Menlu Retno Beber 3 Jurus untuk Perlindungan HAM

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia menggelar Regional Conversation on Human Rights (RCHR) berkenaan dengan momentum hari HAM sedunia dan akhir keanggotaan Indonesia di Dewan HAM (2020-2022).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P Marsudi mengatakan bahwa para partisipan telah berupaya untuk berkomitmen dalam hal kemajuan hak asasi manusia (HAM).

"Kehadiran Anda mencerminkan komitmen Anda terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di wilayah kami. Kita hidup di masa yang bergejolak. Krisis demi krisis telah menambah tantangan hak asasi manusia global," ujar Menlu Retno Marsudi dalam pembukaan Regional Conversation on Human Rights (RCHR) secara virtual pada Selasa (20/12/2022).

Menurut Menlu Retno Marsudi, tantangan HAM tercipta dari mereka yang paling miskin dan paling rentan.

"Kawasan Asia Pasifik tidak kebal terhadap fenomena ini. Kemiskinan dan kelaparan semakin meningkat. Ketidaksetaraan dan diskriminasi membuat banyak pemerintah berjuang untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menegakkan hak asasi manusia dan mengadopsi langkah-langkah sementara untuk mengatasi krisis ini," paparnya.

"Apakah dinamika politik seperti perang di Ukraina juga memerlukan perhatian kita termasuk implikasi hak asasi manusia di luar perbatasannya?"

Menlu Retno mengatakan, dalam menghadapi situasi global yang sulit harus selalu membela HAM. Ia pun membeberkan tiga fokus dalam mencapai upaya tersebut.

"Ada tiga hal yang harus menjadi fokus kita, pertama penguatan institusi HAM kita. Mereka garis pertahanan pertama dan melindungi hak asasi manusia. Lembaga hak asasi manusia nasional kita harus memastikan implementasi yang efektif dari standar hak asasi manusia internasional di dalam negeri, dan membina masyarakat berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia di kawasan."

Sambung Menlu Retno, "Kami sedang bekerja untuk memperkuat peran Komisi Antarpemerintah untuk Hak Asasi Manusia ASEAN dalam mengatasi tantangan hak asasi manusia regional ke depan. Kita juga perlu melembagakan platform dialog HAM regional seperti ini."

Kedua, imbuhnya, menangani isu-isu HAM yang paling mendesak. "Ini tidak berarti satu, hak asasi manusia lebih penting daripada yang lain, tetapi kita harus memfokuskan upaya kita untuk memastikannya berdampak."

"Indonesia memberikan perhatian serius terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan. Baru dua minggu lalu, LSM Indonesia dan Qatar menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk menggalang dukungan bagi hak-hak perempuan Afghanistan atas pendidikan. Hak atas pangan merupakan isu mendesak lainnya yang membutuhkan perhatian kita, terutama dalam krisis pangan global ini."

Ketiga, Menlu Retno mengungkap upaya untuk meningkatkan kolaborasi hak asasi manusia. "Agar kerjasama kita efektif dan berkelanjutan. Kita harus menciptakan lingkungan yang kondusif di tingkat nasional. Pemerintah dan masyarakat sipil tidak selalu harus beretika."

"Bagaimanapun, kita semua bekerja untuk tujuan yang sama. Jadi mengapa tidak bekerja sama? Di tingkat internasional, kita harus menghindari politisasi standar ganda hak asasi manusia, dan penyebutan nama dan mempermalukan."

Menlu Retno menjelaskan, HAM berfungsi untuk melindungi martabat manusia, bukan untuk mengintensifkan persaingan geopolitik.

"Kolaborasi kita harus didasarkan pada itikad baik dan kemauan untuk belajar dari satu sama lain. Wilayah kami telah menunjukkan bahwa kami dapat mencapainya jika kami berkolaborasi."

"Oktober lalu, kami mengadopsi deklarasi Jakarta untuk melindungi hak-hak dalam pembangunan inklusif disabilitas melalui kolaborasi yang lebih kuat di kawasan ini, kami dapat menangani kamp-kamp perlindungan dengan lebih baik, mempertaruhkan kesadaran publik yang lebih besar, dan memelihara inovasi untuk memberikan hasil yang nyata."

Untuk diketahui, Indonesia akan segera mengakhiri keanggotaannya dalam Kepedulian Hak Asasi Manusia PBB.

"Selama tiga tahun terakhir, kami telah belajar banyak dan berkontribusi terhadap kemajuan hak asasi manusia. Kami bermaksud untuk melanjutkan kontribusi kami. Kami mengandalkan dukungan Anda untuk menjadi anggota konsol untuk 2024 2026," pungkas Menlu Retno.

Acara hari ini diadakan dalam format hybrid, mengundang peserta dari 56 negara di kawasan Asia Pasifik, yang bergabung secara online dan langsung dari Jakarta.

Sementara itu, Volker Türk, High Commissioner for Human Rights (Komisioner untuk HAM dari PBB) menyinggung akhir tahun 2022 yang akan segera tiba dalam hitungan hari.

"2022 hampir berakhir ini adalah waktu yang penting untuk mundur dan merenung dan melihat kembali dunia kita selama beberapa tahun terakhir, dengan permulaan pandemi COVID-19 dan konsekuensinya," ucap Volker Türk dalam sesi pembukaan RHCR secara virtual.

Menurut Turk, pandemi COVID-19 memengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan telah mengekspos kerentanan mendalam dalam ekonomi dan masyarakat. Hal itu lantas memicu ketidaksetaraan yang menganga dampak dari perubahan iklim polusi.

"Hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati telah dirasakan di setiap sudut perang di Eropa, memperburuk krisis biaya hidup di semua wilayah, termasuk di Asia Pasifik yang membuat banyak orang tidak tahu bagaimana mereka akan bertahan hidup dari satu hari ke hari berikutnya," ungkapnya.

Kebencian, sambungnya, berkembang terutama di dunia maya. Hal itu menumbuhkan penolakan terhadap hak asasi manusia termasuk dalam kaitannya dengan gender pada saat yang sama.

"Ada pembatasan yang berkembang pada ruang bagi masyarakat sipil baik secara online maupun offline. Satu pelajaran yang dapat kita tarik dari berbagai tantangan ini adalah bahwa masalah global membutuhkan solusi global."

"Kita saling membutuhkan. Kami telah mengetahui hal ini untuk sementara waktu, tetapi ini pantas untuk diingat dan direvitalisasi. Jadi kita lebih siap untuk menghadapi besarnya tantangan yang kita hadapi. Dan multilateralisme adalah cara kami untuk mencapainya."

Volker Türk mengatakan "tugas yang kita miliki di hadapan kita sekarang adalah memastikan bahwa semua bagian dari multilateral adalah sistem multilateral sesuai dengan tujuannya. Dan ini termasuk ekosistem Hak Asasi Manusia."

"Alat dan pendekatan kami terhadap hak asasi manusia harus disesuaikan jika ingin berdampak nyata pada kehidupan orang-orang di mana pun di seluruh dunia. Baik hari ini maupun besok."

Pada kesempatan tersebut, Volker Turk turut menyatakan dukungannya atas keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.

"Saya mendesak semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara individu di tingkat regional dan global, untuk menemukan cara memperkuat sistem hak asasi manusia internasional sebagai ekspresi dari universalitas hak asasi manusia, yang berlaku untuk semua orang di mana pun. Mekanisme regional, bagian kunci dari arsitektur multilateral juga perlu diperkuat dalam hal itu."

"Saya berharap keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 akan mencakup upaya penguatan arsitektur HAM regional. Kantor saya siap mendukung Anda dalam usaha ini. Saya sudah melihat banyak bidang untuk kerja sama potensial dan menantikan dialog strategis tingkat tinggi reguler dengan semua lembaga regional."

"Keketuaan Indonesia bertepatan dengan peringatan 75 tahun Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan peringatan ketiga Vienna declaration and programme of action (deklarasi dan program aksi Wina), yang membuka jalan bagi pendirian kantor saya," paparnya lagi.

"Tahun peringatan ini memberikan kesempatan untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip visioner Deklarasi Universal mengingat tantangan baru dan yang muncul. Waktu yang lebih baik untuk menggembleng keragaman suara terutama suara kaum muda melalui konsultasi dan partisipasi berbasis luas, untuk mengidentifikasi cara bersama dengan aktor masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia. Untuk memperkuat dan memperbarui kerangka kerja dan mekanisme regional yang ada."

Menurut Turk, hal itu adalah aktor yang memiliki peran dalam mempromosikan dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keterlibatan komisi antar pemerintah ASEAN dengan sektor bisnis akan sangat penting dalam menggembleng konstituen khusus ini.

UDHR 75 memberikan kesempatan yang tak tertandingi untuk menilai seberapa jauh kita telah melangkah dalam hal hak asasi manusia secara lokal, regional dan internasional, untuk mengukir jalan maju yang konstruktif untuk melindungi martabat dan kesetaraan semua orang.

"Saya berharap dapat bekerja sama dalam konteks UDHR 75 maupun lebih dari itu," pungkasnya.