Partai Berkuasa Korea Selatan Dukung Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol

Liputan6.com, Seoul - Partai berkuasa di Korea Selatan memberikan dukungannya terhadap upaya pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.

Partai Kekuatan Rakyat Korsel (PPP) awalnya menolak untuk mendukung pemakzulan, berharap Yoon akan mengundurkan diri dari jabatannya.

Namun, pimpinannya mengatakan upaya untuk membujuknya tidak membuahkan hasil.

"Kami mencoba menemukan cara yang lebih baik daripada pemakzulan, tetapi cara lain itu tidak valid," kata pemimpin partai Han Dong-hoon.

"Menangguhkan presiden dari tugasnya melalui pemakzulan adalah satu-satunya cara untuk saat ini, untuk mempertahankan demokrasi dan republik."

Partai Demokrat yang merupakan oposisi utama sedang mempersiapkan mosi pemakzulan baru terhadap Yoon, dengan pemungutan suara diharapkan akan dilakukan paling cepat pada Sabtu (14/12/2024).

Yoon Suk Yeol sebelumnya berhasil lolos dari upaya pemakzulan akhir pekan lalu ketika anggota PPP memboikot pemungutan suara.

Namun setelah partainya mendukung pemakzulan, Han mengatakan bahwa anggota parlemen PPP kini bebas memberikan suara sesuai dengan "keyakinan dan hati nurani" mereka.

"Saya yakin anggota partai kami akan memilih negara dan rakyat," katanya, dikutip dari CNN, Kamis (12/12).

Yoon telah menghadapi seruan yang semakin meningkat untuk mengundurkan diri sejak ia mengumumkan keadaan darurat militer pada tanggal 3 Desember, menuduh partai oposisi utama melakukan "kegiatan anti-negara," bersimpati dengan Korea Utara dan memblokir undang-undang dan anggaran.

Pengumuman mendadak larut malam itu, yang diblokir oleh anggota parlemen dalam hitungan jam, disambut dengan keterkejutan dan kemarahan di seluruh negeri, yang masih sangat terluka oleh kebrutalan darurat militer yang diberlakukan selama beberapa dekade kediktatoran militer sebelum memenangkan pertarungan berdarah yang panjang untuk demokrasi pada tahun 1980-an.

Kini, polisi telah meluncurkan penyelidikan terhadap Yoon dan pejabat tinggi lainnya atas tuduhan pengkhianatan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Korea Selatan menahan mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang diduga merekomendasikan penerapan darurat militer dan mengundurkan diri setelah skandal tersebut.

Kim berusaha mengakhiri hidupnya sendiri dalam tahanan pada Selasa malam, menurut kepala lembaga pemasyarakatan negara itu.