Hak Interpelasi adalah Hak Istimewa DPR, Pahami Tujuan, Teknis Pelaksanaan, dan Batasannya

Liputan6.com, Jakarta Hak interpelasi adalah sebuah hak yang terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau parlemen. Dikutip dari laman resmi DPR, hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara teknis, hak interpelasi adalah hak yang dimiliki DPR atau parlemen untuk mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, dan meminta penjelasan kepada pemerintah atau pejabat publik mengenai kebijakan, tindakan, atau masalah yang sedang dibahas di lembaga legislatif.

Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR atau parlemen. Jadi, ketika seseorang menjadi anggota legislatif, dia berhak untuk bertanya, meminta keterangan, dan bahkan memberikan kritik terhadap pemerintah maupun pejabat publik terkait kebijakan, tindakan, dan keputusan yang dapat berdampak pada masyarakat secara luas.

Hak interpelasi adalah hak yang dimiliki DPR atau anggotanya untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Untuk memahami hak interpelasi lebih dalam lagi, simak penjelasan berikut ini seperti yang telah dirangkum Liputan6.com dari berbagai sumber, Selasa (18/7/2023).

Hak interpelasi adalah sebuah hak istimewa yang dimiliki oleh parlemen atau DPR untuk meminta keterangan, bertanya, bahkan mengkritik pemerintah dan pejabat publik. Secara umum, tujuan hak interpelasi adalah  untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Berikut adalah sejumlah penjelasan detail mengenai tujuan dari hak interpelasi:

1. Memperkuat Fungsi Pengawasan Legislatif

Salah satu tujuan utama hak interpelasi adalah memperkuat peran legislatif dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Dengan memberikan wewenang kepada anggota parlemen untuk mengajukan pertanyaan dan kritik, hak interpelasi memungkinkan legislator untuk memantau tindakan pemerintah, menilai kinerja mereka, dan menyampaikan kekhawatiran terkait kebijakan yang dijalankan. Dengan demikian, hak interpelasi membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan parlemen.

2. Memastikan Akuntabilitas Pemerintah

Tujuan lain dari hak interpelasi adalah memungkinkan anggota parlemen untuk menuntut pertanggungjawaban dari pejabat pemerintah terkait kebijakan yang diambil atau tindakan yang dilakukan. Dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan kritik, anggota parlemen dapat memaksa pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada publik. Ini penting dalam memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka, serta agar mereka dapat memperbaiki kebijakan yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Memperoleh Informasi untuk Pembuatan Kebijakan

Berikutnya, tujuan dari hak interpelasi adalah memberikan kesempatan bagi anggota parlemen untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat pemerintah yang berkompeten dalam bidang kebijakan tertentu, anggota parlemen dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang sedang dibahas, implikasi kebijakan yang diusulkan, serta dampak yang mungkin terjadi. Informasi ini sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada pengetahuan yang akurat dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.

4. Meningkatkan Transparansi Pemerintah

Tujuan hak interpelasi adalah juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemerintah dan memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah tidak terlalu tertutup dari publik. Dengan memungkinkan anggota parlemen untuk mengajukan pertanyaan secara terbuka dan memperoleh penjelasan dari pihak pemerintah, hak interpelasi membantu dalam mengungkap informasi yang relevan kepada publik dan memfasilitasi dialog yang lebih transparan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, tujuan hak interpelasi adalah memperkuat kontrol legislatif terhadap pemerintah, memastikan akuntabilitas pemerintah, memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Hak ini merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari hak interpelasi adalah memperkuat kontrol legislatif terhadap pemerintah, memastikan akuntabilitas pemerintah, memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ada berbagai macam teknis pelaksanaan yang dilakukan bagi DPR atau parlemen untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari pemerintah atau pejabat publik, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pertanyaan Lisan

Salah satu teknis pelaksanaan hak interpelasi adalah dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dalam sidang parlemen. Anggota parlemen yang memiliki hak interpelasi dapat menggunakan waktu yang telah ditentukan dalam agenda sidang untuk mengajukan pertanyaan kepada pejabat publik atau anggota pemerintah yang terkait dengan bidang kebijakan yang sedang dibahas. Dalam hal ini, anggota parlemen memiliki kesempatan langsung untuk menyampaikan pertanyaan, memberikan kritik, atau meminta penjelasan kepada pihak yang bersangkutan.

Contoh penggunaan hak interpelasi dalam pertanyaan lisan di DPR RI adalah saat seorang anggota parlemen mengajukan pertanyaan kepada menteri terkait kebijakan energi nasional. Dalam sidang parlemen, anggota parlemen tersebut dapat mengajukan pertanyaan seperti, "Apakah pemerintah memiliki strategi yang efektif untuk meningkatkan produksi energi terbarukan di Indonesia? Jika ya, apa langkah konkret yang telah diambil dan hasilnya?"

2. Pertanyaan Tertulis

Selain pertanyaan lisan, anggota parlemen juga dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada pejabat publik atau anggota pemerintah. Pertanyaan tertulis ini dikirimkan secara resmi dan dijawab secara tertulis oleh pihak yang dituju. Jenis pertanyaan tertulis ini memungkinkan anggota parlemen untuk lebih mendalam dalam menggali informasi dan mendapatkan jawaban rinci terkait isu-isu yang mereka angkat.

Contoh penggunaan hak interpelasi dalam pertanyaan tertulis di DPR RI adalah ketika anggota parlemen mengirimkan surat resmi kepada menteri kesehatan untuk meminta penjelasan terkait strategi dan langkah konkret dalam penanganan pandemi COVID-19. Anggota parlemen tersebut dapat mengajukan pertanyaan secara rinci, seperti mengenai efektivitas program vaksinasi, ketersediaan alat kesehatan, atau kebijakan karantina wilayah.

3, Interpelasi dalam Komite

Selain sidang parlemen, hak interpelasi juga dapat dilaksanakan dalam konteks komisi di DPR RI. Komite-komite parlemen memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam mengawasi bidang-bidang kebijakan tertentu. Dalam komisi tersebut, anggota parlemen yang memiliki hak interpelasi dapat mengajukan pertanyaan, memberikan kritik, dan meminta penjelasan kepada pejabat publik atau anggota pemerintah yang terkait dengan bidang kebijakan yang menjadi kewenangan komite tersebut.

Contoh penggunaan hak interpelasi dalam komisi di DPR RI adalah ketika anggota komite bidang pendidikan menginterpelasi menteri pendidikan terkait kebijakan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Anggota komite dapat mengajukan pertanyaan dan kritik terkait anggaran pendidikan, strategi pengembangan guru, atau program peningkatan kualitas sekolah.

Meskipun hak interpelasi adalah hal yang penting dalam demokrasi, ada beberapa batasan dalam penggunaannya. Biasanya, pertanyaan yang diajukan harus relevan dengan bidang kebijakan yang ditangani oleh pejabat publik yang dituju. Selain itu, interpelasi tidak boleh digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan atau penghinaan terhadap pejabat publik. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai batasan dalam penggunaan hak interpelasi:

1. Relevansi dengan Bidang Kebijakan

Salah satu batasan utama dalam penggunaan hak interpelasi adalah pertanyaan yang diajukan harus relevan dengan bidang kebijakan yang ditangani oleh pejabat publik yang dituju. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpelasi tetap fokus pada masalah yang menjadi kewenangan pejabat yang bersangkutan dan memiliki hubungan langsung dengan kebijakan yang sedang dibahas. Pertanyaan yang tidak relevan atau diluar cakupan dapat dianggap tidak sesuai dan dapat dibatasi atau ditolak.

Contoh, jika seorang anggota parlemen mengajukan pertanyaan tentang kebijakan lalu lintas kepada menteri kesehatan, pertanyaan tersebut mungkin dianggap tidak relevan. Sebaliknya, pertanyaan yang relevan akan berkaitan langsung dengan bidang kesehatan, seperti kebijakan pencegahan penyakit atau program kesehatan masyarakat.

2. Penyalahgunaan Kekuasaan

Hak interpelasi tidak boleh digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota parlemen. Hak interpelasi harus dilakukan dengan niat baik dan tujuan yang jelas, yaitu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Hak interpelasi yang digunakan untuk tujuan politik atau mencemarkan nama baik pejabat publik dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak interpelasi.

Misalnya, jika anggota parlemen menggunakan interpelasi hanya untuk mencoba merusak reputasi atau mempermalukan pejabat publik tanpa alasan yang kuat, hal tersebut dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak interpelasi.

3. Etika dan Hukum

Dalam menggunakan hak interpelasi, anggota parlemen harus mengikuti standar etika yang berlaku dan tidak melakukan penghinaan terhadap pejabat publik yang dimintai keterangan. Pertanyaan dan kritik harus disampaikan dengan sopan dan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh lembaga legislatif. Penggunaan bahasa atau tindakan yang menghina atau merendahkan martabat pejabat publik tidak dapat dibenarkan dan dapat dikenakan sanksi.

Dalam konteks hukum, interpelasi tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. Misalnya, anggota parlemen tidak boleh mengungkapkan informasi yang tergolong rahasia negara atau melibatkan isu yang sedang dalam proses pengadilan yang sedang berjalan.

Batasan-batasan tersebut bertujuan untuk menjaga integritas dan tujuan asli hak interpelasi. Dalam konteks demokrasi, hak interpelasi merupakan instrumen penting untuk akuntabilitas pemerintah dan pengawasan legislatif yang efektif, namun harus digunakan dengan tanggung jawab dan dalam batas-batas yang sesuai untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas mekanisme tersebut.