Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menghadapi beberapa tantangan untuk memenuhi 95 persen cakupan imunisasi dasar lengkap guna melindungi anak-anak Indonesia dari penyakit. Guna meningkatkan cakupan imunisasi, dilakukan berbagai hal seperti sosialisasi, kampanye, hingga advokasi imunisasi.
Dari beragam upaya tersebut, advokasi imunisasi dianggap paling efektif karena berujung pada perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif yakni dukungan terhadap penyelenggaraan imunisasi.
Baca Juga
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Kesejahteraan Anggota, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr. Hartono Gunardi, Sp.A(K) mengatakan advokasi imunisasi menjadi sebuah rekomendasi atau promosi untuk memberikan pengetahuan terbaik, mengubah sikap moral dan praktik kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan imunisasi.
Advertisement
“Apakah imunisasi perlu, apakah berguna, apakah aman, nah itu yang diadvokasikan ke masyarakat,” katanya pada Temu Ilmiah Pekan Imunisasi Dunia, Selasa (30/4) di gedung Kemenkes RI.
Way Kanan, contoh sukses advokasi imunisasi
dr. Hartono menambahkan yang menjadi sasaran advokasi adalah pembuat kebijakan, organisasi-organisasi kedokteran, media, dan masyarakat. Sasaran-sasaran itu harus diberikan pemahaman tentang imunisasi agar peningkatan cakupan imunisasi bisa dicapai.
Pada kesempatan yang sama, dr Hartono juga memberi contoh lokasi yang cakupan imunisasinya meningkat berkat advokasi imunisasi. Way Kanan, Lampung menjadi salah satu daerah yang cakupan imunisasinya meningkat karena advokasi imunisasi. Sebelumnya, tiga bulan pertama (Januari-Maret 2018) cakupan imunisasi hanya mencapai 64,8% sementara targetnya 95%.
“Proses advokasi dimulai dari telaah masalah, kemudian masalahnya ternyata banyak laporan yang tidak masuk, koordinasi kurang, tanaga kesehatan banyak dirotasi dan mutasi, capaian target di daerah tidak sama, dan masalah budget,” ucap dr. Hartono dalam siaran pers yang diterima Health-Liputan6.com.
Advertisement
Kebijakan terkait advokasi imunisasi
Solusi yang diambil adalah membuat kebijakan lain yaitu membuka klinik imunisasi di rumah sakit tipe D. Artinya semua program imunisasi bisa dilakukan di rumah sakit tersebut yang dimulai pada 19 April 2018.
Kebijakan tersebut selanjutnya disosialisasikan pada acara Lampung Fair. Selain itu, digelar pula seminar ilmah yang dihadiri oleh kepala dinas kesehatan, pihak rumah sakit dan dokter.
“Hasilnya dari cakupan 64, 8%, bulan Juli meningkat jadi 70%, Septembar 84,1%, Desember 100%,” kata dr. Hartono.
Advokasi imunisasi dapat dilakukan di masing-masing daerah dengan menyesuaikan aspek sosial dan geografis. Diharapkan dengan advokasi imunisasi, cakupan imunisasi baik rutin lengkap atau program outbreak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.