Bank di Pakistan dan China Diawasi Lantaran Langgar UU Anti Pencucian Uang

Liputan6.com, Beijing - Badan di Sri Lanka yang bertanggung jawab untuk melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme telah menjatuhkan sanksi terhadap bank-bank Pakistan dan China karena melanggar peraturan keuangan.

Dua bank ini masing-masing telah didenda LKR 1 juta karena gagal mematuhi Undang-Undang Pelaporan Transaksi Keuangan (FTRA).

Bank-bank ini, bersama dengan bank-bank lain dari Pakistan dan China telah diawasi karena melanggar aturan transaksi luar negeri, dikutip dari laman dailymirror, Sabtu (7/12/2024).

Unit Intelijen Keuangan (FIU) Bank Sentral Sri Lanka menjatuhkan sanksi kepada dua bank ini karena ketidakpatuhannya pada aturan.

Menurut pernyataan FIU, bank-bank tersebut gagal melaporkan transaksi Transfer Dana Elektronik (EFT) yang melebihi Satu Juta Rupee (LKR 1.000.000) atau yang setara dalam mata uang asing apa pun, sebagaimana diwajibkan oleh FTRA.

Pada tahun 2020, Prancis memberikan sanksi kepada bank di China setelah penyelidikan panjang yang mengungkap keterlibatannya dalam kegiatan pencucian uang.

Penyelidikan tersebut mengungkap bahwa bank tersebut memanipulasi penerimaan uang tunai dalam jumlah besar dari penjualan barang selundupan menggunakan faktur palsu, yang memungkinkan 28 pedagang dan perantara menghindari pajak.

Bank asal China ini menggunakan rekening di cabang wilayah Zhejiang untuk transaksi ini, didakwa atas pencucian uang dan penipuan pajak. Penyelidikan masih berlangsung, tetapi ini membayar denda sebesar Euro 3.000 atas keterlibatannya.

Pada bulan Juli 2024, bank di China juga didenda sebesar USD 20.196 di Malaysia karena gagal memperoleh persetujuan awal dari bank sentral untuk modifikasi pengaturan alih daya.

Denda tersebut menyusul tinjauan yang mengidentifikasi kesenjangan dalam pengawasan bank atas aktivitas alih daya dan kebijakan internalnya.

Bahkan, sebuah bank yang entitasnya dikelola pemerintah China menghadapi pengawasan pada tahun 2016 dari otoritas AS atas pencucian uang dan penyembunyian transaksi yang mencurigakan.

Program kepatuhan bank yang lemah dianggap sebagai risiko yang signifikan, karena gagal mencegah kelompok teroris, pihak dari negara yang dikenai sanksi, dan penjahat menggunakan layanannya untuk kegiatan terlarang.

Akibatnya, bank tersebut didenda USD 215 juta karena melakukan kesalahan internasional, dan metode transaksinya yang tidak transparan pun terbongkar.

Pada tahun 2022, regulator AS mengenakan denda USD 35 juta kepada bank di Pakistan karena pelanggaran kepatuhan dan anti pencucian uang.

Bank di Pakistan telah membiarkan kekurangan di cabang New York-nya terus berlanjut meskipun telah berulang kali mendapat peringatan dari regulator. Hal ini menyebabkan Pakistan dimasukkan ke dalam "daftar abu-abu" Financial Action Task Force (FATF) karena kekurangan dalam upaya kontra-terorisme dan anti pencucian uang.

Bank ini menghadapi pelanggaran serupa sebelumnya. Pada tahun 2024, bank tersebut didenda PKR 52,9 juta di Pakistan karena melanggar instruksi regulatori dan gagal mematuhi peraturan transaksi valuta asing.

Bank tersebut diinstruksikan untuk memperbaiki proses internalnya guna mencegah pelanggaran di masa mendatang. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya, pelanggaran serupa kembali dilaporkan.