Usai Ditahan Setahun Lebih, Pilot Asal Selandia Baru Dikabarkan Akan Dibebaskan KKB Papua

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengaku siap membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru yang telah diculik dan ditahan selama setahun lebih. 

Hal ini diungkapkan oleh juru bicara TPNPB tmelalui pesan audio pada Sabtu (3/8/2024).

Dikutip VOA Indonesia, Senin (5/8), TPNPB yang dipimpin oleh Egianus Kogoya, menculik Mehrtens pada 7 Februari 2023 setelah ia mendaratkan sebuah pesawat komersial kecil yang dioperasikan Susi Air di daerah pegunungan terpencil di Nduga.

Kogoya menyetujui pembebasan Mehrtens dan kini sedang mempersiapkan rencananya, menurut juru bicara Sebby Sambom, yang juga menyebutkan bahwa proses tersebut bisa memakan waktu hingga dua bulan.

"Panglima Egianus telah mengatakan dengan rendah hati, demi kemanusiaan, kami akan membebaskan pilot itu," kata Sebby tanpa emberikan alasan mengenai jangka waktu tersebut.

Pemerintah sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka telah memfokuskan upaya pada dialog dengan para pemimpin agama dan masyarakat untuk membebaskan pilot tersebut, mengingat bahaya yang terkait dengan operasi militer di daerah dataran tinggi yang terjal.

Pada Februari, Selandia Baru mendesak agar Mehrtens segera dibebaskan, setahun setelah ia diculik.

Kelompok tersebut telah beberapa kali merilis video pilot tersebut, meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memediasi pembicaraan menuju kemerdekaan Papua. Salah satu video menunjukkan pilot tersebut memegang bendera Bintang Kejora yang dilarang dan dikelilingi oleh para kombatan.

Baku tembak berskala kecil tapi makin mematikan untuk menuntut kemerdekaan terus berlangsung di barat Papua yang kaya sumber daya. Kelompok separatis makin sering melakukan serangan yang lebih fatal seiring dengan meningkatnya akses terhadap persenjataan yang lebih canggih.

Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri mengaku ada pihak ketiga yang bermain dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens. Pihak itu diduga memanfaatkan isu penyanderaan untuk kepentingan kelompok dan pribadi, atas nama organisasi perjuangan Papua Merdeka.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua usai menggelar pertemuan tertutup dengan Atase Kepolisian Selandia Baru, di Polda Papua lama, Kota Jayapura, Senin (26/2) lalu.

"Ada pihak lain yang memang sengaja menghambat, menghalang-halangi supaya proses negosiasi yang sudah dilakukan dan mau menuju titik temu ini tidak berhasil," ungkap Fakhiri dalam keteranganya, dikutip Kamis (29/2).