Nyatakan Ingin Merdeka, Gubernur Bengkulu Minta Maaf

Pernyataan gubernur ingin membuat negara sendiri dan memerdekakan Bengkulu itu disampaikan dalam seminar kebangsaan yang dilaksanakan MPR RI

oleh Yuliardi Hardjo Putro diperbarui 06 Jun 2014, 04:00 WIB
Diterbitkan 06 Jun 2014, 04:00 WIB
bengkulu minta maaf
(Liputan6.com/ Yuliardi Hardjo Putro)

Liputan6.com, Bengkulu - Gubernur Bengkulu Junaidi Hamzah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Bengkulu atas pernyataannya yang ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan gubernur ingin membuat negara sendiri dan memerdekakan Bengkulu itu disampaikan dalam seminar kebangsaan yang dilaksanakan MPR RI 31 Mei lalu.

"Saya sebagai Gubernur Bengkulu menyatakan bahwa pernyataan saya ingin merdeka tersebut adalah spontan dan tidak ada dalam naskah pidato," ujar Junaidi dalam konfrensi pers di Balai Raya Semarak, Bengkulu, Kamis (5/6/2014).

Tidak ada tendensi apapun, kata Junaidi. Tujuannya semata-mata hanya untuk meminta pemerintah pusat agar lebih memperhatikan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

NKRI kata Junaidi adalah harga mati dan dia siap mempertahankan hal tersebut dengan sepenuh jiwa raganya.

"Saya sudah menjelaskan hal ini di depan sidang Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu hari ini dan di depan para pimpinan fraksi," lanjutnya.

Gubernur juga memohon maaf kepada masyarakat Provinsi Bengkulu yang menganggap dirinya terlalu berani menyatakan merdeka dan keluar dari NKRI.

"Saya memohon maaf kepada masyarakat, dan meminta kepada semua pihak agar bisa memaklumi," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Junaidi Hamzah dalam pidato paripurna DPRD Provinsi Bengkulu melakukan klarifikasi terkait pernyataan ingin merdeka. Namun klarifikasi itu diinterupsi ketua Fraksi Perjuangan Rakyat Khairul Anwar.

"Interupsi pimpinan, agenda paripurna kita adalah mendengarkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI. Klarifikasi gubernur harus melalui mekanisme dan diagendakan lain waktu saja," ujar Khairul dalam sidang yang dipimpin ketua DPRD Kurnia Utama.

Namun pimpinan sidang tetap memberikan waktu kepada gubernur untuk berbicara. "Silahkan kita hormati keinginan gubernur," ujar Kurnia.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya