriah. Ada 3,7 juta pengungsi Suriah di negara itu.

"Kami telah secara mumpuni melaksanakan tanggung jawab moral dan kemanusiaan kami terkait migrasi," ujar Menlu Cavusoglu, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (31/8/2021).

"Tak mungkin bagi kami untuk menerima beban pengungsi tambahan," ujarnya.

Jatuhnya Afghanistan ke tangan Taliban membuat negara-negara Uni Eropa khawatir akan terulangnya krisis pengungsi 2015, ketika hampir satu juta orang dari Timur Tengah pergi menuju negara-negara yang lebih kaya.

Pada 2016, Uni Eropa meraih kesepakatan dengan Turki untuk menjadi tuan rumah rakyat Suriah yang lari dari perang. Sebagai gantinya, Turki mendapatkan miliaran euro untuk proyek pengungsi.

Kelompok Taliban dan pemerintah Amerika Serikat (AS) serta 97 negara mitra sepakat untuk memperpanjang masa evakuasi di Afghanistan. Sebelumnya, tanggal deadline adalah 31 Agustus 2021.

Kementerian Luar Negeri AS memberikan pernyataan bahwa telah mendapat kepastian dari Taliban agar semua warga asing bisa keluar dari Afghanistan dengan aman menuju negara tujuan masing-masing. 

"Kami telah mendapatkan kepastian dari Taliban bahwa semua warga asing dan warga Afghanistan dengan izin travel dari negara-negara kami akan diizinkan untuk berangkat dengan cara yang aman dan tertib menuju titik keberangkatan dan travel keluar negara," tulis pernyataan di situs Kemlu AS, dikutip Senin (30/8).

"Kami" yang dimaksud adalah negara-negara dari penjuru dunia, mulai dari AS, Prancis, Belgia, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Swiss, Norwegia, Gambia, Sudan, Togo, Suriname, hingga Papua Nugini dan banyak lainnya.

Sekjen NATO dan perwakilan Uni Eropa juga ikut terlibat. Indonesia tidak ikut termasuk. 

AS pun menegaskan bahwa Taliban telah mengkonfirmasi perpanjangan evakuasi ini melalui pernyataan publik mereka.