Kerusuhan Terjadi di Wilayah Kashmir Pakistan Akibat Krisis Ekonomi

Liputan6.com, Islamabad - Protes besar-besaran terjadi di wilayah Kashmir yang dikuasai Pakistan, didorong oleh kemarahan atas melonjaknya tagihan listrik dan harga tepung di wilayah tersebut.

Dalam upaya untuk meredam kerusuhan yang semakin meningkat -- yang telah menyebabkan pemogokan meluas dan menyebabkan satu petugas polisi tewas dan 90 orang terluka -- Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengadakan pertemuan darurat di Islamabad, ibu kota Pakistan.

Ketika para pengunjuk rasa berencana melakukan unjuk rasa minggu ini ke Muzaffarabad, pihak berwenang menutup layanan internet di banyak daerah dan menutup sekolah-sekolah di kota tersebut, dikutip dari laman nytimes, Kamis (16/5/2024).

"Saya belum pernah melihat pemberontakan berskala besar di Kashmir yang dikelola Pakistan," kata Mubashar Naqvi, seorang warga Muzaffarabad dan pengajar di Universitas Azad Jammu dan Kashmir.

"Protes ini unik karena menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat dalam menuntut kebutuhan dasar."

Wilayah Kashmir yang indah namun sangat termiliterisasi di Himalaya, yang diklaim oleh Pakistan dan India sejak kemerdekaan mereka dari Inggris pada tahun 1947, telah menjadi lokasi tiga perang antara kedua negara bertetangga tersebut.

Kerusuhan yang terjadi saat ini merupakan tantangan bagi militer Pakistan, yang mempertahankan kehadiran besarnya di wilayah tersebut, dan para pemimpin sipil di Islamabad.

Pakistan menganggap Kashmir sebagai wilayah sengketa yang statusnya harus diselesaikan melalui referendum yang diamanatkan PBB untuk memungkinkan warga Kashmir memilih antara menjadi bagian dari Pakistan atau India.

Namun pemerintah Pakistan mendapat kritik karena menekan gerakan-gerakan lokal yang menginginkan kemerdekaan penuh.

Meskipun tidak ada seruan kuat untuk kemerdekaan dalam gelombang kerusuhan yang terjadi saat ini, warga mengatakan bahwa protes tersebut mencerminkan perasaan ketidakpuasan secara umum.

"Ada rasa marah dan frustrasi yang kuat di kalangan pemuda Kashmir, yang didorong oleh kekecewaan politik, inflasi yang tinggi, dan pengangguran yang parah," kata Naqvi.

Kerusuhan dimulai ketika sebuah kelompok aktivis yang sebagian besar terdiri dari pedagang memulai pemogokan di Muzaffarabad yang segera menyebabkan bentrokan dengan aparat penegak hukum. Penahanan aktivis Kashmir dalam penggerebekan semalam telah memicu seruan untuk melakukan pemogokan.

Pihak berwenang Kashmir telah mendesak para pengunjuk rasa untuk tidak melakukan kekerasan. Faisal Mumtaz Rathore, seorang menteri pemerintah daerah, mengatakan bahwa rencana untuk mengirim pasukan paramiliter dibatalkan karena pembicaraan dengan para pengunjuk rasa terus berlanjut.

Namun solusi sebenarnya, katanya, terletak pada pejabat nasional Pakistan.

"Permintaan masyarakat yang besar, permintaan listrik yang murah dan berakhirnya pemadaman listrik, berada di bawah yurisdiksi pemerintah Pakistan," kata Rathore.

Wilayah ini sangat bergantung pada pekerjaan pemerintah dan hanya menerima sedikit investasi swasta karena statusnya.

Ketika protes memasuki hari ketiga, jalan-jalan di Muzaffarabad sepi. Pasukan keamanan, yang ditandai dengan bandana hitam mereka, hadir secara mencolok di pos-pos pemeriksaan. Warga menyaksikan dari balik jendela tertutup, rutinitas sehari-hari mereka terganggu dan persediaan mereka berkurang.

Untuk meringankan kesulitan, penyelenggara protes mengatakan bahwa toko-toko penting akan buka selama tiga jam setiap malam. Ayesha Bibi (34) warga Muzaffarabad, mengungkapkan kesedihannya atas kebutuhan anaknya yang masih kecil.

"Dia tidak minum susu selama dua hari,” kata Bibi.

"Kami bisa menahan lapar, tapi menolak layanan dasar seperti listrik terjangkau dan tepung terigu adalah hal yang tidak tertahankan."

Siddique Haidari (68) warga lainnya menyesalkan besarnya kerusakan akibat bentrokan tersebut.

"Setiap rumah di sini menunjukkan kerusakannya," katanya.