Liputan6.com, D.C - Amerika Serikat, pada 27 Juni 1986, dinyatakan bersalah karena melanggar hukum internasional dengan mendukung pemberontak bersenjata Contras di Nikaragua.
Mahkamah Internasional memutuskan bahwa AS harus memberi kompensasi kepada negara itu, meskipun belum menetapkan jumlahnya, demikian seperti dikutip dari BBC On This Day, Senin (27/6/2022).
Baca Juga
Tetapi pemerintahan Presiden AS Ronald Reagan telah memboikot kasus itu dan mengatakan akan mengabaikan putusan pengadilan PBB.
Advertisement
Di AS sendiri, demonstrasi menentang pemungutan suara oleh Kongres yang mendukung bantuan kepada Contras digelar oleh kelompok yang tak menyetujui langkah Negeri Paman Sam.
Sekitar 40 orang ditangkap selama protes di Minneapolis, dan di Cleveland sekelompok demonstran berbaring di trotoar untuk memblokir pintu masuk ke gedung federal.
Pengadilan PBB menyatakan AS bersalah karena melanggar hukum dengan melatih, mempersenjatai, dan membiayai kegiatan paramiliter di dalam dan melawan Nikaragua.
Kegiatan ini termasuk peletakan ranjau di perairan Nikaragua pada awal 1984, serta menyerang pangkalan angkatan laut dan kapal patroli.
Pengadilan berpendapat, dengan 12 suara berbanding tiga, bahwa AS "melanggar kewajibannya di bawah hukum internasional adat untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap Negara lain, tidak untuk campur tangan dalam urusannya, tidak melanggar kedaulatannya dan tidak mengganggu perdagangan maritim yang damai".
Ia memutuskan AS berkewajiban "untuk melakukan reparasi ke Republik Nikaragua atas semua cedera yang disebabkan" oleh pelanggaran tersebut.
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Â
Dalam Konteks
AS bertahan dengan penolakannya untuk mengakui putusan pengadilan sampai diumumkan pada tahun 1991 bahwa, atas permintaan Nikaragua, proses untuk kompensasi akan dibatalkan.
Kampanye paramiliter ilegal Amerika tahun 1980-an ditujukan untuk menggulingkan pemerintah sayap kiri Nikaragua.
Keluarga Sandinista telah mulai mendistribusikan kembali properti dan membuat kemajuan penting dalam bidang pendidikan.
Tetapi AS menganggap mereka dengan kecurigaan, takut kebijakan mereka memusuhi kepentingan Amerika.
Mantan Menteri Luar Negeri George Schultz dilaporkan telah memperingatkan, pada Maret 1986, bahwa jika Sandinistas "berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan mereka," maka "semua negara di Amerika Latin, yang semuanya menghadapi masalah ekonomi internal yang serius, akan melihat kekuatan radikal berani untuk mengeksploitasi masalah ini".
Advertisement