Cara Kementerian Kehutanan Menyiasati Pemotongan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Pemangkasan anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto disebut berdampak signifikan di berbagai sektor, termasuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Untuk itu, pihak Kemenhut Menyusun beragam strategi guna menyiasati situasi tersebut. Salah satunya, mereka berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mendukung upaya konservasi di tengah adanya langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah.

Hal itu diungkapkan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kemenhut Satyawan Pudyatmoko kepada media di acara paparan perkembangan survei populasi macan tutul Jawa (Panthera pardus melas) atau Java-wide Leopard Survey (JWLS), di Kemenhut, Selasa (18/2/2025).  Satyawan Pudyatmoko menyampaikan survei populasi tersebut dilakukan oleh Kemenhut bekerja sama dengan Yayasan SINTAS Indonesia serta didukung juga dari sektor swasta.

"Jadi ini mengapa kegiatan ini menjadi sangat penting, karena ternyata sektor swasta itu ketertarikannya untuk terlibat dalam program konservasi itu sangat besar. Itu dibuktikan pada hari ini. Ada tujuh perusahaan swasta yang mau terlibat untuk bersama-sama melakukan konservasi macan tutul," jelas Satyawan.

Dia menyebut bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada beberapa sumber lain selain anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) serta kerja sama baik dengan kementerian/lembaga lain maupun sektor swasta.

Hal itu juga terjadi dalam kegiatan survei populasi macan tutul Jawa, di mana kerja sama dilakukan dengan tujuh perusahaan swasta dan didukung dengan mitra-mitra lokal untuk upaya survei di lokasi yang kebanyakan memiliki medan yang berat.

Dia mengatakan biaya operasional dibutuhkan untuk survei dengan skala masif seperti yang ditargetkan dilakukan di 21 bentang alam di Pulau Jawa untuk memastikan jumlah pasti populasi macan tutul Jawa, yang statusnya terancam punah. Termasuk untuk pengadaan kamera jebak (camera trap) yang dipakai dalam survei.

"Ini kalau di APBN berapa puluh miliar, banyak sekali pasti. Jadi ada potensi private sector yang kita sangat gembira, ternyata potensinya sangat besar dan punya willingness yang sangat bagus untuk ikut ke sana," terang Satyawan Pudyatmoko.

Ia menambahkan, pengurangan anggaran Kemenhut juga tidak berdampak pada bidang-bidang lainnya termasuk pengelolaan sejumlah taman nasional yang biaya pemeliharaannya termasuk tinggi. Meski begitu, Satyawan tbelum bersedia mengungkapkan apakah nantinya bakal berdampak pada harga tiket misalnya, afau pengurangan penggunaan drone.

"Wah itu nanti kita bicarakan lagi, kita belum bisa bahas sekarang, ini tentang pelestarian macan tutul dulu," jawab Satyawan. Kemenhut saat ini sedang menyusun strategi konservasi macan tutul jawa termasuk dengan memanfaatkan areal preservasi untuk area di luar kawasan konservasi.

Satyawan Pudyatmoko menjelaskan survei Kemenhut bersama Yayasan SINTAS Indonesia sejauh ini mengidentifikasi keberadaan satwa yang dilindungi tersebut di enam di antara tujuh bentang alam yang sejauh ini sudah dianalisis melalui kamera jebak (camera trap). 

Dia menyebut populasi satwa terancam punah tersebut tersebar di beberapa bentang alam, ada yang mengalami penurunan jumlah tapi ada pula yang mengalami peningkatan.

"Dalam pengelolaan macan tutul, karena dia punya home range yang cukup luas dan ada di banyak landscape dan di Undang-Undang Nomor 32 nanti ada yang namanya areal preservasi, ini kita coba petakan lagi mana yang betul-betul punah dan terisolasi dari populasi yang lain, mana yang punah tapi masih ada koridornya, ada koneksinya," terangnya.

"Biasanya akan ada pemulihan nanti, ada dispersal dari satu sub-populasi ke lokal populasi yang punah, nanti di situ akan berkembang lagi. Ini juga menjadi salah satu strategi yang akan kita susun," kata Satyawan. 

Ia merujuk kepada areal preservasi yang menjadi salah satu esensi baru dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).

Salah satu esensi perubahan dalam UU KSDAHE terbaru itu, yakni perhatian terhadap kegiatan konservasi di luar areal kawasan suaka alam (KSA), kawasan pelestarian alam (KPA) dan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K) melalui pengaturan areal preservasi.

Areal itu diperuntukkan mendukung fungsi penyangga kehidupan atau kelangsungan hidup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Survei populasi macan tutul jawa yang masuk kategori terancam punah di dalam Daftar Merah International Union for Conservation of Nature (IUCN), telah dimulai oleh Kemenhut dan Yayasan SINTAS Indonesia sejak tahun lalu.

Survei itu juga dilakukan dengan dukungan sejumlah pelaku usaha dari sektor swasta. Sejauh ini pemasangan kamera jebak (camera trap) sudah dilakukan di 10 bentang alam, dengan tujuh di antaranya sudah dianalisis.

Dari hasil analisa tersebut berhasil dideteksi populasi macan tutul Jawa sejauh ini di enam bentang alam yaitu Rawa Danau, Gunung Burangrang, Gunung Ciremai, Sindoro-Dieng, Panusupan dan Bromo Tengger-Semeru bagian selatan. Sementara itu, kamera jebak di bentang alam Merapi-Merbabu tidak mendeteksi keberadaan macan tutul Jawa dari keseluruhan petak survei di masing-masing bentang alam.