Cara Menko Polhukam Wujudkan Cita-cita RI Jadi Poros Maritim

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah berupaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim. Karena itu setiap stakeholder berkerja keras memberdayakan kemampuannya.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan, salah satu upaya mewujudkan poros maritim tersebut adalah menjaga keamanan perairan dengan pihak-pihak terkait.

"Harus ada sinergi antar-para pemangku kepentingan. Keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim diyakini bisa terwujud, asalkan tiap instansi menanggalkan egonya," ujar Tedjo di kantornya, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Untuk menguatkan keamanan laut, Tedjo mencontohkan dengan fasilitas radar yang dimiliki TNI AL untuk memantau objek di lautan. "Alutsista itu memang ampuh untuk mendeteksi hal-hal mencurigakan, seperti kapal asing dan semacamnya."

"Terbukti dari banyaknya armada laut asing yang ditangkap karena masuk wilayah NKRI tanpa izin. Hanya saja, saat ini banyak laporan soal kinerja radar yang cenderung menurun," sambung dia.

Menyiasati hal tersebut, Tedjo berniat mengundang seluruh stakeholder yang berkepentingan di laut untuk bekerja sama. Sebab, setiap pemangku kepentingan yang mengawal kemaritiman juga punya anggaran untuk membuat radar.

"Namun penempatan, kalau itu sering kali berdekatan dengan instansi lain, padahal objek yang dipantau sama. Sehingga tidak efisien, karena apa? Dengan data yang sama ditangkap radar yang sama, tetapi semua membangun," papar dia.

Efisiensi dan Optimalisasi Kegunaan Radar

Tedjo mengimbau agar kementerian-kementerian terkait tak terburu-buru membangun radar. Sebab, radar atau alat pantau milik TNI AL diyakini bisa digunakan semua pihak.

"Sehingga, nantinya anggaran radar yang tak terpakai di kementerian lain bisa dialihfungsikan sebagai dana perawatan. Kalau dari Kementerian Pertahanan sudah membangun radar di suatu tempat yang bisa digunakan bersama. Ya mestinya yang lain tidak perlu membangun radar lagi, (anggarannya) bisa digunakan untuk membuat kapal atau apa yang bisa tidak membuang dana," jelas dia.

Karena itu, menurut Tedjo, penting setiap stakeholder untuk berkoodinasi dengan kementerian koordinator lain, dalam hal ini Kemenko Kemaritiman.

"Perlu adanya koordinasi antara kementerian koordinator untuk memanfaatkan radar secara efektif dan efisien," pungkas Tedjo.

Belakangan ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan TNI dan Polri serta instansi terkait, gencar membakar dan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

Kebijakan tersebut dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo atau Jokowi menuju Indonesia sebagai poros maritim. (Rmn/Sss)