Polusi Udara Thailand Kembali Parah, Merata Terjadi di 28 Provinsi

Liputan6.com, Jakarta - Thailand kembali berkutat dengan masalah kualitas udara yang berada di level bahaya. Dilaporkan bahwa negeri gajah putih sedang mengalami krisis polusi udara yang semakin memburuk.

Pusat Mitigasi Polusi Udara (CAPM) Thailand mengonfirmasi pada Kamis sore, 6 Maret 2025, bahwa tingkat PM2.5 di 28 provinsi dari total 76 provinsi yang ada di Thailand, sebagian besar di wilayah utara dan timur laut, telah melampaui standar keselamatan negara. PM2.5 merujuk pada partikel halus berukuran 2,5 mikrometer atau kurang dalam diameter.

Partikel ini cukup kecil untuk menembus jauh ke dalam paru-paru dan aliran darah, meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Sumber utama polutan berbahaya ini termasuk emisi lalu lintas, aktivitas industri, kebakaran hutan, dan pembakaran limbah pertanian yang meluas.

Menguti The Thaiger, Jumat (7/3/2025), provinsi-provinsi yang paling parah terdampak meliputi Chiang Rai, Chiang Mai, Nan, Mae Hong Son, Phayao, Lamphun, dan Lampang, dengan konsentrasi PM2.5 melonjak melampaui ambang batas keselamatan nasional sebesar 37,5 mikrogram per meter kubik udara (µg/m³). Beberapa daerah di utara mencatat tingkat yang sangat berbahaya, dengan pembacaan mencapai hingga 83,8 µg/m³.

Krisis udara bersih di Thailand bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya juga menimpa Bangkok, ibu kota negara tersebut, pada akhir Januari 2024. Akibat krisis polusi udara, pemerintah bahkan sampai menggratiskan transportasi publik selama sepekan agar masyarakat lebih milih naik kendaraan umum.

"Layanan Skytrain, metro, kereta api , dan bus di ibukota akan gratis bagi pengguna mulai Sabtu," kata Menteri Transportasi Suriya Juangroongruangkit pada Jumat kemarin mengutip Channel News Asia, Minggu, 26 Januari 2024.

Diharapkan dengan berkurangnya jumlah kendaraan pribadi bisa mengurangi polusi udara di Bangkok. "Kami harap kebijakan ini bisa membantu mengurangi polusi udara," tutur Suriya.

Polusi udara yang terjadi di Bangkok juga membuat 350 sekolah --awalnya 250 sekolah pada Kamis-- diliburkan pada Jumat, 24 Januari 2025. Sekolah yang ditutup berada di 31 distrik yang ada di Bangkok.

Pemerintah setempat juga meminta agar bekerja dari rumah bagi yang bisa melakukannya. Lalu, langkah lain yang diambil termasuk melarang truk besar dengan enam roda masuk ke beberapa bagian kota.

Pada Jumat, 24 Januari 2025, tingkat polutan PM2.5 mencapai 108 mikrogram per meter kubik, menurut IQAir. AQI dengan angka di atas 100 dianggap tidak sehat, sementara di atas 200 dinilai sangat tidak sehat. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menyerukan tindakan yang lebih keras untuk mengatasi polusi udara di Bangkok, termasuk membatasi pembangunan dan berkerja sama dengan negara-negara tetangga.

Polusi udara juga dialami negara tetangga Thailand, Vietnam. Sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat dan kebutuhan energi meningkat, kondisi geografis memperburu masalah kualitas udara di Vietnam, terutama di ibu kota yang padat.

Hanoi sering menempati peringkat teratas dalam daftar kota besar paling tercemar di dunia menurut IQAir. Pada 2023, perusahaan pemantau asal Swiss itu juga menilai Hanoi sebagai salah satu dari 10 ibu kota paling tercemar.

Menurut laporan VOA Indonesia, dikutip Minggu, 2 Maret 2025), asap beracun membubung dari tumpukan kantong plastik dan daun yang dibakar di lahan pertanian Le Thi Huyen di Hanoi, kota yang tengah menghadapi lonjakan polusi udara yang mengkhawatirkan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan situasi tersebut menyebabkan kematian sedikitnya 70.000 orang per tahun.

Ironisnya, pemerintah komunis tampaknya belum tergerak untuk mengatasi kondisi itu. Kehidupan di Hanoi tetap berjalan seperti biasa, tidak peduli seberapa buruk udaranya. Pihak berwenang tidak menutup sekolah, juga tidak ada aturan bekerja dari rumah.

Para analis menyebutkan bahwa pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan ekonomi besar. Selain itu, pemerintah juga telah memenjarakan jurnalis independen dan aktivis lingkungan yang menyerukan solusi lebih cepat.

Menghirup udara beracun berdampak serius pada kesehatan. WHO bahkan memperingatkan bahwa paparan jangka panjang dapat memicu stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan.

Bank Dunia memperkirakan bahwa polusi udara, yang pada 2023 kembali ke tingkat sebelum pandemi, menyebabkan Vietnam kehilangan lebih dari USD13 miliar per tahun. Angka ini setara dengan hampir tiga persen dari PDB negara tersebut tahun lalu. "Situasinya mendesak," kata Muthukumara Mani, kepala ekonom lingkungan Bank Dunia, yang berkantor di Hanoi.

Bahkan media pemerintah, yang selama bertahun-tahun nyaris diam soal kualitas udara, kini semakin lantang bersuara di Vietnam, negara satu partai. VietnamNet, situs berita resmi Kementerian Informasi dan Komunikasi, menerbitkan seruan tindakan yang jarang terjadi pada Januari 2025. Media tersebut memperingatkan bahwa polusi udara adalah "krisis yang menuntut perhatian segera."

Pihak berwenang menolak berkomentar kepada AFP. Namun, Mani mengatakan bahwa masalah ini diakui "di tingkat tertinggi di negara itu," merujuk pada kunjungan pejabat senior Hanoi ke China untuk mempelajari cara Beijing mengatasi polusi udara yang sebelumnya parah.