Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly mengaku telah menerima surat dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama atau Ahok terkait pembubarkan Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran FPI, dibutuhkan kajian yang lebih dalam untuk melihat sejauh mana pelanggaran yang dilakukan ormas pimpinan Habib Rizieq itu.
"Kita sudah terima suratnya dan akan segera kita bahas," ujar Yasonna di kantornya, Jakarta, Rabu (12/11/2014).
"Kita tidak bicara dulu main bubarkan atau tidak. Tapi kita akan kaji dulu, karena itu kita bahas ini secara internal apakah memang pantas atau tidak," jelas dia.
Menurut politisi PDIP itu, Kemenkumham hanya bisa merekomendasikan ke Pengadilan Negeri, bukan kewenangan memutuskan. "Kita hanya merekomendasikan, bukan memutuskan," ungkap Yasonna.
Sebelumnya, Ahok mengirimkan surat permohonan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) kepada Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (11/11/2014) kemarin. Surat tersebut dikirimkan oleh petugas pemerintah Pemprov DKI Jakarta.
Dalam surat bernomor 2513/-072.25 tersebut, Pemprov DKI Jakarta meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly untuk menindaklanjuti permohonan pembubaran FPI bila sudah berbadan hukum. Sebab, berdasarkan Pasal 70 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat, pembubaran ormas bisa diajukan ke Pengadilan Negeri oleh Kejaksaan. Hanya atas permintaan tertulis dari MenkumHam.
Dalam surat tersebut, Ahok mengatakan FPI sering melakukan tindakan demonstrasi anarkis, membeberkan kebencian dan menghalangi pelantikan Gubernur. Serta menimbulkan kemacetan lalu lintas serta telah melanggar konstitusi.
Padahal, dalam Pasal 59 dalam UU tersebut, aktivitas Ormas diatur untuk tidak: (a) melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan; (b)Â melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.
Serta, tidak (c) melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI; (d) melakukan tindakan kekerasan,mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau (e) melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Mut)
Menkumham: Pembubaran FPI Butuh Kajian Mendalam
Menurutnya, KemenkumHAM hanya bisa merekomendasikan ke Pengadilan Negeri, bukan kewenangan memutuskan.
diperbarui 12 Nov 2014, 12:40 WIBDiterbitkan 12 Nov 2014, 12:40 WIB
Selain FPI, massa dari Gerakan Masyarakat Jakarta juga ikut melakukan aksi menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, Senin (10/11/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Timnas Indonesia Jamu Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Beber Kondisi Rumput SUGBK
Saksikan Sinetron My Heart Episode Jumat 8 November 2024 Pukul 17.00 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Ketoprofen adalah Obat Antiinflamasi, Ini Manfaat, Dosis dan Efek Sampingnya
Apakah Kehadiranmu Membawa Energi Positif? Inilah 5 Sinyal yang Menunjukkannya
Survei LSI: Iqbal-Dinda Ungguli 2 Pesaingnya di Pilgub NTB
Kapal Penangkap Ikan Tenggelam di Perairan Pulau Jeju Korsel, 2 dari 11 ABK WNI Hilang
Mendag Budi Santoso Sita 90 Ribu Kain Rol Impor Ilegal dari China, Segini Nilainya
PergiKuliner Festival Bakmi, Cicip Ragam Bakmi Sambil Ikutan Gim Menarik
Meningkatkan Kecerdasan Sosial, Ini 5 Teknik Berbicara yang Elegan dan Berkelas
RS Polri Sudah Identifikasi 8 Korban Kebakaran Pabrik di Bekasi, 1 Jenazah Sulit Diidentifikasi
Motul Indonesia Girang Bisnisnya Naik Signifikan
Golkar Siap Jadi Partai Pelopor Instruksi Prabowo soal Makan Bergizi Gratis