Tunda Mudik, Doni Monardo: Tak Apa Cerewet, Asal Korban COVID-19 Tidak Berderet

Liputan6.com, Jakarta Menyoal sosialisasi menunda mudik Lebaran 2021, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkapkan, tak apa cerewet, asal korban COVID-19 tidak berderet. Hal ini disampaikan Tenaga Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Egy Massadiah.

Memasuki minggu ketiga Ramadaan, nyaris tiada hari berlalu tanpa “cerewet", benar, kata “cerewet” menjadi kosakata kunci Doni Monardo, yang juga Kepala BNPB. Boleh jadi, mantan Danjen Kopassus itu dijuluki orang paling cerewet pekan-pekan ini.

Bersama anggota BNPB/Satgas COVID-19 serta para perwakilan kementerian/lembaga, hampir setiap minggu Doni melakukan rangkaian kunjungan kerja ke berbagai daerah. Selain sosialisasi pentingnya mitigasi bencana, ia juga melakukan safari Ramadan dengan tema “tunda mudik”.

“Dalam banyak kesempatan, beliau selalu mengatakan, Tidak mengapa badan lelah, mulut cerewet. Semua ini demi memutus mata rantai penularan COVID-19," ujar Egy Massadiah, yang selalu menyertai kunjungan kerja Doni Monardo ke berbagai daerah, ditulis Minggu, 2 Mei 2021.

"Jadi, intinya kurang lebih, tidak mengapa cerewet asal jumlah korban Corona tidak berderet."

Setelah safari perjalanan panjang ke Batam, Medan, Banda Aceh hingga Simeulue dan Nias, dilanjut ke Riau, Pekanbaru. Sejenak di Jakarta, lanjut ke Jawa Tengah (Cilacap) dan Jawa Barat (Cirebon) untuk rapat koordinasi Satgas COVID-19 dan mitigasi bencana.

“Kami baru kembali kemarin, Kamis 29 April 2021. Hari terakhir, kami rakor di pendopo Kabupaten Cirebon. Hadir juga Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui daring,” tambah Egy dalam pesan singkat yang diterima Health Liputan6.com.

** #dilarangmudik 

     #ingatpesanibu

     #DILARANG MUDIK

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

Pada rapat koordinasi Satgas COVID-19 di Cirebon, setidaknya ada tiga bahasan pokok. Rakor maraton ini berlangsung sekitar empat jam. Pertama, soal perkembangan COVID-19. Kedua, penanganan dan pengamanan kebijakan pemerintah terkait peniadaan mudik atau larangan mudik.

Ketiga, mitigasi bencana, mengingat daerah Jawa Barat terbilang paling sering dilanda bencana alam, dibanding provinsi lain di Indonesia.

Salah satu catatan menarik dari rakor terkait larangan mudik adalah rumusan hasil rapat koordinasi tingkat Forkopimda Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, melihat perkembangan banyaknya pemudik yang “mencuri start” serta melewati "jalur tikus", membuat pihaknya melakukan langkah antisipasi. Atas paparan para pihak, Doni mengaku lega dan bangga.

Terasa ada marwah kekompakan. Adanya satu komando, utamanya terkait larangan mudik, mulai instruksi presiden hingga petugas pelaksana yang paling bawah. Bahkan Doni terkesan dengan pola sosialisasi di Jawa Barat yang dalam waktu sekejap dan real time bisa menjangkau hingga ke seluruh Ketua RW yang ada di Jawa Barat melalui broadcast media sosial.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menorehkan catatan baik. Bagaimana tidak, sebelumnya tercatat Jabar dahulu masuk dalam 'klasemen dasar' dalam hal angka penularan COVID-19. Kini, Jabar sudah menuju perubahan ke arah yang lebih baik, angka penularan sudah menurun.

Doni mengapresiasi catatan baik ini. "Saya mengapresiasi kinerja yang sudah baik ini, dulu Jabar ada di bawah sekarang sudah meningkat ada di atas," ucapnya di Pendopo Bupati Cirebon, Jawa Barat, Kamis (29/4/2021).

Doni juga mengingatkan langkah antisipasi kedatangan pekerja migran, yang diperkirakan akan terjadi peningkatan di Jawa Barat. Angka kenaikan ini diperkirakan terjadi pada Mei 2021.

Hal ini disebabkan mulai dari habis kontrak hingga pemutus hubungan kerja. Menurut data yang berhasil dihimpun Satgas COVID-19, Jawa Barat merupakan provinsi terbesar kedua dalam peningkatan warga yang berasal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Oleh karena itu, perlu pengetatan penjagaan dan skrining, baik di entitas bandara, pelabuhan dan perbatasan. Kegiatan pun melibatkan berbagai unsur terkait, yaitu Kemenkumham (Imigrasi), Kemenkes (KKP), Kemenhub, Kemenlu, Kementerian BUMN, Kemenkeu (Bea Cukai), BPKP, TNI/POLRI, dan pemerintah daerah.

"Harus dikarantina terlebih dahulu, dampaknya bisa berbahaya karena keluarganya bisa menjadi korban," tambah Doni.