Redam Polusi Udara yang Memburuk, Bangkok Gratiskan Transportasi Umum Selama Seminggu

Liputan6.com, Jakarta Kualitas udara ibukota Thailand, Bangkok sedang tidak seperti biasanya. Guna mengurangi polusi udara yang buruk pemerintah di sana menggratiskan transportasi publik selama sepekan agar masyarakat lebih milih naik kendaraan umum.

"Layanan Skytrain, metro, kereta api , dan bus di ibukota akan gratis bagi pengguna mulai Sabtu," kata Menteri Transportasi Suriya Juangroongruangkit pada Jumat kemarin mengutip Channel News Asia, Minggu, 26 Januari 2024.

Diharapkan dengan berkurangnya jumlah kendaraan pribadi bisa mengurangi polusi udara di Bangkok. "Kami harap kebijakan ini bisa membantu mengurangi polusi udara," tutur Suriya.

Polusi udara yang terjadi di Bangkok sampai-sampai membuat 350 sekolah --awalnya 250 sekolah pada Kamis-- diliburkan pada Jumat, 24 Januari 2025. Sekolah yang ditutup berada di 31 distrik yang ada di Bangkok.

Pemerintah setempat juga meminta agar bekerja dari rumah bagi yang bisa melakukannya. Lalu, langkah lain yang diambil termasuk melarang truk besar dengan enam roda masuk ke beberapa bagian kota.

Pada hari Jumat, tingkat polutan PM2.5 mencapai 108 mikrogram per meter kubik, menurut IQAir. AQI dengan angka di atas 100 dianggap tidak sehat, sementara di atas 200 dinilai sangat tidak sehat.

Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang saat ini menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Swiss, menyerukan tindakan yang lebih keras untuk mengatasi polusi udara di Bangkok. Termasuk membatasi pembangunandan mencari kerja sama dari negara-negara terdekat.

Kondisi udara yang buruk membuat pihak oposisi menuduh pemerintah gagal menangani masalah polusi dengan serius.

“Ketika perdana menteri menghirup udara segar di Swiss untuk menarik investasi ke Thailand, jutaan rakyat Thailand menghirup udara tercemar,” kata Natthaphong Ruengpanyawut, pemimpin Partai Rakyat, melalui unggahan di Facebook.

Di tengah krisis ini, aktivis lingkungan terus mendorong pengesahan Undang-Undang Udara Bersih yang diharapkan dapat mengatasi berbagai aspek permasalahan polusi udara di Thailand.

"Dibutuhkan undang-undang komprehensif untuk menghadapi semua dimensi krisis ini," ujar Guillaume Rachou, Direktur Eksekutif Save the Children Thailand seperti ditulis Global Liputan6.com.