Referendum Rusia Dikecam Kedubes Ukraina di Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Kedutaan Besar Ukraina di Jakarta mengecam aksi referendum Rusia di empat wilayah Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah secara resmi menerima empat wilayah tersebut, meski dikecam berbagai negara. 

Empat wilayah tersebut adalah Donest, Luhanks, Kherson, dan Zaporizhzhia. Sebelumnya, Krimea juga dicaplok Rusia dengan cara yang sama.

Pada sebuah postingan di Instagram, Ukraina menyebut Rusia tidak tahu diri karena memaksa referendum.

 

 

 

View this post on Instagram

A post shared by Ukraine in Indonesia (@ukraineinindonesia)

"Wilayah sah kedaulatan Ukraina. Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan yang telah diberikan oleh Indonesia yang tegas menolak upaya referendum yang hanya dapat menyulitkan upaya perdamaian," tulis pihak Kedubes Ukraina via Instagram, dikutip Rabu (5/10/2022). 

Ukraina menyebut referendum Rusia bersifat ilegal. Pemerintah Indonesia juga telah menyebut bahwa referendum itu melanggar Piagam PBB. Pihak Kedubes Ukraina juga menyambut baik sikap Indonesia yang menolak referendum tersebut. 

"Ini bukan kali pertama Rusia memaksakan referendum untuk wilayah Ukraina, tahun 2014 mereka melakukan hal yang sama di Donetsk juga Luhansk, dan dunia tidak mengakui hal tersebut. Namun kali ini Rusia melangkah lebih jauh, pemaksaan dilakukan menjelang KTT G-20. Mereka (Rusia) sengaja melakukan ini, dan terlihat bahwa semua upaya negosiasi yang ditentang hanyalah dalih untuk menutupi agresi bersenjatanya," ujar Dubes Ukraina Vasyl Hamianin.

Kementerian Luar Negeri RI angkat bicara terkait aneksasi Rusia di wilayah Ukraina. Tindakan Rusia dianggap mempersulit proses perdamaian. 

Presiden Putin berkata daerah-daerah yang ia aneksasi akan menjadi warganya selamanya. 

"Saya ingin otoritas Kiev dan majikan mereka yang sesungguhnya di Barat untuk mendengar saya, sehingga semua orang dapat mengingat apa yang saya akan sampaikan: para warga Lugansk dan Donetsk, Kherson dan Zaporozhye menjadi warga negara kita untuk selamanya," kata Presiden Putin.

Narasi dari Presiden Putin adalah referendum tersebut sesuai Piagam PBB, namun Kemlu RI berkata referendum Rusia telah melanggar Piagam PBB. 

"Setiap negara harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara lain. Prinsip ini secara jelas tertera dan merupakan salah satu prinsip utama Piagam PBB. Indonesia secara konsisten menjunjung tinggi dan menghormati prinsip tersebut," ujar pihak Kemlu RI via Twitter. 

"Prinsip ini juga berlaku terhadap referendum 4 wilayah Ukraina. Referendum tersebut melanggar prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Referendum itu akan semakin menyulitkan penyelesaian konflik melalui perundingan dan akibatkan perang semakin berkepanjangan, yang akan merugikan semua pihak," jelas pihak Kemlu RI. 

Sebelumnya dilaporkan, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan bahwa Ukraina secara resmi mendaftarkan diri untuk keanggotaan pakta militer pimpinan Amerika Serikat, NATO, beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan untuk mencaplok empat provinsi Ukraina.

Dalam pidato yang difilmkan di luar kantor kepresidenannya di Kiev, Zelensky mengatakan dia mengambil "langkah tegas" ini untuk melindungi "seluruh komunitas" Ukraina.

Dia berjanji pendaftaran itu akan terjadi dengan "cara yang dipercepat", demikian seperti dikutip dari The Guardian, Sabtu (1/10).

"Secara de facto, kami sudah menuju NATO. Secara de facto, kami telah membuktikan kompatibilitas dengan standar aliansi. Mereka nyata bagi Ukraina – nyata di medan perang dan dalam semua aspek interaksi kami," katanya.

"Kami saling percaya, kami saling membantu, dan kami saling melindungi. Ini adalah aliansi. Secara de facto. Hari ini, Ukraina mengajukan permohonan untuk menjadikannya de jure."

Presiden menandatangani formulir aplikasi, seperti halnya ketua parlemen, Ruslan Stefanchuk, dan perdana menteri, Denys Shmyhal.

Aliansi itu tidak mungkin menerima masuknya Ukraina yang akan segera terjadi saat berada dalam keadaan perang. Sebagai anggota NATO, sesama anggota akan dipaksa untuk secara aktif mempertahankannya melawan Rusia – sebuah komitmen yang jauh melampaui pasokan senjata.

Dalam pidatonya pada hari Jumat, yang dibagikan di Telegram, Zelensky menolak upacara di Moskow sebagai "lelucon" yang tidak berarti.

Dia mengatakan tidak ada pembicaraan damai dengan Rusia yang mungkin terjadi saat Putin menjadi presiden.

"Putin tidak tahu apa itu martabat dan kejujuran. Kami siap untuk berdialog dengan Rusia tetapi hanya dengan presiden Rusia yang berbeda," katanya.

Zelensky berjanji bahwa angkatan bersenjata Ukraina akan terus membebaskan wilayah dari pendudukan Rusia, terlepas dari sindiran Putin bahwa Moskow mungkin menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan tanah yang telah direbutnya.

"Seluruh Ukraina akan dibebaskan dari musuh ini," katanya. Moskow menentang "kehidupan, hukum, kemanusiaan, dan kebenaran," tambahnya.

Kantor presiden memberi tahu bahwa mereka tidak menonton pidato Putin. Sebaliknya, Zelensky mengadakan dewan keamanan nasionalnya dan bertemu dengan panglima tertinggi angkatan bersenjatanya, Jenderal Valeriy Zaluzhnyi.

Dia mengatakan mereka membahas kemajuan di medan perang dan pengiriman senjata. Zelensky menambahkan: "Semuanya akan menjadi Ukraina."