KPK dan Kementerian Agama Sepakat Pentingnya Peran Istri Pejabat dalam Mencegah Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Sosok perempuan baik sebagai istri maupun ibu teramat penting, karena dapat berperan sebagai tokoh utama yang membangun nilai-nilai kebaikan dalam sebuah keluarga. Hal itu iuga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka terus mendorong penguatan peran perempuan untuk turut serta mencegah korupsi melalui penanaman nilai integritas bagi para pejabat negara pasangannya maupun keluarga.

Hal tersebut disampaikan Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi dalam kegiatan yang diinisiasi Kementerian Agama (Kemenag) bertajuk “Kusemai Nilai”, Rabu (15/3) di Jakarta, dilansir dari laman resmi KPK, Kamis, 16 Maret 2023.

"Jangan pernah menyalahkan kejadian, karena kejadian itu justru kita yang memilih. Jadi jangan menyalahkan kejadian,” kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi dalam kegiatan yang diinisiasi Kementerian Agama (Kemenag) bertajuk “Kusemai Nilai”, Rabu, 15 Maret 2023 di Jakarta.

"Mari kita lakukan upaya-upaya pencegahan dengan terus mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari," sambungnya di depan istri para pejabat di lingkungan Kemenag, istri Kepala Kantor Wilayah, dan istri Rektor/Kepala Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Kumbul mengatakab bahwa seorang perempuan punya tiga peran penting yaitu peran sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai istri diharapkan dapat mendampingi, memotivasi, dan mendorong serta mengingatkan suaminya untuk bekerja dengan benar dan menjauhi tindak korupsi.

Sebagai sosok ibu, Kumbul melanjutkan, seorang perempuan diharapkan mampu mengimplementasikan dan menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak-anaknya. Di saat yang sama, ia dapat mengedukasi dan menularkan nilai-nilai integritas di lingkungan sekitar termasuk lingkungan sosialnya untuk menghindari perilaku korupsi.

"Mulai saat ini, kita semua harus berubah dan kembali menanamkan serta mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam perilaku sehari-hari. Jangan lagi menunggu waktu yang akan mengubah kita," ucap Kumbul.

Di kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kemenag Faisal Ali Hasyim menyampaikan hal serupa. Menurut Faisal, seorang istri berperan penting, khususnya dalam mewujudkan lingkungan berintegritas yang dimulai dari keluarga.

"Ibu berperan untuk mendidik anak-anaknya dan mendorong, memotivasi, serta mengingatkan suaminya agar bekerja dengan benar dan tidak melakukan penyimpangan. Termasuk melakukan tindak pidana korupsi," ujar Faisal.

Kegiatan pembukaan TOT yang direncanakan berlangsung selama 3 hari ini juga dihadiri Direktur Jenderal Bimas Katolik, Direktur Jenderal Bimas Islam, Direktur Jenderal Bimas Kristen, Direktur Jenderal Bimas Buddha, dan Direktur Jenderal Bimas Hindu. Selain itu ada Staf Ahli Kemenag, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag beserta jajarannya, serta Wakil Penasehat DWP Kemenag.

KPK sendiri akan mendalami 280 perusahaan yang terafiliasi mendapatkan kucuran modal dari 134 pegawai Pajak Kementerian Keuangan. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan pendalaman perlu dilakukan dengan target kantor konsultan pajak.

"280 lagi diteliti mana yang perusahaan konsultan," kata Pahala di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Maret 2023, dilansir dari kanal Bisnis Liputan6.com.

Namun hal ini tidak bermakna perusahaan selain kantor konsultan pajak akan dibiarkan begitu saja. KPK akan tetap melakukan pemeriksaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Mengingat risiko adanya tindak pidana seperti pencucian uang masih mungkin terjadi lewat jenis perusahaan apapun"Tatap masih (didalami), kan risiko tetap ada," ucap Pahala.

Salah satunya ditemukan adanya perusahaan katering yang dimiliki istri pegawai pajak. Walaupun jenis perusahaannya berbeda tetapi tetap membuka luang adanya pencucian uang.  "Ini membuka peluang itu, kalau wajib pajak mau nego transfernya ke perusahaan catering aja. Nah di situ lah risikonya makin lebar," terang Pahala.

Pahala menegaskan tidak ada larangan istri pegawai pajak memiliki bisnis lain. Namun modus seperti ini mungkin terjadi karena proses pelacakannya akan semakin meluas lagi.

"Bukan boleh, enggak boleh, tapi ngapain buka peluang yang risikonya makin lebar. Makin susah carinya," ungkap dia.

Pahala juga mengungkap hasil analisis laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. 

Dari analisis tersebut ditemukan bahwa istri Rafael Alun, Ernie Meike Torondek memiliki saham di dua perusahaan di Minahasa Utara. Namun rupanya, tak hanya istri Rafael Alun. Menurut Pahala, ada juga saham dari istri pejabat pajak Wahono Saputro.

"Dari hasil analisis kita di data LHKPN, ternyata saudara RAT (Rafael Alun) kan istrinya tercatat pemegang saham di dua perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara, yang perumahan. Kita lihat detailnya ternyata ada lagi, bahwa perusahaan yang dua ini pemegang sahamnya selain istri RAT, ada lagi istri orang pajak juga, kita sebut namanya Wahono Saputro," tutur Pahala.

KPK juga segera memanggil Ernie Meike, untuk kepentingan klarifikasi. Hal tersebut dilakukan, guna pengusutan soal harta kekayaan sang suami, Rafael.

Menurut Pahala, pemanggilan kepada istri Rafael dilakukan, lantaran banyak temuan dari lembaga antirasuah soal nama Ernie Meike terlacak dalam harta dan transaksi keuangan.  "Karena banyak nama dia (Ernie Meike), dan transaksinya juga banyak di rekening dia," ungkapnya.  Meski begitu, Pahala belum menyebut waktu pastinya pemanggilan klarifikasi kepada Ernie Meike.