CISDI: Berbagai Hambatan Penanganan COVID-19 Bisa Berdampak pada Sistem Kesehatan Nasional

Penanganan COVID-19 di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan baik secara anggaran maupun komunikasi publik pemerintah yang dianggap masih lemah.

oleh Ade Nasihudin Al Ansori diperbarui 20 Des 2020, 07:00 WIB
Diterbitkan 20 Des 2020, 07:00 WIB
Tingkat Kesembuhan Pasien COVID-19 Indonesia di Atas Rata Rata Global
Mural imbauan untuk melawan COVID-19 terlihat di bawah kolong jembatan di Jakarta, Kamis (17/11/2020). Pemerintah Klaim Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Indonesia di Atas Global. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta Penanganan COVID-19 di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan baik secara anggaran maupun komunikasi publik pemerintah yang dianggap masih lemah. Menurut Direktur Kebijakan Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, anggaran untuk kesehatan hanya 14 persen dari keseluruhan anggaran penanganan COVID-19.

“Dengan masih kurangnya segala upaya 3T (trace, test, treat) di 2020-2021 pun terjadi penurunan anggaran secara signifikan yang mana pertanyaan mengenai komitmen pemerintah jadi lebih besar dari sebelumnya,” kata Olivia dalam webinar CISDI, Jumat (18/12/2020).

Ia menambahkan, anggaran kesehatan telah menurun hingga 70 persen dari Rp87,5 triliun menjadi 25,4 triliun.

Pemerintah juga telah mengatakan bahwa salah satu fokus utama pada rencana kerja pemerintah adalah reformasi sistem kesehatan nasional. Namun, hal tersebut tidak tercermin dalam postur anggaran 2021.

“Jadi harapan kita untuk memiliki upaya 3T yang lebih masif, reformasi kesehatan ini akan menjadi pertanyaan apakah di 2021 akan tercapai dengan postur anggaran seperti itu?”

“Semua hambatan tersebut akan berdampak pada sistem dan status kesehatan nasional. Salah satunya disrupsi atau gangguan pada layanan kesehatan esensial dan rujukan.”

Indonesia sendiri memiliki rasio kematian akibat COVID-19 lebih tinggi dari rasio rata-rata di dunia. Survei UNICEF juga menunjukkan, banyak terjadi disrupsi pada layanan esensial seperti posyandu.

 

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

Simak Video Berikut Ini:


Komunikasi Publik Pemerintah Masih Lemah

Olivia juga menyinggung tentang lemahnya komunikasi publik pemerintah. Menurutnya, komunikasi pemerintah sering kali membingungkan, tidak konsisten, dan cenderung menyalahkan masyarakat.

“Kami juga melihat lemahnya komunikasi publik pemerintah yang sering kali membingungkan, inkonsisten, dan bahkan memiliki kecenderungan menyalahkan masyarakat tentang naiknya kasus corona.”

Selain itu, upaya pentahelix di 2020 sering kali hanya menjadi jargon pemerintah, kata Olivia. Pentahelix adalah upaya pendekatan pemberantasan COVID-19 dengan melibatkan 5 elemen yaitu akademi, bisnis, komunitas, pemerintahan, dan media.

“Pentahelix sering kali hanya menjadi jargon oleh pemerintah yang pada praktiknya memang tidak berjalan secara optimal.”

Masalah lainnya adalah konsistensi peningkatan kasus COVID-19 yang melonjak tajam setiap hari. Hal ini berpengaruh pada tingginya tingkat keterisian tempat tidur.


INFOGRAFIS: Deretan negara yang gratiskan vaksin COVID-19 ke warganya

INFOGRAFIS: Deretan negara yang gratiskan vaksin Covid-19 ke warganya (Liputan6.com / Triyasni)
INFOGRAFIS: Deretan negara yang gratiskan vaksin Covid-19 ke warganya (Liputan6.com / Triyasni)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya