Misteri Donasi Rp142 Juta di Filipina: Diduga Terkait Mata-mata Partai Komunis

Liputan6.com, Manila - Filipina tengah dihebohkan dengan penyelidikan donasi misterius senilai 500.000 peso (sekitar Rp 142 juta) yang diberikan oleh kelompok-kelompok yang diduga berafiliasi dengan Partai Komunis China. Donasi ini diberikan kepada Wali Kota Tarlac dan sejumlah bantuan lainnya untuk kepolisian Manila dan Tarlac. Kejadian ini mencuat setelah penangkapan empat warga negara China pada Januari lalu atas tuduhan spionase. Donasi tersebut, yang disebut sebagai 'beasiswa pengentasan kemiskinan', menimbulkan pertanyaan besar tentang motif sebenarnya di baliknya.

Wakil Menteri Komunikasi Kepresidenan Filipina, Claire Castro, menyatakan bahwa menerima donasi bukanlah masalah selama transparan. Namun, motif di balik sumbangan ini perlu diinvestigasi secara menyeluruh.

“Tidak ada yang salah dengan menerima sumbangan jika dilakukan dengan itikad baik. Namun, jika sumbangan ini diberikan dengan motif tersembunyi, maka kami perlu menyelidikinya," kata Wakil Menteri Komunikasi Kepresidenan Claire Castro dalam jumpa pers pada hari Senin (3/3) seperti dikutip  dari SCMP, Kamis (6/3/2025).

 “Kita juga harus mengidentifikasi pejabat pemerintah setempat yang menerima barang-barang tersebut untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi, terutama jika barang-barang tersebut digunakan atau tidak diketahui penggunaannya.”

Pemerintah Filipina berkomitmen untuk mengidentifikasi semua pejabat lokal yang menerima donasi serupa untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Penyelidikan ini bertujuan untuk memastikan apakah donasi tersebut diberikan dengan itikad baik atau memiliki motif tersembunyi yang berkaitan dengan aktivitas spionase.

Penangkapan empat warga negara China tersebut, bersama dengan sedikitnya empat tersangka mata-mata China lainnya dalam beberapa minggu terakhir, telah meningkatkan ketegangan antara Filipina dan China. Ketegangan ini terutama terkait dengan sengketa wilayah di Laut China Selatan yang telah berlangsung lama. Meskipun Filipina belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur campur tangan asing, pemerintah sedang berupaya untuk menyusun regulasi terkait hal tersebut guna mencegah campur tangan asing yang tidak transparan.

Kementerian luar negeri China, dalam sebuah pernyataan, mengatakan Cina mengharuskan warga negaranya untuk mematuhi hukum setempat dan bahwa kelompok-kelompok sipil yang dibentuk secara spontan oleh warga tidak berafiliasi dengan pemerintah Beijing.

Donasi sebesar Rp 142 juta tersebut bukanlah satu-satunya bantuan yang diberikan oleh kelompok yang diduga berafiliasi dengan China. Kelompok tersebut juga memberikan 10 sepeda motor kepada kepolisian Manila dan 10 kendaraan patroli kepada polisi dan otoritas Tarlac. Bantuan-bantuan ini menimbulkan kecurigaan karena diberikan oleh kelompok yang diduga terlibat dalam aktivitas spionase.

Pemerintah Filipina mencurigai adanya motif tersembunyi di balik pemberian donasi dan bantuan tersebut. Kemungkinan besar, donasi dan bantuan tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah lokal atau bahkan untuk mengumpulkan informasi intelijen. Penyelidikan yang sedang berlangsung diharapkan dapat mengungkap motif sebenarnya di balik semua ini.

Pihak berwenang Filipina sedang bekerja keras untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam pemberian donasi dan bantuan tersebut. Hal ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

Menanggapi tuduhan tersebut, Kementerian Luar Negeri China membantah keterlibatan pemerintah mereka dalam aktivitas tersebut. Mereka menyatakan bahwa warga negara China diharuskan mematuhi hukum setempat dan kelompok-kelompok sipil yang dibentuk secara spontan tidak berafiliasi dengan pemerintah China. Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya meyakinkan mengingat bukti-bukti yang ada.

Adapun sengketa wilayah di Laut China Selatan semakin memperkeruh suasana. Penangkapan sejumlah tersangka mata-mata China semakin meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Filipina dan China sama-sama mengklaim kedaulatan atas beberapa wilayah di Laut China Selatan, dan hal ini telah menjadi sumber konflik selama bertahun-tahun.

Kejadian ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan antara Filipina dan China. Di satu sisi, kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang kuat. Di sisi lain, sengketa wilayah dan dugaan aktivitas spionase terus menimbulkan ketegangan.

Meskipun Filipina belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur campur tangan asing, pemerintah sedang berupaya untuk menyusun regulasi terkait hal tersebut. Saat ini, lembaga pemerintah diizinkan menerima donasi, tetapi sumbangan dari pihak asing harus mendapat persetujuan langsung dari presiden. Langkah ini diambil untuk mencegah campur tangan asing yang tidak transparan dan berpotensi merugikan.

Pemerintah Filipina juga akan memperketat pengawasan terhadap donasi dari pihak asing. Mereka akan memastikan bahwa semua donasi diberikan dengan itikad baik dan tidak memiliki motif tersembunyi. Pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan dan melindungi kedaulatan negara.

Kasus donasi misterius ini menjadi pengingat penting tentang perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam menerima donasi dari pihak asing. Pemerintah Filipina perlu memperkuat regulasi dan pengawasan untuk mencegah campur tangan asing yang tidak diinginkan.

Kejadian ini juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara lain, terutama di tengah sengketa wilayah yang kompleks. Penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik yang damai sangat penting untuk menjaga stabilitas regional.