Senator AS Berencana Tetapkan Rusia Sebagai Sponsor Negara Terorisme

Liputan6.com, Washington- Senator AS Lindsey Graham dan Richard Blumenthal mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) para Rabu (14/9). RUU tersebut nantinya akan menetapkan rusia sebagai “sponsor negara terorisme,” beberapa bulan setelah anggota Komite Kehakiman Senat meminta pemerintahan Biden untuk melakukannya.

Graham dan Blumenthal bermaksud menjadikan Rusia sebagai negara kelima yang masuk dalam daftar negara sponsor terorisme AS, bergabung dengan Korea Utara, Iran, Suriah, dan Kuba, seperti dikutip dari laman The Hill, Kamis (15/9/2022).

Penetapan tersebut akan menghapuskan hak kedaulatan Rusia di hadapan pengadilan AS dan mengurangi bantuan asing dan ekspor ke negara itu, demikian menurut sebuah rilis. 

Undang-Undang terkait penetapan Rusia sebagai Sponsor Negara Terorisme yang baru diperkenalkan ini merupakan tindaklanjut dari keputusan senat pada akhir Juli lalu yang mendesak Menteri Luar Negeri Antony Blinken untuk menerapkan status tersebut terhadap Rusia.

“Jika Rezim Putin bukan Sponsor Negara Terorisme setelah semua ini, maka penetapan itu tidak ada artinya,” kata Graham, dalam sebuah pernyataan saat pengumuman terkait RUU itu diungkap.

Akan tetapi, awal September ini Biden mengatakan bahwa ia tidak berpikir Rusia harus menerima label Negara Sponsor Terorisme.

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan dalam sebuah briefing baru-baru ini bahwa presiden berpikir langkah tersebut bukanlah jalan yang paling efektif atau terkuat ke depannya untuk meminta pertanggungjawaban dari Rusia dan hal itu memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan untuk Ukraina dan dunia.

Jean-Pierre mengatakan bahwa penetapan itu dapat mengekang kemampuan AS untuk mengirimkan bantuan ke Ukraina dan memfasilitasi ekspor makanan dari negara tersebut, penetapan itu juga dapat membahayakan kesepakatan baru-baru ini untuk mengizinkan beberapa ekspor melalui Laut Hitam yang sempat diblokade.

Para senator memperkenalkan RUU baru mereka hanya seminggu setelah Biden menolak keputusan mereka.

"Rusia telah lebih dari sekadar mendapatkan hak untuk berada di antara kelompok negara-negara paria," kata Blumenthal dalam sebuah pernyataan.

RUU itu muncul ketika Ukraina menggencarkan serangan balasannya dan mendorong pasukan Rusia untuk mundur ke perbatasan di beberapa tempat.

"Apa yang telah terlihat melalui keberhasilan Ukraina di medan perang bukan hanya kehebatan militernya dan kelemahan Rusia, tetapi juga ketergantungan Putin pada kekejaman brutal, genosida, dan kejahatan perang terhadap rakyat Ukraina," tambah Blumenthal.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga telah mendesak agar Rusia ditetapkan sebagai sponsor negara terorisme. 

Blumenthal dan Graham bertemu dengan Zelensky di Kyiv awal tahun ini untuk mempromosikan dorongan tersebut, dan presiden Ukraina juga meminta PBB untuk membuat penunjukannya sendiri.

"Masih belum ada penetapan resmi terkait status Rusia sebagai negara - sponsor terorisme. Warga negara teroris masih dapat melakukan perjalanan ke Eropa untuk berlibur atau berbelanja, mereka masih bisa mendapatkan visa Eropa, dan tidak ada yang tahu apakah ada penyiksa atau pembunuh di antara mereka yang baru saja kembali dari wilayah Ukraina yang diduduki," kata Zelensky dalam pidato baru-baru ini.

"Kita masih perlu memperkuat kerja sama kita untuk mengatasi teror Rusia. Rusia harus ditetapkan sebagai negara teroris," katanya.

Sementara itu, beberapa bulan lalu, Uni Eropa menyatakan Senin (4/4) akan mengadakan pembahasan mengenai babak baru sanksi terhadap Rusia, menyusul laporan mengenai kekejaman di kota-kota Ukraina yang telah diduduki pasukan Rusia.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengemukakan dalam sebuah pernyataan bahwa Uni Eropa “akan memajukan, karena masalahnya mendesak, pembahasan mengenai sanksi-sanksi lebih lanjut terhadap Rusia.”

Borrell mengatakan, “Pembantaian di kota Bucha dan kota-kota lain di Ukraina akan tercantum dalam daftar kekejaman yang dilakukan di tanah Eropa.”

Sanksi-sanksi akan dibahas pekan ini. Para menteri luar negeri Uni Eropa akan dapat membacanya di sela-sela pertemuan NATO akhir pekan ini atau pada pertemuan rutin mereka pekan depan.

Pernyataan Borrell menyebutkan bahwa Uni Eropa akan menawarkan bantuan untuk para jaksa penuntut Ukraina yang mengumpulkan dan mengamankan “bukti kejahatan perang.”

Uni Eropa juga mendukung investigasi terhadap kejahatan yang dilakukan Mahkamah Kejahatan Internasional dan komisioner HAM PBB, menurut pernyataan itu.

Sehari sebelumnya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengecam keras Rusia, menuduh negara itu melakukan kekejaman perang di Ukraina, sewaktu dunia menyaksikan gambaran sekilas pertama mayat-mayat warga Ukraina yang dibiarkan di jalan-jalan Bucha, pinggiran Kota Kiev, setelah pasukan Rusia meninggalkan daerah itu.

“Kami tidak dapat menahan rasa terkejut ini,” kata Blinken dalam acara di televisi CNN, State of the Union".

Selengkapnya di sini...

Sementara itu, di balik sanki-sanksi yang datang ke Rusia, Ukraina menginginkan sanksi yang cukup merusak secara ekonomi bagi Rusia untuk mengakhiri perangnya setelah menuduh beberapa negara masih memprioritaskan uang daripada hukuman atas pembunuhan warga sipil yang dikutuk Barat sebagai kejahatan perang.

Dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (7/4/2022), dunia demokrasi harus menolak minyak Rusia dan sepenuhnya memblokir bank-bank Rusia dari sistem keuangan internasional, kata Presiden Volodymyr Zelenskyy dalam pidato video hariannya pada Kamis (6/4) pagi.

Invasi Rusia selama enam minggu telah memaksa lebih dari 4 juta orang melarikan diri ke luar negeri, membunuh atau melukai ribuan orang, menyebabkan seperempat populasi kehilangan tempat tinggal, mengubah kota menjadi puing-puing dan mendorong banyak pembatasan Barat pada elit Rusia dan ekonomi.

Washington pada hari Rabu mengumumkan tindakan seperti sanksi terhadap dua putri dewasa Presiden Vladimir Putin, beberapa hari setelah penemuan warga sipil ditembak mati dari jarak dekat di Bucha, utara Kiev, ketika direbut kembali dari pasukan Rusia.

Amerika Serikat juga menginginkan Rusia dikeluarkan dari forum G20 dan akan memboikot sejumlah pertemuan G20 di Indonesia jika pejabat Rusia muncul.

Selengkapnya di sini...