Menteri G7 Bela Israel dan Kecam Rusia yang Serang Ukraina

Liputan6.com, Jakarta - Israel mendapatkan dukungan dari para menteri keuangan G7. Pada pertanyaan resmi para menkeu G7, Hamas disebut melakukan serangan teror. 

Tak hanya itu, mereka menyampaikan dukungan kepada rakyat Israel.

"Kami secara tegas mengecam serangan-serangan teror yang terjadi baru-baru ini oleh Hamas kepada Negara Israel dan mengekspresikan solidaritas kami kepada rakyat Israel," tulis pernyataan resmi Kementerian Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G7, dikutip situs European Council, Jumat (13/10/2023).

Pernyataan itu tidak menyebut Jalur Gaza atau Palestina.

Pada pernyataan yang sama, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral G7 juga memberikan kecaman kepada Rusia yang menyerang Ukraina.

"Kami mengulang kembali dukungan tak tergoyahkan kami untuk Ukraina dan bersatu dalam pengecaman kita kepada agresi perang yang ilegal, tak terjustifikasi, dan tak terprovokasi terhadap Ukraina," tulis pernyataan tersebut. 

Para pejabat keuangan G7 itu berkata perang yang dilakukan Rusia telah menyebabkan meninggalnya banyak orang dan merusak properti dan infrastruktur, hingga memperparah tantangan ekonomi global.

Pihak G7 pun ingin agar Rusia mengganti rugi atas kerusakan yang terjadi.

"Kami akan melanjutkan upaya-upaya kami untuk memastikan agar Rusia membayar rekonstruksi jangka panjang dari Ukraina," tegas para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G7.

Sebelumnya dilaporkan, Rusia pada Selasa (10/10/2023), mengatakan bahwa pihaknya melakukan kontak dengan Israel dan Palestina, serta akan berusaha memainkan peran dalam menyelesaikan konflik antara keduanya.

Pasca serangan Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023, Rusia disebut belum memberikan inisiatif konkret apapun, melainkan hanya menggarisbawahi kekuatan hubungannya dengan kedua belah pihak yang bertikai. 

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuturkan bahwa Rusia memiliki hubungan historis yang panjang dengan Palestina, namun di lain sisi juga memiliki banyak kesamaan dengan Israel, termasuk fakta bahwa banyak warga Israel adalah mantan warga negara Rusia.

"Oleh karena itu, kami menjaga hubungan dengan kedua pihak yang berkonflik. Kami melakukan kontak ... yang mencari titik temu untuk penyelesaian dan tidak berjalan efektif," ujar Peskov, seperti dilansir Reuters.

"Namun demikian, kami bermaksud untuk terus berupaya dan memainkan peran dalam mencari cara mencapai penyelesaian."

Israel pada Selasa masih melancarkan serangan balasan dengan menggempur Gaza melalui serangan udara yang digambarkan paling sengit dalam 75 tahun sejarah konfliknya dengan Palestina. Rusia mengaku khawatir bahwa kekerasan dapat meningkat menjadi konflik yang lebih luas di Timur Tengah.

Peskov menuturkan pihaknya tengah mencari tahu apakah ada warganya yang termasuk di antara mereka yang disandera oleh Hamas.

"Kontak yang diperlukan sedang dilakukan untuk memahami apakah ini benar atau tidak dan bagaimana nasib orang-orang ini di masa depan," sebut Peskov.

Pernyataan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bahwa Rusia berkepentingan untuk mengobarkan perang di Timur Tengah guna melemahkan persatuan global, tegas Peskov, sama sekali tidak berdasar.

"Ini adalah konflik yang sudah berlangsung lama, konflik Israel-Palestina mempunyai akar yang sangat dalam, banyak kontradiksi yang mendalam. Banyak orang mengetahui latar belakangnya, namun saking dalamnya hingga tidak semua orang mengetahui perbedaannya," kata Peskov.

Di tengah memanasnya isu antara Israel dan Palestina pasca serangan Hamas pada Sabtu (7/10/2023), Indonesia berkomitmen untuk menjadi problem solver atau pemecah masalah dalam konflik ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) Lalu Muhammad Iqbal dalam pernyataan persnya di Jakarta, Jumat (13/10).

"Dalam isu ini, Indonesia ingin menjadi problem solver dan ingin memberikan peran yang konstruktif," kata Iqbal. 

Terkait konflik Israel dan Hamas yang masih berlangsung hingga hari ini, Indonesia telah menyuarakan keprihatinannya dan mendesak agar segala bentuk kekerasan segera dihentikan namun tidak mengecam atau mengutuknya secara terang-terangan.

"Jadi penekanan Indonesia bukan masalah mengutuk atau tidak mengutuk. Tapi ini adalah problem yang akan terus terjadi selama akar masalahnya tidak diselesaikan," sambungnya.

Fokus Indonesia saat ini adalah untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan di wilayah konflik.

Pasalnya, Israel sendiri telah memblokade akses bantuan kemanusiaan seperti makanan hingga obat-obatan untuk warga Palestina, terutama di Jalur Gaza. Lebih jauh, akses listrik dan pasokan air di wilayah tersebut juga terputus.

Maka dari itu, Indonesia kemudian bergerak untuk mendorong terbukanya jalur bantuan kemanusiaan lewat komunikasi dengan berbagai pihak di tingkat internasional.

Lebih lanjut, Iqbal menyebut bahwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menjalin komunikasi dengan Brasil sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB (DK PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC).

“Dengan Presiden DK PBB yaitu Brasil, menlu menyampaikan pentingnya untuk membahas masalah ini secara khusus di DK PBB," kata Iqbal. 

Menlu Retno mendorong agar segala bentuk aksi kekerasan segera dihentikan karena tanpanya, akses bantuan kemanusiaan tidak mungkin terbuka.

"Kita khawatir akan ada lebih banyak korban warga sipil yang berjatuhan," tambahnya.

Selain itu, Menlu Retno juga menjalin komunikasi dengan mitranya di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan mendorong agar isu ini segera dibahas dalam forum tersebut.

Kemudian dengan Presiden ICRC, Menlu Retno mendorong ICRC untuk menginisiasi dibukanya jalur bantuan kemanusiaan untuk mengatasi masalah utama di wilayah konflik.

"Jadi itu yang dilakukan Indonesia secara terus menerus. Menlu setiap hari melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di luar negeri dalam rangka mengatasi situasi kemanusiaan ini dan fokusnya adalah segera mengatasi isu kemanusiaan bagi korban terdampak konflik," pungkas Iqbal.

Fokus Indonesia di bidang kemanusiaan dalam konflik Israel dan Palestina yang melibatkan Hamas ini dilandasi oleh pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menyebut bahwa akar konfliknya adalah masalah kependudukan. 

"Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB," kata Jokowi.

Karena itu, pemerintah lebih berfokus untuk membantu menyelesaikan masalah kemanusiaan. 

Dalam pernyataannya, Jokowi juga mendesak agar perang dan tindakkan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda.

"Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar," kata Presiden Jokowi pada Selasa (10/10) di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pernyataannya, Jokowi mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi.