Laporan Ini Kuak Israel Terbukti Gunakan Protokol Hannibal, Tembaki Warga Sendiri

Liputan6.com, Gaza - Tentara Israel memerintahkan Hannibal Directive atau Protokol Hannibal – sebuah kebijakan militer Israel yang kontroversial yang bertujuan untuk mencegah penangkapan tentara Israel oleh pasukan musuh dengan cara apa pun – pada tanggal 7 Oktober tahun lalu, sebuah investigasi yang dilakukan oleh surat kabar Israel Haaretz mengungkapkan.

Dalam sebuah laporan pada hari Minggu (7/7/2024), surat kabar tersebut, berdasarkan kesaksian tentara Israel dan perwira senior militer, mengatakan bahwa selama serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Oktober 2023, tentara Israel mulai membuat keputusan dengan informasi yang terbatas dan tidak terverifikasi dan mengeluarkan perintah bahwa “tidak ada satu kendaraan pun yang dapat kembali ke Gaza”.

"Pada titik ini, [tentara Israel] tidak menyadari sejauh mana penculikan di sepanjang perbatasan Gaza, namun mereka mengetahui bahwa banyak orang yang terlibat. Dengan demikian, sangat jelas apa maksud pesan tersebut, dan bagaimana nasib sejumlah orang yang diculik," kuak laporan itu seperti dikutip dari Al Jazeera, Selasa (9/7).

Dengan kata lain, tentara Israel bisa menembaki siapa pun termasuk warga sipil dan sesama tentara di bawah Protokol Hannibal.

Adapun pada 7 Oktober 2023, Hamas menangkap puluhan warga Israel, banyak di antaranya masih ditawan atau terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza, menurut kelompok bersenjata Palestina itu. Namun banyak dari mereka yang ditangkap adalah warga sipil dan bukan tentara, yang tidak berlaku atau masuk dalam Protokol Hannibal.

Korban tewas di Israel akibat serangan yang dipimpin Hamas diperkirakan mencapai 1.139 orang, sementara hampir 250 lainnya ditawan, kata pihak berwenang Israel. Sementara itu, lebih dari 38.000 warga Palestina telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober, menurut penghitungan Al Jazeera berdasarkan statistik resmi.

Meskipun media Haaertz mengatakan pihaknya tidak mengetahui berapa banyak tentara dan warga sipil yang terkena dampak prosedur militer Hannibal, mereka menambahkan bahwa "data kumulatif menunjukkan bahwa banyak dari orang-orang yang diculik berada dalam bahaya, terkena tembakan Israel, bahkan jika mereka bukan target".

Laporan tersebut mengatakan protokol Hannibal "digunakan di tiga fasilitas militer yang disusupi oleh Hamas" dan "ini tidak mencegah penculikan tujuh dari mereka [tentara] atau pembunuhan 15 pengintai lainnya, serta 38 tentara lainnya".

Hannibal Directive, juga dikenal sebagai Prosedur Hannibal atau Protokol Hannibal, adalah kebijakan militer Israel yang menetapkan penggunaan kekuatan maksimum jika terjadi penculikan tentara, kata Yehuda Shaul, mantan tentara Israel, kepada Al Jazeera pada November 2023 lalu.

"Anda akan melepaskan tembakan tanpa kendala, untuk mencegah penculikan," katanya, seraya menambahkan bahwa penggunaan kekuatan dilakukan bahkan dengan risiko membunuh seorang tentara yang ditawan.

Selain menembaki para penculik, tentara juga dapat menembak di persimpangan, jalan raya, jalan raya, dan jalur lain yang mungkin dilalui oleh lawan yang diculik, tambah Shaul.

Israel kabarnya terakhir kali menerapkan Protokol Hannibal pada tahun 2014 selama perangnya di Gaza pada tahun itu, menurut rekaman audio militer yang bocor, meskipun tentara Israel membantah telah menggunakan doktrin tersebut.

Lusinan warga Palestina tewas dalam pemboman Israel yang terjadi setelahnya, memicu tuduhan kejahatan perang terhadap tentara Israel.

Protokol Hannibal diyakini telah dicabut pada tahun 2016, meskipun tidak jelas apa yang menyebabkan pembatalannya.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh pengawas negara Israel juga merekomendasikan tentara untuk menghapuskan arahan tersebut karena adanya kritik yang diterima serta karena berbagai penafsiran oleh pihak militer, lapor Haaretz.

Menurut penyelidikan Haaretz, sumber senior militer Israel juga mengkonfirmasi prosedur Hannibal “dilakukan pada 7 Oktober”. Sumber tersebut mengatakan penyelidikan pasca-perang akan mengungkap siapa yang memberi perintah tersebut.

Sementara itu, juru bicara militer Israel mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa tentara “telah mulai melakukan penyelidikan internal terhadap apa yang terjadi pada 7 Oktober dan periode sebelumnya”.

"Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk mempelajari dan mengambil pelajaran yang dapat digunakan dalam melanjutkan pertempuran. Ketika penyelidikan ini selesai, hasilnya akan disampaikan kepada publik secara transparan,” kata juru bicara tersebut, menurut surat kabar Israel tersebut.

Sementara itu, baru-baru ini Indonesia secara tegas mengecam serangan udara yang dilakukan Israel terhadap sekolah al-Jaouni di kamp pengungsi Nuseirat, yang menewaskan sedikitnya 16 orang dan melukai puluhan orang lainnya. 

Menurut Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas, bangunan itu menampung ribuan pengungsi di kamp pengungsi Nuseirat di Gaza tengah.

"Indonesia kutuk keras serangan biadab Israel terhadap sekolah al-Jaouni di kamp pengungsi Nuseirat yang dioperasikan UNRWA di Gaza Tengah (6/7/2024)," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri RI lewat akun X resmi @kemlu_ri.

"Kekejaman serta pelanggaran hukum internasional terus dilakukan oleh Israel, dan korban jiwa sipil terus berjatuhan," lanjut pernyataan tersebut. 

Dalam pernyataannya, Indonesia turut mempertanyakan tindakan tegas dari Dewan Keamanan PBB (DK PBB) dan negara sekutu Israel.

"Apakah seluruh kekejian seperti ini masih belum cukup juga bagi DK PBB dan negara-negara pendukung Israel untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel?" sambung pernyataan itu.

Serangan Tanpa Peringatan 

Saksi mata mengatakan kepada BBC bahwa serangan itu menargetkan lantai atas sekolah, yang terletak di dekat pasar yang ramai. Sementara sekitar tujuh ribu orang yang menggunakan bangunan tersebut sebagai tempat berlindung.

Seorang wanita mengatakan kepada kantor berita AFP bagaimana beberapa anak terbunuh ketika mereka sedang membaca Al-Quran ketika gedung itu diserang.

"Ini keempat kalinya mereka menargetkan sekolah tanpa peringatan," katanya.

Salah satu sumber menyebut bahwa serangan tersebut menyasar sebuah ruangan yang diduga digunakan polisi Hamas. Namun, hal ini belum terkonfirmasi.

Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu mendapat kritikan keras di tengah serangan yang digencarkannya terhadap Hamas. 

Juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letkol Peter Lerner mengatakan bahwa ketika berbicara dengan media dunia atas nama militer, dia menyadari hilangnya kepercayaan internasional terhadap Israel dan kegagalan pemerintah untuk mempertahankan dukungan luas terhadap perang melawan Hamas dari waktu ke waktu. Lerner bertugas di IDF selama lebih dari 25 tahun – terakhir sebagai juru bicara selama perang, sebelum akhirnya dia mengundurkan diri bulan lalu.

"Netanyahu menjanjikan kemenangan penuh atas Hamas," kata dia dalam wawancaranya dengan surat kabar Israel, Haaretz.