Jadwal Ujian Nasional (UN) 2025: Pakai Format Baru, Jadi Pertimbangan ke Perguruan Tinggi

Liputan6.com, Jakarta Perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia akan dimulai pada November 2025. Ujian Nasional (UN) dengan format baru akan diperkenalkan, khususnya untuk siswa SMA, SMK, dan MA. Sistem ini bertujuan mendukung seleksi masuk perguruan tinggi dengan evaluasi yang lebih relevan dan terstandar.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, pelaksanaan UN di bulan November dipilih agar hasilnya dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi. 

Namun, istilah "ujian" akan dihapus dari sistem ini. Kebijakan baru ini telah dirancang dengan matang dan akan disosialisasikan dalam waktu dekat. Perubahan ini menjadi langkah penting dalam merancang pendidikan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa dan perguruan tinggi.

Pelaksanaan Ujian Nasional dengan format baru dimulai pada November 2025. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut bahwa pemilihan waktu ini terkait dengan kebutuhan seleksi perguruan tinggi.

Sistem ini dirancang agar relevan dengan kebutuhan siswa kelas 12 yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Selain itu, jadwal November memberikan waktu cukup bagi siswa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Dengan format baru yang lebih menekankan pada evaluasi ketimbang penilaian kelulusan, siswa diharapkan lebih termotivasi dalam menghadapi UN.

"November karena kelas 12 nanti dia akan kuliah, sehingga dengan hasil itu dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi perguruan tinggi dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025), dikutip dari ANTARA.

Format baru Ujian Nasional akan menghilangkan istilah "ujian" dari namanya. Hal ini disampaikan Abdul Mu'ti, yang menegaskan bahwa sistem ini akan lebih berorientasi pada evaluasi.

Mekanisme baru ini bertujuan untuk mengurangi tekanan pada siswa yang selama ini menghadapi ujian sebagai penentu kelulusan. 

Sementara itu, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, menyebut bahwa pelaksanaan format baru akan dilakukan secara bertahap. Siswa SD dan SMP akan mulai merasakan sistem ini pada tahun berikutnya, yakni 2026.

Bagi siswa SMA, SMK, dan MA, UN baru hanya akan dilaksanakan di sekolah yang telah terakreditasi. Hal ini memastikan bahwa semua siswa mengikuti sistem evaluasi dengan fasilitas dan standar yang sama.

Proses pelaksanaan juga mencakup penyesuaian pada infrastruktur digital di sekolah. Pemerintah sedang mempersiapkan regulasi agar proses transisi berjalan lancar tanpa menambah beban administratif bagi sekolah.

Sistem ini dirancang agar hasilnya tidak hanya relevan dengan seleksi perguruan tinggi, tetapi juga sebagai alat evaluasi pendidikan nasional.

Hilangnya istilah "ujian", siswa diharapkan lebih fokus pada pembelajaran ketimbang sekadar mengejar nilai kelulusan. Abdul Mu'ti menekankan bahwa perubahan ini juga bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan.

Mekanisme baru ini mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, memungkinkan siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka melalui berbagai metode evaluasi. Hal ini juga memberikan peluang bagi sekolah untuk mengembangkan program pembelajaran yang lebih kreatif.

Format baru UN ini memberikan peluang besar bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan data evaluasi siswa yang lebih akurat. Hal ini diharapkan membantu proses seleksi yang lebih objektif.

Perguruan tinggi dapat menggunakan hasil evaluasi ini untuk menilai potensi akademik siswa. Dengan demikian, proses seleksi tidak hanya berpatokan pada nilai rapor atau ujian masuk saja.

Sistem ini juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan perguruan tinggi untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik. 

UN baru dirancang untuk mendukung seleksi perguruan tinggi, memberikan evaluasi menyeluruh tanpa menjadi penentu kelulusan.

Istilah "ujian" dihapus, dan mekanisme baru lebih menekankan evaluasi kemampuan siswa melalui pendekatan yang fleksibel.

Hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan. Fokusnya adalah sebagai alat evaluasi pendidikan nasional.

Pelaksanaan untuk SD dan SMP dijadwalkan mulai tahun 2026.