G7 Desak Pencabutan Segera Larangan Impor Seafood Jepang Pasca Pembuangan Limbah Nuklir Fukushima

Liputan6.com, Tokyo - Kelompok Tujuh (G7) pada Minggu (29/10/2023) menyerukan pencabutan segera pembatasan impor produk makanan Jepang. Desakan itu merujuk pada kebijakan China yang melarang impor seafood Jepang pasca pembuangan air limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima yang telah diolah ke Samudra Pasifik.

China mempertanyakan keamanan seafood dari perairan Jepang pasca pembuangan limbah nuklir tersebut.

Para menteri perdagangan G7 dalam pernyataannya setelah pertemuan akhir pekan di Osaka, Jepang, tidak menyebut China, namun mereka juga mengecam apa yang mereka anggap sebagai peningkatan pemaksaan ekonomi melalui perdagangan.

"Kami menyesalkan tindakan yang mempersenjatai ketergantungan ekonomi dan berkomitmen untuk membangun hubungan ekonomi dan perdagangan yang bebas, adil, dan saling menguntungkan," sebut pernyataan setebal 10 halaman itu, seperti dilansir The Straits Times (30/10).

Meskipun Jepang dan Amerika Serikat (AS) menyebut kebijakan China melarang impor seafood dari Jepang tidak adil, Rusia mengumumkan langkah serupa pada awal Oktober.

Kementerian Luar Negeri China belum merespons pernyataan G7.

G7 yang terdiri dari AS, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada juga menyatakan keprihatinan atas tindakan pengendalian baru-baru ini terhadap ekspor mineral penting.

China, produsen grafit terbesar di dunia, pada Oktober mengumumkan pembatasan ekspor sejumlah produk grafit sebagai upaya lain mengendalikan pasokan mineral penting menyusul respons terhadap tantangan atas dominasi manufaktur globalnya.

"Para menteri G7 memiliki kebutuhan yang sama, yang sangat kuat, untuk mengurangi ketergantungan pada negara tertentu dalam penyediaan sumber daya penting," kata Menteri Perdagangan Jepang Yasutoshi Nishimura dalam konferensi pers.

"Kami sepenuhnya setuju untuk membangun rantai pasokan yang tangguh dan andal untuk mineral penting, semikonduktor, dan baterai."

Para menteri menegaskan kembali keprihatinan mereka terhadap berbagai kebijakan non-pasar yang luas dan terus berkembang yang mencakup subsidi industri yang bersifat luas, tidak jelas, dan mendistorsi perdagangan serta transfer teknologi yang dipaksakan.

Mengenai Rusia, para pejabat G7 mengutuk penghancuran infrastruktur ekspor biji-bijian Ukraina dalam invasi mereka ke negara tersebut dan keputusan Moskow untuk secara sepihak meninggalkan pembicaraan mengenai perjanjian yang memungkinkan Ukraina mengekspor gandum dan produk lainnya melalui Laut Hitam.

Berbeda dengan pertemuan para menteri keuangan G7 dua minggu lalu, yang mengutuk serangan teror terhadap Israel oleh Hamas, para menteri perdagangan tidak menyebutkan krisis Timur Tengah. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka berusaha meningkatkan kesadaran mengenai tantangan pergerakan bantuan kemanusiaan melintasi perbatasan internasional pada saat terjadi bencana alam dan keadaan darurat lainnya.

Negara-negara Barat pada umumnya mendukung apa yang mereka katakan sebagai hak Israel untuk membela diri. Meski demikian, terdapat kekhawatiran internasional yang meningkat atas jumlah korban jiwa akibat pengeboman Israel di Gaza dan seruan bagi jeda kemanusiaan agar bantuan dapat menjangkau warga sipil Palestina di wilayah itu.