Menakertrans Hanif: Kurangi Kekerasan TKI, Zero PRT 2017

Liputan6.com, Palembang - Belum lama dilantik sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Hanif Dhakiri langsung membuat gebrakan program bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Salah satunya menekan korban kekerasan yang dialami TKI, khususnya Pembantu Rumah Tangga (PRT).

Hanfi mengatakan, Kemenakertrans akan menghentikan pengiriman TKI PRT ke luar negeri. Untuk menekan korban kekerasan dan TKI ilegal, 3 tahun lagi program 'zero PRT' itu akan dilaksanakan.

"Kita pada prinsipnya formalkan seluruh penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Nanti pada 2017, kita targetkan zero PRT. Jadi, tidak akan ada lagi pengiriman PRT ke luar negeri hingga ditekan sampai titik nol," kata Hanif kepada Liputan6.com usai menghadiri peresmian Program Magister Universitas Indo Global Mandiri (UIGM) di Palembang, Sabtu (15/11/2014).

Namun, kata hanif, penghentian pengiriman TKI PRT ini tidak menutup peluang pekerjaan bagi masyarakat yang masih menginginkan peruntungan sebagai PRT. Kemenakertrans akan memberdayakan para PRT dengan memberikan pembekalan pelatihan, sehingga PRT Indonesia lebih berkualitas dan mampu meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

"Para TKI PRT dialihkan ke profesi rumah tangga," ujar dia.

Hanif pun menyadari, menutup akses pengiriman TKI PRT ke beberapa negara, tidak sepenuhnya menjadi solusi menyelesaikan permasalahan TKI sendiri. Bahkan dengan penutupan akses tersebut, ditakutkan semakin banyak TKI ilegal.

"Nanti kalau dihentikan, ada saja TKI ilegal yang nekat ke negara tersebut. Jadi, kita dibenahi sistem pengiriman dan SDM-nya," tegas Hanif.

Banyak Pemangku Kepentingan

Kasus kekerasan yang dialami TKI di luar negeri kerap kali menimpa para TKI ilegal, khususnya yang berprofesi sebagai PRT. Tingginya pengiriman TKI ilegal memang diakui Kemenakertrans.

Namun dalam kasus TKI ilegal, Hanif tidak mau disalahkan sepihak. Sebab ada banyak pihak yang berkaitan langsung dengan kasus TKI ilegal. Tingginya kasus kekerasan yang dialami TKI ilegal, permasalahannya juga harus diidentifikasi terlebih dahulu.

"Coba diidentifikasi titik masalah yang terkait dengan TKI ilegal. Tidak bisa ke Kemenakertrans sendiri (disalahkan), masih banyak pihak lain," ujar Hanif.

Dia menilai, masih banyak pihak lain yang perlu dipertanyakan terkait tingginya pengiriman TKI ilegal. Seperti para stakeholder atau pemangku kepentingan dan penyalur TKI ilegal. Karena banyaknya pihak luar tersebut, semakin menyuburkan jumlah TKI ilegal ke luar negeri.

Kendati, kata Hanif, meski pihaknya sudah memberikan kemudahan dalam penerimaan dan penyaluran, pengiriman TKI ilegal masih tetap subur hingga sekarang. Penutupan kerja sama ke negara asing dalam pengiriman TKI pun sepertinya bukan solusi terbaik memutus rantai pengiriman TKI ilegal.

Untuk menyelesaikan masalah TKI ilegal, Hanif menegaskan, Kemenakertrans akan lebih memfokuskan sistem dan proses pemberangkatan TKI ke luar negeri. "Kita akan membenahi proses pemberangkatan, memastikan dari hulu ke hilir," pungkas Hanif. (Mut)