Ramai Minta WFH Lagi Gegara Jakarta Macet, Ini Respons Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta Permintaan Work From Home (WFH) tengah mencuat karena melihat kondisi Jakarta semakin macet. Ada pandangan bahwa WFH yang diterapkan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mampu mengurangi kemacetan Jakarta.

Merespons WFH, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Republik (Kemenkes RI) Mohammad Syahril angkat bicara. Menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi Pemerintah untuk menerapkan kebijakan WFH.

Sebab, kebijakan PPKM resmi dicabut sejak 30 Desember 2022, seiring dengan Indonesia masuk masa transisi pandemi ke endemi COVID-19.

"WFH pada PPKM itu maksudnya buat dibatasi orang ketemu, dibatasi jumlahnya, maka akan mengurangi transmisi atau penularan. Alhamdulillah, upaya itu berhasil sampai saat ini kan," terang Syahril kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon pada Selasa, 14 Februari 2023.

"Nah, sekarang kan kita dalam kondisi sudah dicabut (PPKM), angka-angka (kasus COVID-19) sudah sangat terkendali, jadi tidak ada alasan untuk memberlakukan WFH lagi."

Kilas balik, pemberlakuan WFH dan Work From Office (WFO) saat PPKM untuk daerah yang berada di Level 1 berupa perusahaan sektor non-esensial boleh menerapkan WFO maksimal 75 persen karyawan khusus yang sudah divaksin serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.

Bagi perusahaan sektor esensial seperti di bagian keuangan dan perbankan diperbolehkan menerapkan WFO maksimal pada 100 persen karyawan serta 75 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Sementara itu, perusahaan sektor esensial meliputi teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina juga diperbolehkan WFO maksimal pada 100 persen karyawan.

Walau sudah tidak ada kewajiban Work From Home (WFH) dari Pemerintah, perusahaan dapat mengatur alur kinerjanya, apakah WFH atau Work From Office (WFO). Kondisi ini tergantung masing-masing perusahaan.

"Silakan saja, kantor atau perusahaan yang memang bisa mempekerjakan pegawainya dengan WFH dan tentunya produktifnya (produktivitas) masih tinggi," Mohammad Syahril melanjutkan.

"Tapi bagi kita atau perusahaan atau kantor yang harus membutuhkan kehadiran pegawainya secara fisik ya dan tidak bisa bekerja WFH ya jangan, nanti rugi. Perusahaannya rugi, kantornya (rugi) kan."

Berkaitan dengan kemacetan Jakarta, Syahril menekankan, solusinya bukan WFH, melainkan upaya konkret untuk mengatasi kemacetan itu sendiri. Hal ini kembali lagi kepada tujuan dari WFH, bahwa WFH diterapkan sebelumnya untuk mengurangi penularan virus Corona.

"Jadi solusinya bukan WFH, tapi bagaimana mengatasi kemacetan itu," pungkasnya.

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana menilai, penerapan kembali Work From Home (WFH) atau mekanisme bekerja dari rumah sebagai strategi ampuh dalam mengatasi kemacetan di Jakarta.

Hal ini lantaran melihat kondisi kemacetan kendaraan di ibu kota Jakarta kini makin parah setelah Pemerintah memutuskan mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

WFH satu satunya metode yang terbukti mengurangi kemacetan Jakarta secara signifikan, sudah terbukti tiga tahun yang lalu," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (13/2/2023).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini mengungkapkan, tingkat kemacetan (congestion level) di Jakarta pada pekan lalu sudah mencapai 61 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada hari jam yang sama di 2019 yang hanya berkisar di 56 persen.

William pun meminta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi untuk segera memetakan pola kerja hybrid untuk perusahaan yang ada di ibu kota.

"Kota-kota besar dunia sudah menerapkan kerja hybrid karena terbukti kerja dari rumah tidak mengurangi produktivitas," ujarnya.

"Disnaker harus bisa memetakan berapa persen bidang pekerjaan di Jakarta yang bisa dilakukan secara hybrid."