Kasus Covid-19 Terkendali, Jepang Bakal Izinkan 5.000 Pelancong dari Luar Negeri Masuki Wilayahnya Setiap Hari

Liputan6.com, Jakarta - Jepang berencana semakin melonggarkan pembatasan seiring melandainya kasus Covid-19 di sana. Di tahap awal, pemerintah berencana mengizinkan 5.000 orang untuk memasuki wilayahnya setiap hari.

Dikutip dari Kyodo, Kamis (18/11/2021), pemerintah menyatakan saat ini masih membatasi 3.500 orang untuk melintasi perbatasan Jepang setiap hari. Peningkatan kuota itu direncanakan efektif berlaku pada 26 November 2021.

Seiring kebijakan tersebut, pihaknya akan meningkatkan tes skrining di bandara untuk menekan risiko infeksi. Di sisi lain, berbagai negara melaporkan penurunan kasus penularan Covid-19 meski potensi peningkatan tetap ada.

Sebelumnya, Jepang melonggarkan aturan karantina bagi pelancong dengan tujuan bisnis. Negeri sakura mempersingkat masa karantina bagi para pebisnis yang telah divaksinasi, yang datang dari luar negeri, menjadi tiga hari, yang dilaksanakan pertengahan November 2021.

Sebelumnya, Jepang mewajibkan pelancong yang divaksinasi dengan vaksin yang disetujui harus menjalani masa karantina 10 hari setelah memasuki Jepang dan 14 hari karantina untuk pelancong lainnya. Menurut para pejabat, pelonggaran aturan karantina ini berlaku bagi perjalanan bisnis dalam jangka pendek saat mereka masuk atau kembali ke negara itu di tengah penurunan infeksi virus corona yang terus berlanjut secara nasional.  

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan awal November 2021, pemerintah akan meninjau aturan pembatasan masuk secara bertahap menimbang situasi Covid-19 di negara itu. Ia menambahkan bahwa upaya vaksinasi di Jepang telah berkembang terus menerus dan kalangan pebisnis telah meminta kelonggaran kontrol pembatasan untuk membantu sektor pariwisata.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sejauh ini, Jepang hanya memberi kelonggaran masa karantina bagi pelancong yang divaksinasi dengan produk dari Pfizer, Moderna, atau AstraZeneca. Meski begitu, Hirokazu Matsuno, Kepala Sekretaris Kabinet mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan kelayakan untuk masa karantina yang lebih pendek kepada orang-orang yang telah menerima jenis vaksin lain.

"Kami akan mempertimbangkan akumulasi pengetahuan mengenai efektivitas vaksin dan langkah-langkah pengendalian perbatasan di negara lain," ujar Matsuno.

Christopher LaFleur, penasihat American Chamber of Commerce in Japan (ACCJ) mengatakan bahwa, ACCJ merekomendasikan agar Jepang menerima vaksinasi yang diakui dan dokumen kesehatan lainnya yang dikeluarkan di luar negeri. "Pelonggaran diperlukan untuk memulai pemulihan ekonomi Jepang dari kerusakan akibat pandemi," tambah LaFleur, dilansir dari Channel News Asia.

Kelompok pebisnis domestik dan asing juga melobi pemerintah untuk melonggarkan pembatasan perbatasan agar sesuai dengan lain. Para kelompok bisnis luar negeri menyambut rencana kebijakan baru dengan karantina yang lebih pendek ini, tetapi itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Jepang juga akan  melanjutkan program subsidi pariwisata domestik "Go To Travel" hingga Februari 2022 setelah ditangguhkan akhir tahun lalu di tengah merebaknya kasus virus corona. Jumlah kasus Covid-19 baru dan serius di Negeri Sakura telah menurun tajam baru-baru ini seiring dengan kemajuan program vaksinasi.

Di sisi lain, Jepang masih mengevaluasi apakah obat oral untuk mencegah kasus serius akan tersedia pada akhir 2021, melansir dari laman Kyodo News, Kamis, 11 November 2021. Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan pada konferensi pers Rabu, 10 November 2021, bahwa obat-obatan oral akan menjadi "senjata yang ampuh" melawan virus corona.

Dia juga mengatakan pemerintah akan mengkaji secara drastis kampanye pariwisata agar lebih aman. Pemerintah berencana untuk meminta orang yang memanfaatkan program "Go To Travel" untuk menunjukkan bukti vaksinasi atau hasil tes negatif Covid-19 ketika mereka check in ke akomodasi dan pada kesempatan lain.

Kampanye peningkatan pariwisata, yang mencakup 50 persen dari biaya perjalanan hingga 20.000 yen atau Rp2,5 juta per orang per malam, dimulai pada Juli 2020 untuk mendukung industri. Langkah ini dilakukan di tengah penurunan yang disebabkan pandemi, dengan Tokyo yang dilanda virus ditambahkan ke program di Oktober tahun itu, tetapi ditangguhkan Desember 2020 lalu karena penyebaran infeksi yang cepat.