Ahmad al-Sharaa Jadi Presiden Suriah Pasca Berhasil Tumbangkan Rezim Assad

Liputan6.com, Damaskus - Faksi-faksi Suriah yang menggulingkan Presiden Bashar al-Assad bulan lalu menunjuk seorang mantan pemimpin pemberontak sebagai presiden sementara pada Rabu (29/1/2025). Langkah ini diambil dalam upaya menunjukkan kesatuan mereka saat menghadapi tugas monumental membangun kembali Suriah setelah hampir 14 tahun perang saudara.

Penunjukan Ahmad al-Sharaa, yang dulunya terafiliasi dengan al-Qaeda, sebagai presiden di fase transisi Suriah dilakukan setelah pertemuan faksi-faksi mantan pemberontak di Damaskus, ibu kota Suriah.

Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan pengumuman itu disampaikan oleh juru bicara sektor operasi militer pemerintah de facto Suriah Kolonel Hassan Abdul Ghani.

Mekanisme pasti bagaimana faksi-faksi tersebut memilih al-Sharaa sebagai presiden sementara belum jelas.

Dulunya dikenal sebagai Abu Mohammed al-Golani atau Abu Mohammed al-Julani atau Abu Muhammed al-Jawlani, al-Sharaa adalah pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang memimpin serangan kilat yang menggulingkan Assad pada awal Desember 2024. Kelompok ini dulunya terafiliasi dengan al-Qaeda, namun sekarang mengecam hubungan masa lalunya.

Dalam beberapa tahun terakhir, al-Sharaa berusaha untuk dikenal sebagai pendukung pluralisme dan toleransi. Dia juga berjanji akan melindungi hak-hak wanita dan minoritas agama.

Amerika Serikat (AS) sebelumnya menawarkan hadiah USD 10 juta untuk al-Sharaa, namun membatalkannya bulan lalu setelah sebuah delegasi AS mengunjungi Damaskus dan bertemu dengannya. Setelah pertemuan itu, diplomat AS untuk Timur Tengah menggambarkan sosok al-Sharaa sebagai seorang pragmatis.

Berbicara pada Rabu, al-Sharaa yang mengenakan seragam militer menekankan tugas berat dan tanggung jawab besar yang dihadapi oleh penguasa baru Suriah.

"Jika sang pemenang menjadi sombong setelah kemenangannya dan melupakan nikmat Allah kepadanya, itu akan membawanya pada kediktatoran," kata dia, menurut video yang dirilis beberapa jam setelahnya, seperti dikutip dari AP, Jumat (31/1).

Di antara prioritas untuk membangun kembali Suriah, kata al-Sharaa, adalah mengisi kekosongan kekuasaan secara sah dan legal serta memelihara perdamaian sipil dengan keadilan transisi dan mencegah serangan balas dendam setelah masa pemerintahan Assad yang menghancurkan.

Warga Suriah turun ke jalan-jalan di Damaskus dan tempat lainnya untuk merayakan pengumuman tersebut, membunyikan klakson mobil dan dalam beberapa kasus menembakkan senjata ke udara. Banyak yang menyatakan dukungan untuk al-Sharaa.

"Dia orang yang cerdas dan memiliki pemahaman yang baik, serta pemimpin dari pertempuran yang membebaskan Suriah," kata Abdallah al-Sweid, salah seorang yang merayakan di Lapangan Umayyah, Damaskus. "Dia pantas menjadi presiden."

Namun, beberapa orang — bahkan mereka yang sebelumnya bergembira atas kejatuhan Assad — mengkritik cara penunjukan itu dilakukan dan kurangnya kejelasan tentang langkah selanjutnya.

"Masalahnya bukan pada keputusan-keputusan itu. Masalahnya adalah pada waktu, janji-janji sebelumnya, dan kebingungan," kata Mohammad Salim Alkhateb, seorang pejabat dari Koalisi Nasional Revolusi Suriah dan Kekuatan Oposisi — sebuah kelompok yang dibentuk oleh anggota oposisi Assad yang berada di pengasingan.

Qatar menjadi negara pertama yang memberikan reaksi terhadap penunjukan al-Sharaa dengan mengatakan mereka menyambut keputusan yang bertujuan untuk meningkatkan konsensus dan persatuan di antara semua pihak Suriah. Pernyataan tersebut menambahkan bahwa ini harus membantu membuka jalan bagi transfer kekuasaan yang damai melalui proses politik yang komprehensif.

Negara-negara Barat, meskipun telah mulai memulihkan hubungan dengan Suriah setelah Assad digulingkan, masih agak hati-hati tentang penguasa baru Suriah.

Abdul Ghani pada Rabu mengumumkan pula bahwa konstitusi Suriah — yang diadopsi pada 2012, di bawah pemerintahan Assad — dibatalkan. Dia mengatakan al-Sharaa akan diberi wewenang untuk membentuk dewan legislatif sementara hingga konstitusi baru disusun.

Semua faksi bersenjata di negara itu akan dibubarkan, kata Abdul Ghani, dan akan diserap ke lembaga-lembaga negara.

Sejak kejatuhan Assad, HTS telah menjadi partai penguasa de facto dan membentuk pemerintah sementara yang sebagian besar terdiri dari pejabat-pejabat pemerintahan lokal yang sebelumnya dikelola oleh pemberontak di Provinsi Idlib.

Pihak berwenang sementara berjanji akan meluncurkan proses inklusif untuk membentuk pemerintahan dan konstitusi baru, termasuk mengadakan konferensi dialog nasional dan mengundang berbagai komunitas Suriah, meskipun belum ada tanggal yang ditentukan.

Seiring dengan runtuhnya tentara Suriah setelah kejatuhan Assad, al-Sharaa telah menyerukan pembentukan tentara nasional dan pasukan keamanan yang bersatu, namun pertanyaan muncul tentang bagaimana administrasi sementara dapat menyatukan berbagai kelompok pemberontak, masing-masing dengan pemimpin dan ideologi mereka sendiri.

Yang lebih rumit lagi adalah pertanyaan tentang kelompok-kelompok Kurdi yang didukung AS yang telah menciptakan kantong otonomi sejak awal perang saudara Suriah, yang tidak sepenuhnya berpihak pada pemerintah Assad atau para pemberontak yang berusaha menggulingkannya. Sejak kejatuhan Assad, terjadi eskalasi bentrokan antara pasukan Kurdi dan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Turki yang beraliansi dengan HTS di utara Suriah.

Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin Kurdi tidak hadir dalam pertemuan faksi bersenjata negara itu pada Rabu dan tidak ada komentar langsung dari kelompok tersebut.

Di Forum Ekonomi Dunia yang diadakan di Davos bulan ini, Asaad al-Shibani, menteri luar negeri Suriah yang baru dan pejabat HTS, mengatakan negaranya membutuhkan bantuan komunitas internasional saat memulai proses pembangunan kembali setelah perang saudara yang brutal.